HOAX DALAM HAMBATAN VAKSINASI COVID-19 DAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASINYA

Abstract

Dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti penerapan protokol kesehatan, Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga program vaksinasi covid-19. Dalam hal program vaksinasi covid-19, hingga saat ini masih terdapat beberapa warga Kota Tegal yang masih belum melakukan vaksinasi covid-19. Ini disebabkan pada fase awal pandemi covid-19 banyak blunder dalam komunikasi pemerintah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi Pemerintah Kota Tegal dalam rangka percepatan vaksinasi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Subjek penelitiannya Dinas Kesehatan Kota Tegal, Puskesmas Tegal Timur, serta masyarakat Tegal Timur yang menolak vaksinasi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal beserta jajarannya berupa komunikasi tidak langsung dan langsung dengan melakukan penyuluhan di tempat umum maupun mendatangi rumah warga yang belum melakukan vaksinasi covid-19. Terdapat dua hambatan dalam pelaksanaan komunikasi langsung, yaitu: 1) kurangnya perhatian dari masyarakat karena mereka sibuk dengan aktivitasnya; 2) masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. Alasan penolakan vaksinasi covid-19 antara lain, minimnya informasi, hoax mengenai efek samping pasca vaksin dan kehalalan vaksinasi covid-19, serta adanya penyakit bawaan. Terdapat beberapa hal yang mendorong masyarakat tersebut akhirnya mau divaksinasi, antara lain: 1) adanya kebutuhan pribadi; 2) dorongan dari pemerintah (sanksi administrasi); 3) kebijakan tempat kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan jika komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal telah berhasil. Saran yang disampaikan peneliti adalah perlunya sanksi tegas kepada mereka yang tidak mendukung program pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas cakupan wilayah agar kesimpulan yang didapatkan memiliki cakupan yang lebih luas