Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangsari

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaran pemerintahan desa telah dijamin dalam undang- undang, termasuk di lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rendahnya representasi perempuan di BPD berdampak pada kepentingan perempuan menjadi kurang diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karangsari, peran dan dampak yang telah dilakukan untuk mewakili kepentingan perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dokumentasi tertulis. Analisis data menggunakan tahapan analisis kualitatif Milles dan Huberman. Teori pada penelitian ini adalah demokrasi desa, representasi perempuan dalam politik, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karangsari berjalan dengan baik. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan dilakukan dengan pemilihan langsung. Pada tahapan tersebut ditemui kendala pada proses pendaftaran bakal calon anggota BPD unsur ketertwakilan perempuan yang masih minim pendaftar. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan perpanjangan masa pendaftaran. Hasil pengisian keanggotaan BPD berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah perempuan di BPD pada tingkat kabupaten. BPD unsur keterwakilan perempuan Karangsari melalui perananannya berdampak kepada naiknya anggaran pada program perempuan dan anak, tersampaikannya aspirasi perempuan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, munculnya alternatif ide bagi pembangunan desa, serta adanya program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung bagi BPD unsur keterwakilan perempuan yaitu jiwa sosial untuk mengabdi kepada masyarakat, pengalaman sebagai pensiunan BKKBN sehingga memiliki pemahaman dan kedekatan mengenai permasalahan perempuan, hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa, anggota BPD, dan kader perempuan. Sementara untuk faktor penghambat tidak ditemui kendala yang signifikan. Pelaksanaan rapat pada malam hari bukan menjadi kendala bagi BPD perempuan untuk terlibat di dalamnya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa representasi perempuan yang ada di lembaga BPD melalui kehadiran dari BPD unsur keterwakilan perempuan memberikan dampak terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perempuan antara lain pada aspek anggaran program, aspirasi perempuan yang terwakilkan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, alternatif ide bagi pembangunan desa, dan program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD unsur keterwakilan perempuan (1) Jiwa sosial untuk mengabdi kepada masyarakat (2) Pengalaman sebagai pensiunan BKKBN (3) Hubungan yang harmonis dengan aktor pemerintahan desa dan kader perempuan. Faktor penghambat bagi BPD unsur keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak ada yang signifikan