Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Pada Masa Pandemi di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2021

Abstract

Semenjak adanya pandemi covid-19 tingkat kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Hal ini pula terjadi pada masyarakat Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Desa Jatibarang Lor merupakan salah satu desa di Kabupaten Brebes yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang cukup tinggi di Kecamatan Jatibarang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan hambatan pelaksanaan PKH dalam menanggulangi kemiskinan pada masa pandemi di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Dalam data pendukung peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun analisis dan interpretasi data peneliti dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari keluarga penerima manfaat dari waktu ke waktu lebih sadar terhadap pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan seperti akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kesadaran para keluarga penerima manfaat terkait pemanfaatan akses layanan pendidikan dan kesehatan terbentuk melalui program yang bernama Family Development Session (FDS) dimana dalam pertemuan tersebut pendamping PKH memberika edukasi dengan tujuan dapat merubah pola pikir dan kemandirian KPM. Dalam pelaksanaannya FDS tidak berjalan dengan lancar dikarenakan pada tahun 2021 masih kondisi pandemi program tersebut yang biasa dilakukan secara tatap muka berubah menjadi via daring. Selain itu ada beberapa hambatan terkait kevalidan data DTKS yang diolah oleh pemerintah desa. Melihat hal tersebut maka perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan pendamping PKH supaya dapat meningkatkan integritas data dari setiap sumber data