Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena dan masalah yang terus menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan dampaknya yang luas diberbagai sektor kehidupan khususnya pendapatan keluarga yang mengalami penurunan. Berbagai macam bentuk program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi dampak tersebut salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bantuan dan perlindungan sosial dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan pada situasi pandemi dapat menanggulangi permasalahan masyarakat salah satunya di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai pusat ibu Kota Jawa Tengah diharapkan menjadi kiblat yang baik dalam pelaksanaan PKH, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan PKH selama pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Teori yang digunakan peneliti ini adalah Bridgman dan Davis dimana terdapat empat dimensi yang mampu untuk menjawab persoalan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu Input, Proses, Output, Outcome. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan Purposive sampling. Sebagai data pendukung peneliti memakai data sekunder yang berupa laporan, arsip, serta teks lainnya yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang ataupun yang dapat membantu meyelesaikan proses penelitian skripsi. Adapun analisis data dimulai dari pengumpulan data yang menggunakan teknik triangulasi atau banyak sumber data setelah itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PKH pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terlihat ada beberapa faktor yang masih mengalami kendala salah satunya yaitu, keterlambatan pencairan, masih belum menjangkau semua warga, belum tepat sasaran, kurangnya kerjasama dari Bank Penyalur. Keberjalanan PKH tidak hanya dilakukan pada saat pandemi saja namun hingga saat ini program tersebut terus berjalan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu untuk memaksimalkan kinerja pelaksanaan PKH. Dengan koordinasi antar pelaksana serta pihak Bank Penyalur sehingga dapat membantu kelancaran penyaluran bantuan. Selain itu sistem yang digunakan dalam proses PKH dapat diperbaiki agar dapat digunakan secara maksimal, serta fasilitas pendukung diharapkan lebih dilengkapi. Hal ini tentunya dibutuhkan sehingga pelaksanaan PKH selanjutnya bisa lebih maksimal dan tujuan program bantuan dapat terwujud sepenuhnya