Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang pada Pilkada Tahun 2020 dengan menggunakan teori Klientelisme Politik dan Bribery Of Officials (Suap) beserta analisis perbandingan yang telah ditemukan dari kedua daerah tersebut. Peran yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai strategi dan komitmen lembaga pemerintah untuk memberantas tindak pidana praktik politik uang baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya perbandingan antara peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan peran Bawaslu Kota Bontang terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang pada Pilkada tahun 2020, di Kabupaten Pubalingga lebih fokus untuk menggalakkan patroli anti politik uang dan pengembangan desa anti politik uang, sedangkan di Kota Bontang lebih fokus dalam memberikan ruang partisipasi untuk publik, serta dalam penindakan praktik politik uang kinerja Bawaslu terhambat karena regulasi yang tidak mendukung dalam penegakkan hukum tindak pidana politik uang sehingga mempersulit Bawaslu dalam menangani kasus