Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021 Melalui Perspektif Kebijakan Publik

Abstract

Sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat maka sudah sepantasnya rakyat mendapatkan akses informasi dan data untuk mengawasi wakilnya di DPR RI. Melalui keterbukaan informasi publik (KIP), hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan data sudah terjamin undang-undang. Ketika pandemi covid-19 terjadi perubahan dalam tatanan masyarakat, termasuk budaya kerja. Perubahan ini dikhawatirkan membuat pelaksanaan KIP tidak maksimal atau bahkan tidak terwujud. KIP di DPR RI dijalankan oleh PPID Setjen DPR RI maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi KIP di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjabarkan data data non numerik penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi. Kesimpulan penelitian menyatakan keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021 telah dilaksanakan dengan sangat baik tanpa terganggu perubahan saat pandemi. Dari dimensi komunikasi, sesama pelaksana telah memaksimalkan penggunaan media daring seperti Whatsapp dan Zoom Meeting sehingga tidak ada permasalahan alur komunikasi sesama pelaksana. PPID Setjen DPR RI memiliki sumber daya yang lengkap meskipun PPID perlu melakukan penyesuaian fitur-fitur dalam laman resmi secara keberlanjutan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik. Sifat pelaksana selama pandemi covid-19 tetap terbuka dan tidak berubah. Terakhir, struktur birokasi PPID Setjen DPR RI sangat jelas sehingga mampu membagi kewenangan pelaksana tanpa ada tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan agar PPID Setjen DPR RI dapat mempertahankan kinerjanya dalam pelaksanaan KIP. Dengan terus memperbarui dan menyesuaikan fitur-fitur dalam laman resmi yang berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi. Bukan hanya menyesuaikan fitur dengan standar-standar dari Komisi Informasi Pusat