PEMBANGUNAN SETENGAH-SETENGAH WILAYAH PERBATASAN ERA JOKOWI (STUDI KASUS: WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU)

Abstract

Pembangunan kawasan perbatasan semenjak era Jokowi semakin diperhatikan terutama di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, pada kenyataannya pembangunan dilapangan yang tidak selesai dan masih kurangnya perhatiannya ke desa yang tidak termasuk PKSN sehingga mempertanyakan kesungguhan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Pada penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan Pemerintah kepada wilayah perbatasan dan menganalisis adanya bias pembangunan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi kasus yang menghasilkan bahwa produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Teori dari Mintzberg dan bisa diimplementasikan untuk wilayah perbatasan dan bias pembangunan terjadi karena masalah anggaran, pemborong infrastruktur yang kurang bertanggung jawab, pembangunan yang berfokus pada satu Kecamatan serta Pemerintah Daerah belum maksimal dalam menyaring aspirasi masyarakat perbatasan