IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENURUNAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA LONGKEYANG, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

Abstract

Stunting menjadi permasalahan penting yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia. Salah satu kabupaten prioritas penanganan stunting adalah Kabupaten Pemalang. Selain itu, pemerintah menunjuk sebanyak 1.000 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting. Pada tahun 2018 di Kabupaten Pemalang terdapat 10 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting salah satunya yaitu Desa Longkeyang. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan sebuah peraturan yang berbentuk Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pemalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Terdapat tujuh informan dalam mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Longkeyang masih belum sepenuhnya optimal diantaranya kejelasan dalam proses penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan masih terdapat adanya miss komunikasi, sumber daya manusia perangkat desa belum memenuhi standar secara kualifikasi dan kapabilitas, jumlah sumber daya manusia Puskesmas Jatiroyom masih kurang dalam melakukan promosi kesehatan, kurangnya sumber daya peralatan di desa sebagai sarana penunjang, dana di desa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana penunjang stunting. Sedangkan struktur birokrasi, transmisi kebijakan, konsistensi, dan disposisi sudah berjalan secara baik. Implementasi kebijakan ini terdapat faktor-faktor penghambat seperti faktor penghambat secara internal, eksternal, dan geografis. Disarankan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM perangkat Desa Longkeyang. Puskesmas Jatiroyom dan Pemerintah Desa Longkeyang lebih intensif untuk menggalakkan sosialisasi terkait mitos pantangan ibu hamil. Jumlah petugas Puskesmas Jatiroyom dalam melakukan sosialisasi kebijakan di Desa Longkeyang perlu ditambah. Pemerintah Desa Longkeyang lebih memaksimalkan anggaran yang ada untuk peningkatan fasilitas penunjang kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting