Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022

Abstract

Sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022 merupakan metode seleksi yang mengutamakan calon siswa untuk mendaftar di sekolah berdasarkan jenjang pendidikan ditentukan oleh jarak dari sekolah. Dengan adanya program sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022, masyarakat akan diberikan pemerataan pendidikan dan stigma terkait sekolah unggulan dan non unggulan akan dihilangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zonasi SMA PPDB Kota Semarang pada tahun 2021/2022. Saat pelaksanaannya, penting untuk memahami hambatan permasalahan yang dialami dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang, serta upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 yang sudah berjalan dengan cukup baik. Kebijakan berjalan cukup baik ditinjau beberapa indikator dari enam indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasar teori Van Metter dan Van Horn, terdapat 2 indikator yang belum tercapai dikarenkan ditemukan permasalahan yang menghambat tercapainya indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sesuai dan adanya miskomunikasi antar organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab PPDB SMA Negeri di Kota Semarang mempunyai solusi penyelesaian masalah dan akan mengevaluasi dan memperbaiki untuk tahun berikutnya. Rekomendasi yang peneliti berikan kepada pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah memperbaiki pelaksanaan program kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 dan mengevaluasi. Pada tahun kedepan program zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2022 dan seterusnya bisa lebih baik dan terpenuhi ukuran dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.