PERSEPSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KEPEMIMPINAN BUPATI HJ. SRI MULYANI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KLATEN PADA PERIODE 2017-2021

Abstract

Pemimpin pemerintahan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bupati merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat Kabupaten memiliki kedudukan dan kedekatan emosional yang lebih kuat dengan daerah beserta masyarakatnya. Pada hakekatnya Bupati sebagai pemimpin memiliki korelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan seluruh bawahannya yang bekerja di lingkungan organisasi yang sama sehingga pada akhirnya hubungan antara Bupati dengan seluruh birokrasi maupun stakeholders di luar birokrasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menimbulkan persepsi diantara mereka sebagai pihak yang bekerja dalam ranah yang sama yakni dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten. Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten selama menyelenggarakan pemerintahannya dengan posisi kekosongan wakil bupati hingga masa kepemimpinannya berakhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi birokrasi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, data penelitian diperoleh melalui kuesioner, dokumen, dan beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan berupa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitiannya di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Subyek dalam penelitian ini Sekretaris Daerah, Staf Sekretariat Pemerintah Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni persepsi Birokrasi dilihat dari indikator pengarahan, motivasi, dan pengambilan keputusan dikategorikan baik, kemudian untuk persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari indikator membangun networking (jejaring kerja) dan akuntabilitas juga dikategorikan baik.