BibTex Citation Data :
@article{JPGS25021, author = {Annissa Permatasari and Priyatno Harsasto}, title = {UPAYA PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG PADA PILGUB 2018}, journal = {Journal of Politic and Government Studies}, volume = {8}, number = {04}, year = {2019}, keywords = {}, abstract = { Tuntutan partisipasi pemilih difabel telah menjadi isu mengenai kesetaraan hak politik, hal ini terjadi karena tuntutan terhadap partisipasi pemilih difabel tidak hanya terbatas pada kehadiran saja. Meskipun kehadiran pemilih difabel dalam Pemilu serentak 2015 lalu telah dilakukan upaya dalam meningkatkan peran serta kelompok masyarakat difabel, tetap saja hal ini perlu peningkatan perhatian dalam permasalahan ini, sehingga terdapat kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait bagaimana upaya pemenuhan hak politik difabel oleh pelaksana dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian campuran pendekatan kualitatif analitis dengan diperkuat dengan pendekata kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitain ini adalah dengan non probability sampling yang berjumlah 30 responden, yang didasarkan pada kenyataan bahwa mereka adalah anggota populasi yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan masih belum optimalnya upaya pemenuhan hak politik pemilih penyandang disabilitas dalam beberapa tahapan pemilu. Kendala pertama adalah pada tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Pada tahapan ini, masih banyak ditemukan penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. Di sisi lain KPU sudah berusaha menghimbau semaksimal mungkin kepada pelaksana di lapangan, yakni PPDP untuk betul-betul mendata secara door to door kepada para pemilih, termasuk mendata pemilih penyandang disabilitas. Namun dalam penerapannya, masih banyak kelalaian yang dilakukan petugas di lapangan terkait mekanisme ini. Adapun beberapa faktornya adalah kurang tegasnya regulasi dan instruksi yang mengatur mengenai pendataan pemilih disabilitas, dan masih lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih. Di sisi lain pula, skeptis yang berkembang di masyarakat yang merupakan dampak dari pemahaman perspektif medis yang kental di masyarakat juga turut mempengaruhi banyaknya pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. }, pages = {71--80} url = {https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25021} }
Refworks Citation Data :
Tuntutan partisipasi pemilih difabel telah menjadi isu mengenai kesetaraan hak politik, hal ini terjadikarena tuntutan terhadap partisipasi pemilih difabel tidak hanya terbatas pada kehadiran saja.Meskipun kehadiran pemilih difabel dalam Pemilu serentak 2015 lalu telah dilakukan upaya dalammeningkatkan peran serta kelompok masyarakat difabel, tetap saja hal ini perlu peningkatan perhatiandalam permasalahan ini, sehingga terdapat kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitianterkait bagaimana upaya pemenuhan hak politik difabel oleh pelaksana dalam pemilihan gubernurdan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian campuran pendekatankualitatif analitis dengan diperkuat dengan pendekata kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalampenelitain ini adalah dengan non probability sampling yang berjumlah 30 responden, yang didasarkanpada kenyataan bahwa mereka adalah anggota populasi yang muncul.Hasil penelitian menunjukkan masih belum optimalnya upaya pemenuhan hak politik pemilihpenyandang disabilitas dalam beberapa tahapan pemilu. Kendala pertama adalah pada tahapanpenyusunan dan penetapan daftar pemilih. Pada tahapan ini, masih banyak ditemukan penyandangdisabilitas yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. Di sisi lain KPU sudah berusaha menghimbausemaksimal mungkin kepada pelaksana di lapangan, yakni PPDP untuk betul-betul mendata secaradoor to door kepada para pemilih, termasuk mendata pemilih penyandang disabilitas. Namun dalampenerapannya, masih banyak kelalaian yang dilakukan petugas di lapangan terkait mekanisme ini. Adapun beberapa faktornya adalah kurang tegasnya regulasi dan instruksi yang mengatur mengenaipendataan pemilih disabilitas, dan masih lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tahapanpenyusunan daftar pemilih. Di sisi lain pula, skeptis yang berkembang di masyarakat yangmerupakan dampak dari pemahaman perspektif medis yang kental di masyarakat juga turutmempengaruhi banyaknya pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam daftarpemilih.
Last update: