IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR MENURUT SK MENTERI KESEHATAN RI NOMOR : 1426/MENKES/SK/XI/2002 DI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
Published: 3 Apr 2013.

Abstract
Pembangunan kesehatan merupakan usaha untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Pembanguan kesehatan harus dipandang sebagai sebuah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi. Obat merupakan salah satu intervensi kesehatan yang paling nyata dan paling dirasakan oleh pasien yang berkunjung di tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan. Sistem distribusi obat memeiliki peranan kunci dalam menentukan bagaimana obat yang menjadi komponen penting pelayanan kesehatan bisa didapatkan oleh masyarakat. Sulit tidaknya obat didapatkan masyarakat sangat bergantung pada mekanisme distribusi obat dipraktekkan.
Penelitian ini merupakan penelitian fenomenalogi yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian Maupun proses dalam implementaasi kebijakan distribusi obat pelayanan kesehatan dasar menurut SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/MENKES/XI/2002 di Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Implementasi kebijakan distribusi obat pelayanan kesehatan dasar menurut SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/MENKES/XI/2002 di Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah berjalan cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan pedoman yang sudah dibuat terkait proses distribusi obat sudah dijalankan, namun human error dan miss communication masih menjadi penghambat bagi kelancaran kegiatan tersebut dan perlu diadakan pembenahan.
Saran bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang sehubungan dengan implementasi kebijakan distribusi obat di Semarang adalah pembenahan sistem komunikasi, baik antar instansi maupun antar pegawai, pemenuhan sumber daya, serta training dan pelatihan guna menajamkan kemampuan pegawai sebagai komponen penting dalam proses distribusi obat.
Penelitian ini merupakan penelitian fenomenalogi yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian Maupun proses dalam implementaasi kebijakan distribusi obat pelayanan kesehatan dasar menurut SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/MENKES/XI/2002 di Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Implementasi kebijakan distribusi obat pelayanan kesehatan dasar menurut SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 1426/MENKES/XI/2002 di Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah berjalan cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan pedoman yang sudah dibuat terkait proses distribusi obat sudah dijalankan, namun human error dan miss communication masih menjadi penghambat bagi kelancaran kegiatan tersebut dan perlu diadakan pembenahan.
Saran bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang sehubungan dengan implementasi kebijakan distribusi obat di Semarang adalah pembenahan sistem komunikasi, baik antar instansi maupun antar pegawai, pemenuhan sumber daya, serta training dan pelatihan guna menajamkan kemampuan pegawai sebagai komponen penting dalam proses distribusi obat.
Article Metrics:
Related articles
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN LIMBAH BATIK DI KOTA PEKALONGAN
PERAN LSM PATTIRO SEMARANG MENDORONG DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG UNTUK MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai Upaya City Branding di Kota Semarang
Optimalisasi Program Cashless Society di Kota Semarang Berdasarkan Kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dan BNI 46 Regional Kota Semarang dalam Wujud Kartu Semarang Hebat Tahun 2019
PANDANGAN KOMUNITAS BIKE TO WORK SEMARANG TERHADAP FASILITAS JALUR SEPEDA DI KOTA SEMARANG
ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ASLIH FUNGSI LAHAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI