DIFABLE DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN : STUDI KASUS IKATAN DISABILITAS PURWOREJO (IDP)

Published: 26 Dec 2018.
View
Open Access
Citation Format:
Abstract

Kelompok kepentingan merupakan salah satu aktor non formal yang turut berperan aktif dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan dengan berbagai upaya yang mereka lakukan. Begitupula dengan Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) mereka turut aktif dalam memerjuangkan hak-hak disabilitas dengan menuntut dibentuknya peraturan daerah bagi disabilitas. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal pembentukan dan kegiatan dari IDP, kemudian bagaimana kedudukan IDP dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan apa saja faktor penghambat IDP dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan melakukan triangulasi sumber data.
Hasil penelitian tersebut adalah proses terbentuknya IDP terjadi secara bottom up yaitu sesuai dengan permasalahan dan aspirasi disabilitas yang ditampung oleh IDP kemudian disampaikan pada pemangku kepentingan dengan berbagai bentuk perjuangan. IDP yang didampingi oleh MPM PDM Kabupaten Purworejo, PC IMM, dan NLR terus mengawal dalam proses pembuatan kebijakan perda disabilitas. IDP memiliki kegiatan yang mengarah pada pada pengembangan dan penguatan internal serta eksternal IDP. Kedudukan IDP dalam proses pembuatan kebijakan terdapat pada tahap formulasi kebijakan. Isu disabilitas berhasil masuk ke dalam rapat paripurna DPRD 2018 dalam pembahasan ranperda disabilitas. Hambatan yang dialami yaitu dari segi internal pendidikan anggota IDP yang rendah dan dari eksternal IDP berupa masih ada masyarakat yang membatasi diri dengan disabilitas karena stigma negatif terhadap difabel dan kusta.

Article Metrics: