PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM STUDI KASUS KABUPATEN TEGAL
Published: 4 Jan 2013.

Abstract
Abstraksi
Kabupaten Tegal merupakan kabupaten yang berbasis perdagangan dan jasa. Soal pelayanan
menjadi sebuah konsekuensi logis yang mesti diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan
baik aspek pemerintahan maupun kemayarakatan. Pelayanan publik yang optimal menjadi
salah satu persyaratan penting untuk mewujudkan hal tersebut.Ukuran keberhasilan
pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayana. Topik Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di
Tepi Jalan Umum Studi Kasus Kabupaten Tegal menarik perhatian peneliti untuk membahas
masalah Peraturan Daerah ini. Permasalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Pelaksanaan Peraturan daearah Kabupaten Tegal No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Parkir Di Tepi Jalan Umum yang berada di Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini, tipe
penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu model
penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan suatu masalah yang diteliti
dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengelolaannya
Pemerintah Kabupaten Tegal mewajibkan penarikan retribusi parkir ditepi jalan umum bagi
setiap masyarakat pengguna jasa parkir ditepi jalan umum ini melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Dari hasil penarikan retribusi
tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum. retribusi dipungut dengan
menggunakan SKRD atau dokumen laen yang dipersamakan. Dokumen yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud dapat berupa kartu, kupon, dan kartu langganan.
Kata kunci: Perda, Parkir
Kabupaten Tegal merupakan kabupaten yang berbasis perdagangan dan jasa. Soal pelayanan
menjadi sebuah konsekuensi logis yang mesti diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan
baik aspek pemerintahan maupun kemayarakatan. Pelayanan publik yang optimal menjadi
salah satu persyaratan penting untuk mewujudkan hal tersebut.Ukuran keberhasilan
pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayana. Topik Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di
Tepi Jalan Umum Studi Kasus Kabupaten Tegal menarik perhatian peneliti untuk membahas
masalah Peraturan Daerah ini. Permasalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Pelaksanaan Peraturan daearah Kabupaten Tegal No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Parkir Di Tepi Jalan Umum yang berada di Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini, tipe
penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu model
penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan suatu masalah yang diteliti
dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengelolaannya
Pemerintah Kabupaten Tegal mewajibkan penarikan retribusi parkir ditepi jalan umum bagi
setiap masyarakat pengguna jasa parkir ditepi jalan umum ini melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Dari hasil penarikan retribusi
tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum. retribusi dipungut dengan
menggunakan SKRD atau dokumen laen yang dipersamakan. Dokumen yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud dapat berupa kartu, kupon, dan kartu langganan.
Kata kunci: Perda, Parkir
Keywords: Perda; Parkir
Article Metrics:
Related articles
ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ASLIH FUNGSI LAHAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ROB (Studi Kasus Kota Tegal)
ANALISIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN UMK BURUH ROKOK PR. NOJORONO DI KABUPATEN KUDUS
Analisis Komunikasi Implementasi UU nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup ( Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Kabupaten Pelalawan)