PERAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENANGANAN KONFLIK
Published: 4 Jan 2013.
Abstract
ABSTRAK
Indonesia merupakan negara plural yang kaya akan kebudayaan. Dari Sabang sampai
Merauke, begitu banyak kebudayaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Masyarakat
yang majemuk merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Namun di sisi lain, hal ini
memiliki potensi negatif berupa adanya potensi konflik. Setiap konflik yang terjadi
membutuhkan peran negara dalam menanganinya. Dalam skala lokal, konflik yang terjadi di
Kabupaten Temanggung ditangani oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung. Fokus penelitian ini ingin melihat bagaimana peran Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Temanggung menangani setiap konflik yang terjadi. Penelitian ini
dilakukan melalui wawancara mendalam serta pengalaman magang yang dilakukan penulis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung tidak memiliki dasar hukum yang secara jelas mengatur kewenangan mereka
dalam menangani konflik yang terjadi serta masih kurang optimalnya peran mereka dalam
penanganan konflik.
Kata kunci : konflik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung
Indonesia merupakan negara plural yang kaya akan kebudayaan. Dari Sabang sampai
Merauke, begitu banyak kebudayaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Masyarakat
yang majemuk merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Namun di sisi lain, hal ini
memiliki potensi negatif berupa adanya potensi konflik. Setiap konflik yang terjadi
membutuhkan peran negara dalam menanganinya. Dalam skala lokal, konflik yang terjadi di
Kabupaten Temanggung ditangani oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung. Fokus penelitian ini ingin melihat bagaimana peran Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Temanggung menangani setiap konflik yang terjadi. Penelitian ini
dilakukan melalui wawancara mendalam serta pengalaman magang yang dilakukan penulis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung tidak memiliki dasar hukum yang secara jelas mengatur kewenangan mereka
dalam menangani konflik yang terjadi serta masih kurang optimalnya peran mereka dalam
penanganan konflik.
Kata kunci : konflik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung
Keywords: konflik; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung
Article Metrics:
Others articles
PERILAKU MEMILIH PEMILIH PEMULA MASYARAKAT KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi (Studi Kasus: Persiapaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah)
RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (STUDI KASUS: KONFLIK SUKU BALI DESA BALINURAGA DAN SUKU LAMPUNG DESA AGOM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LAHAN PASIFIC MALL KOTA TEGAL
ANALISIS PERAN KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PEMBUNUHAN MUNIR
KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI KAWASAN KOTA LAMA SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG