Masyarakat Sipil dan Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Peranan SEKBER Keistimewaan DIY)

Abstract

AbstraksiPada era reformasi ini tuntutan akan demokrasi terus bergerak hingga ke tingkat daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang sedang menghadapi permasalahan ini. Status sebagai daerah istimewa berdampak pada pemberian sejumlah “perlakuan” khusus. Salah satunya adalah kedudukan Sultan. Di Yogyakarta, banyak yang memaknai keistimewaan DIY dengan berbagai hal namun yang paling dipermasalahkan adalah kedudukan Sri Sultan sebagai raja sekaligus sebagai Gubernur DIY. Terdapat kubu pro penetapan dan kubu pro pemilihan. Sayangnya peperangan ini dimenangkan oleh kubu pro penetapan. Dalam tulisan ini akan membahas kubu pro penatapan yang diwakili oleh Sekber Keistimewaan DIY sebagai salah satu elemen masyarakat sipil. Tulisan ini akan membahas peran dan fungsi Sekber Keistimewaan DIY dalam pergerakan mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY.Keywords: civil society, establishment, local government