Proses Gatekeeping Pemberitaan RUU Pilkada pada Koran Tempo

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap proses gatekeeping
yang berlangsung di redaksi media massa dalam menyeleksi berita. Mekanisme kerja media
yang memiliki fungsi sebagai alat kontrol kebijakan pemerintah akan menarik diteliti
terutama saat memuat berita tentang isu yang berkaitan dengan hak-hak publik, seperti
Rencana Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Koran Tempo.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
dengan menggunakan teori di antaranya teori gatekeeping (Shoemaker: 1996) dan teori
politik media massa (McNair: 2011). Untuk mengetahui proses gatekeeping pemberitaan
RUU Pilkada di Koran Tempo, peneliti mewawancarai pihak yang terlibat secara langsung
dalam proses penerbitan berita RUU Pilkada di Koran Tempo meliputi reporter, redaktur,
redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi.
Hasil penelitian ini menunjukkan Koran Tempo mendorong demokrasi deliberatif
berjalan di Indonesia sehingga menolak RUU Pilkada. RUU Pilkada yang mewacanakan
pengembalian wewenang memilih kepala daerah kepada DPRD dinilai akan mencederai
semangat demokrasi di Indonesia. Publik memiliki hak untuk berpartisipasi dalam
memberikan suara politiknya melalui pemilu, sehingga pemilihan kepala daerah harus
berjalan secara langsung. Koran Tempo sebagai media massa yang bertugas untuk
mengontrol kebijakan pemerintah merasa wajib untuk mengawal, mengkritik, dan
menggagalkan pengesahan RUU Pilkada.
Iklim demokrasi juga didorong di redaksi Koran Tempo dengan mempersilakan setiap
orang untuk berpartisipasi dalam rapat perencanaan pemberitaan. Rapat adalah aktivitas rutin
di redaksi untuk menentukan materi pemberitaan yang akan disampaikan kepada khalayak.
Rapat inilah yang menjadi penentu berita mana yang layak dimuat dan ditonjolkan, termasuk
sudut pandang yang akan diambil saat menuliskannya. Dengan demikian, proses gatekeeping
yang paling dominan di Koran Tempo adalah level rutinitas media.