KEBERADAAN PROGRAM SIARAN LOKAL DI TELEVISI BERJARINGAN (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEDIA TERHADAP PROTV)

Abstract

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Swasta, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga
Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran
dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan kebijakan media yang memuat
mengenai Sistem Siaran Jaringan (SSJ).
Undang-undang penyiaran tersebut mengamanatkan bahwa televisi swasta
yang mengudara secara nasional wajib mendirikan badan hukum baru, melepas
stasiun relai, melepas saham secara bertahap serta pancaran siaran tidak boleh
dilakukan dengan pancaran siaran relai. Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja
yang mengatur relai siaran secara tetap antarlembaga penyiaran. Salah satu
televisi lokal di Semarang yang bergabung dengan Sistem Stasiun Jaringan yaitu
PROTV yang berjaringan dengan SINDO TV.
Kebijakan ini lahir dengan semangat diversity of content (keberagaman isi)
dan diversity of ownership (keberagaman pemilik), yang menjelaskan bahwa
semakin beragam isi siaran dan semakin beragam distribusi kepemilikan media
maka ranah penyiaran akan semakin demokratis. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui praktik kebijakan sistem stasiun jaringan dan keberadaan
program siaran lokal di PROTV.
Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi sistem stasiun
jaringan di PROTV sebagai anggota jaringan SINDOTV belum berjalan dengan
ideal. Faktor kepemilikan menyebabkan adanya dominasi kekuasaan dari pemilik
modal melalui berbagai keputusan yang memengaruhi keberadaan program siaran
lokal. Terjadi pengurangan slot time bagi program siaran lokal dan pergeseran
prime time program siaran lokal di PROTV.
Kata kunci: sistem stasiun jaringan, program siaran lokal, keberagaman