Analisis Ancaman Bencana Longsor Wilayah Terbangun Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi kasus: Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Gunungpati)

Abstract

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mencatat adanya 432 bencana alam pada tahun 2021 dengan tanah longsor memiliki frekuensi kejadian tertinggi di Semarang yaitu 146 kejadian. Banyaknya kejadian longsor dipengaruhi tidak hanya karena adanya gejala alam, namun juga adanya kegiatan penduduk yang tidak terkendali dalam memanfaatkan sumberdaya alam karena adanya peningkatan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal dan beraktivitas ekonomi sehingga dapat menyebabkan adanya aktivitas permukiman pada wilayah yang tidak sesuai. Diperlukan pemetaan ancaman bencana longsor wilayah terbangun untuk mengurangi jumlah kerugian material dan non-material. Pembuatan peta mengacu pada Permen PU No.22/PRT/M/2007 menggunakan aspek fisik alami dengan tujuh indikator yaitu kemiringan lereng, kondisi tanah, batuan penyusun lereng, curah hujan, tata air lereng, kegempaan, dan vegetasi. Diperoleh hasil pemetaan Tipe C untuk Kecamatan Banyumanik didominasi oleh ancaman tingkat sedang yaitu 1319,6 ha dan Kecamatan Gunungpati didominasi oleh ancaman tingkat sedang yaitu seluas 3173,5 ha. Sedangkan untuk Tipe B, Kecamatan Banyumanik didominasi oleh ancaman tingkat sedang yaitu 304, 8 ha dan Kecamatan Gunungpati didominasi oleh ancaman tingkat sedang yaitu seluas 849,1 ha. Untuk hasil pemetaan wilayah terbangun dengan metode digitasi menghasilkan 1686,1 ha wilayah terbangun di Kecamatan Banyumanik dan 1494,5 ha di Kecamatan Gunungpati. Setelah dilakukan overlay didapatkan Kecamatan Banyumanik ancaman longsor tipe C didominasi oleh tingkat sedang yaitu 776,9 ha dan untuk tipe B didominasi tingkat seluas 96,9 ha. untuk Kecamatan Gunungpati dengan ancaman longsor tipe C didominasi ancaman tingkat sedang seluas 844,2 ha dan tipe B didominasi ancaman tingkat sedang seluas 64,9 ha.