ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN GARIS PANTAI TERHADAP BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Abstract

ABSTRAK

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut merupakan hal yang penting untuk dilakukan suatu daerah, karena berkaitan dengan kewenangan dalam mengelola sumber daya dan ruang laut yang berada di wilayahnya. Ketentuan tentang penegasan batas pengelolaan wilayah laut daerah telah diatur dalam Permendagri No.141 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan ini, garis pantai memegang peranan penting dalam melakukan penetapan dan penegasan batas di laut, tetapi garis pantai suatu wilayah dapat mengalami perubahan karena berbagai faktor, misalnya abrasi, sedimentasi, penambangan pasir, dan reklamasi. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh perubahan garis pantai terhadap batas pengelolaan wilayah laut suatu daerah perlu dilakukan. Penelitian tugas akhir ini mengkaji tentang pengaruh perubahan garis pantai terhadap batas pengelolaan wilayah laut Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data pengamatan pasang surut air laut untuk menentukan citra satelit yang akan digunakan, data citra satelit Landsat untuk mengamati perubahan garis pantai, dan peta RBI sebagai peta dasar. Penentuan batas pengelolaan wilayah laut dilakukan secara kartometrik. Penarikan garis batas dilakukan dengan menerapkan prinsip samajarak untuk wilayah laut Jakarta utara yang berdampingan dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat dan prinsip garis tengah untuk wilayah laut Kepulauan Seribu yang berhadapan dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Hasil pengamatan citra satelit Landsat antara tahun 2009 dan 2019 menunjukkan bahwa terjadi perubahan garis pantai di wilayah pantai Provinsi DKI Jakarta yang diakibatkan oleh proses akresi dan abrasi. Perubahan garis pantai ini menyebabkan pergeseran pada garis batas pengelolaan wilayah laut, sehingga luas pengelolaan wilayah lautnya pun mengalami perubahan. Dalam kurun waktu 10 tahun, luas batas pengelolaan wilayah laut Provinsi DKI Jakarta megalami penambahan sebesar 3.119,017 hektar atau 0,531%.

Kata Kunci : batas laut, citra satelit, garis pantai, Landsat, kartometrik, metode garis tengah, metode samajarak

ABSTRACT

Based on Law of the Republic Indonesia number 23 of 2014, delimitation and demarcation of the marine managed area boundary is an important thing to be done by every region in Indonesia, because it is related to the authority in managing the resources and the space in its marine territory. The guidelines about demarcation of the marine managed area boundary have been regulated in Regulation of Ministry of Home Affairs number 141 of 2017. Based on this regulation, the coastline has an important role in realizing delimitation and demarcation of the marine managed area boundary, but it may change due to various factors, such as abrasion, sedimentation, sand mining, and reclamation. Therefore, the study about the impact of coastline changes on the marine managed area boundary is needed. This study examines the impact of coastline changes on the marine managed area boundary of DKI Jakarta Province. This study used tidal observation data to determine the satellite images that will be used in the study, Landsat images data to observe the coastline changes, and RBI map as base map. The delimitation of the marine managed area boundary was carried out by using cartometrics technique. Equidistance principle was applied for the sea area of North Jakarta which adjacent to Banten and West Java Provinces and median line principle was applied for the sea area of the southern part of Seribu Island which have overlapping marine managed area boundary with Banten and West Java Provinces. The result of Landsat images observation in 2009 and 2019 show that the coastline changes occur in the coastal area of DKI Jakarta Province due to accretion and abration. It causes a shift on the boundary line of the sea, so that the total area of the marine managed area boundary has changed. Within 10 years, the total area of the marine managed area boundary of DKI Jakarta Province has increased by 3.119,017 hectares or 0,531%.

Keywords: coastline, cartometrics, equidistance method, Landsat, marine boundary, median line method, satellite imagery