KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

Sistem perundang-undangan di Indonesia sangat berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yang pada umumnya memiliki hambatan dalam Upaya harmonisasi dan sinergitas antar lembaga pembentuk atau tingkatan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk hambatan mengenai hal tersebut adalah adanya ketidakpastian kedudukan Surat Keputusan Bersama terkait UU ITE yang dibentuk dalam rangka menjelaskan rumusan pasal yang terdapat di dalam UU ITE itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis konseptual (conceptual approach). Metode pengumpulan data yang berkaitan diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan literatur sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SKB dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dilihat di dalam UU P3 dan UU Administrasi Pemerintahan yang tidak dikategorikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan,  namun dapat dikategorikan sebagai peraturan pelaksana atau kebijakan administratif yang bersifat teknis.