TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA RENEGOSIASI KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA

Abstract

Penerapan suatu norma pada suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Baik undang-undang maupun kontrak dipahami Negara sebagai suatu norma yang mengikat. Di satu sisi, undang-undang bagi Indonesia yang merupakan penganut Civil Law System bersifat lex superior derogate lex inferiori sedangkan Kontrak bagi Amerika yang penganut Common Law System bersifat lex specialist derogate lex generalis. Ketika masing-masing pihak sama-sama bersikukuh dalam pengakuan norma-norma tersebut sesuai dengan sistem hukum yang dianut, maka yang menjadi masalah adalah norma mana yang seharusnya digunakan dalam hal keabsahan amanat pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memaksakan penyesuaian kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Masing-masing norma diturunkan dari asas-asas yang sama-sama diakui secara internasional. Sehingga dalam menjawab persoalan ini, digunakan asas proporsionalitas. Sebagaimana yang menjadi ukuran keadilan bagi asas proporsionalitas adalah hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang sesuai dengan proporsinya.

Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif yang dilakukan terhadap asas-asas yang menaungi hukum positif. Peneliti bekerja dalam kerangka deskriptif analitis. Asas proporsionalitas selalu dilibatkan dalam setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai pisau analisa.

Penelitian menghasilkan kesimpulan meliputi: Pertama, Pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 dapat memaksakan perubahan KK antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Indonesia. Adapun asas kesucian kontrak (sanctity of contract) yang bekerja pada KK dapat dikesampingkan oleh Prinsip Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources) dengan perubahan dilakukan dengan cara renegosiasi kontrak berdasarkan teori Keadaan Sulit (Hardship). Kedua, terhadap setiap klausula memungkinkan untuk disesuaikan sesuai undang-undang, namun pencapaiannya yang tidak selalu sesuai dengan yang diminta. Perubahan tetap berorientasi kepada pengembalian hak penguasaan Negara atas barang tambang namun juga memperhatikan kemampuan perusahaan agar dihasilkan kontrak yang proporsional.