IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)

Abstract

Secara yuridis terjadinya perceraian membawa suatu akibat hukum tertentu, salahsatunya yaitu mut' ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. Namundalam praktik tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai akibat hukum karenaperceraian tersebut, sehingga umumnya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tidakmenuntut mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pengadilan dapatmewajibakan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya.Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus secara exofficio pemberian mut' ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak serta bagaimanapelaksanaan isi dari putusan tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebutdengan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta menggunakan dataprimer dan data sekunder dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitianmenunjukan bahwa dalam perkara cerai talak pertimbangan dan dasar hukum hakim dalammemutus secara ex officio pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah keadaan dari pihak istri itusendiri apakah istri dalam keadaan qobla al dukhul dan apakah istri nusyuz serta keadaan daripihak suami yaitu kemampuan ekonomi dari pihak suami. Pelaksanaan pembayaran mut'ah dannafkah iddah dalam perkara cerai talak dilaksanakan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017yaitu sebelum pengucapan ikrar talak.