KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Published: 31 Oct 2019.

Citation Format:
Abstract
Tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia antara lain, perbuatan menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis baik benda maupun menawarkan keahlian dalam hal supranatural, perbuatan menyantet, perbuatan guna-guna atau pelet, dan perbuatan menenung. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi terhadap delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/ magis serta kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi Undang-undang yang ada di dalam masyarakat serta konsep rancang Undang-undang yang baru. Metode penelitian yang digunakan penelitian sosial empiris atau sosio legal research ataupenelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, serta fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait dengan delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan menimbulkan keresahan terhadap tatanan sosial, yang dalam hal ini diatur di dalam Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547. Dalam menjalankan hukum positif yang ada saat ini, KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai santet, sehingga terjadi kekosongan hukum yang dapat membuat semakin maraknya praktik tersebut. Belakangan ini banyak terjadi penawaran melalui media sosial, sehingga hal ini sudah merambah ke dunia digital, yang juga belum mempunyai pengaturan secara efektif dalam penegakannya. KUHP harus mampu mengayomi masyarakat dengan pengaturan yang terstruktur dan sistematis.
Keywords: Yuridis Sosiologis; Kebijakan Formulasi; Tindak Pidana Santet; Pembaharuan Hukum Pidana
Article Metrics:
Article Info
Section: Articles
Related articles
PENDEKATAN POLITIK KRIMINAL SECARA INTEGRAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING OLEH KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAWA TENGAH
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)
KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2044/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR)