PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG
Published: 31 Oct 2019.

Abstract
Kondisi ditemukannya ketidak sesuaian pelaksanaan Perda dengan kondisi masyarakat ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi pelaksanaan Perda untuk mengawal pelaksanaan Perda agar tidak bermasalah. Berkaitan dengan upaya dan hingga keberhasilan perencanaan PAD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum serta hambatan dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarangmeliputi pendataan wajib retribusi, menentukan mekanisme pemungutan retribusi ke wajib retribusi, melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan retribusi sampah, menyetorkan pendapatan retribusi sampah ke kas daerah serta memberikan pelayanan kepada wajib retribusi terkait kebijakan. Harapan penulis Peraturan Daerah tersebut diperlukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, serta perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) karena dalam pelaksanannya kebijakan retribusi sampah sebenarnya kurang mencukupi dan harus ditambah. Perlu diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Para jukir yang terdata ini nantinya diberikan penyuluhan dengan harapan menambah wawasan jukir berkaitan dengan peraturan yang berlaku.
Keywords: Peraturan Daerah; Retribusi Umum; Persampahan, Parkir
Article Metrics:
Article Info
Section: Articles
Related articles
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME
PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES PEMILU
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK