IMPLIKASI REFERENDUM BREXIT TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI UNITED KINGDOM

Abstract

Referendum Brexit (Britain exit) yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016, memperoleh hasil voting United Kingdom (UK) keluar dari Uni Eropa (UE). Hal tersebut memberi dampak pada kebijakan imigrasi UK, bahwa UK sudah tidak berkewajiban untuk tunduk pada peraturan bersama UE mengenai imigrasi yang dimuat dalam The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) dan kebijakan free movement of persons. Permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dan implikasi imigrasi UE terhadap kebijakan imigrasi UK, serta bagaimana pula kebijakan imigrasi UK pasca referendum Brexit (setelah UK keluar dari Uni Eropa). Metode penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penulisan hukum ini menggunakan data sekunder dengan studi kepustakaan sebagai dasar dalam penelitian. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah resmi keluar dari UE, UK memiliki waktu selama dua tahun untuk bernegosiasi mengenai kerjasama antara kedua belah pihak, termasuk kerjasama yang melibatkan ketentuan mengenai imigrasi. Setelah resmi keluar, UK tidak terikat kebijakan bersama mengenai imigrasi yang diatur dalam TFEU maupun free movement of persons. UK berhak menetapkan kebijakan imigrasi sesuai dengan yang dicita-citakan.