DOI: https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12214

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014-2019

*Norman Haryatama*, Untung Dwi Hananto, Indarja  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

How to cite (IEEE): N. H. Untung Dwi Hananto, Indarja, "PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014-2019," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 3, pp. 1-21, Jun. 2016. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12214
Citation Format:
Abstract

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dicetuskannya program prioritas Nawa Cita merupakan latar belakang dari dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini merupakan kementerian yang melaksanakan fungsi untuk memperkuat dan memberdayakan desa agar mampu berpemerintah secara mandiri (self governing community) dan melakukan tata kelola desa (village governance) di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Fulltext View|Download
Keywords: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Tugas dan Wewenang

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK ATAS PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN KLATEN KEBIJAKAN NON PENAL DI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA YANG DILAKUKAN OLEH FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME IMPLEMENTASI ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN MEREK BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY More recent articles

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.