JAMINAN KEBENARAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DALAM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Kasus terhadap Setipikat Hak Milik yang Objek Fisiknya “Tidak Ada”)

Abstract

               Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Atas Tanah yang bersertipikat,  tetapi obyek fisiknya tidak ada dan menganalisis tanggung jawab Kantor Pertanahan sebegai Lembaga yang menerbitkan sertipikat jika antara Data Fisik di dalam sertipikat tidak cocok atau bahkan tidak ada obyeknya di lapangan.

                Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan Kantor Pertanahan bagi pemegang sertipikat Hak Milik yaitu tidak ada, sebab seharusnya Kantor Pertanahan lebih mengutamakan Ibu Meylan sebagai pemegang sertipikat Hak Milik dimana Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif mengandung sistem publikasi positif yang berarti sertipikat sebagai alat bukti yang kuat dibandingkan pihak swasta yang hanya mempunyai letter C. Namun begitu, Kantor Pertanahan telah melakukan penyelesaian melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi serta di dapat hasil bahwa pemilik sertipikat Hak Milik mengaku pasrah dengan kasus ini sehingga kepemilikan tanah berada pada pihak swasta yang hanya mempunyai surat letter C.

                Pemegang sertipikat Hak Milik seharusnya melaksanakan kewajiban memasang tanda batas sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kewajiban memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada dimaksudkan menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan.