"Nova Idea" is a phrase in Latin that literally translates as "Ide Baru" in Indonesian. In the context of scientific journals or publications, "Nova Idea" reflects the spirit to generate new ideas, new discoveries, or new understandings in the field of science and technology. The meaning of "Nova Idea" can more broadly include the concepts of innovation, creativity, and intellectual exploration. Nova Idea : Jurnal Ilmu Administrasi Publik (e-ISSN 3063-4539), published in March, July, October, and December by Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro, addresses topics concerning public administration, management, and policy. Articles are accepted in either Indonesian or English. Nova Idea : Jurnal Ilmu Administrasi Publik serves as a platform for student of Prodi S1 Administrasi Publik K. Rembang to engage in discussions on social science theories and concepts related to significant political, economic, and social issues, as well as the processes of public policy formulation. All submissions undergo initial evaluation by the Editor and, if deemed suitable, proceed to a double-blind peer-review process. Template of full paper/article can be accessed here: (https://docs.google.com/document/d/1lh5G7J3HsuA042NOarwZ0axBA-G1AW99/edit?usp=sharing&ouid=109139266883614012763&rtpof=true&sd=true)
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT KOTA TANGERANG SELATAN MELALUI RUMAH DUKCAPIL
Penelitian ini menganalisis implementasi e-government melalui inovasi layanan digital Rumah Dukcapil di Kota Tangerang Selatan sebagai upaya modernisasi administrasi kependudukan berbasis teknologi. Layanan ini dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik sesuai kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2019. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan e-government pada Rumah Dukcapil, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai efektivitas layanan digital dalam praktiknya. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi terhadap pejabat struktural, operator layanan, serta masyarakat pengguna. Analisis tematik dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Kerangka teori yang digunakan meliputi model Support–Capacity–Value dari Indrajit untuk menilai dukungan institusional, kapasitas organisasi, dan manfaat layanan, serta teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk mengkaji peran komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Dukcapil mampu meningkatkan kemudahan akses, mengurangi antrean, dan mempercepat proses layanan. Namun, kendala berupa gangguan sistem, keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan literasi digital masyarakat, serta ketimpangan infrastruktur menghambat optimalisasi layanan. Regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, koordinasi antarbidang, dan penerapan SOP digital terbukti menjadi faktor utama pendukung keberhasilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur administrasi publik digital dan menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam pengembangan layanan berbasis teknologi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN REMBANG
Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen identitas resmi bagi anak berusia 0-17 tahun sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak sipil anak. Capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Rembang pada tahun 2024 hanya mencapai 56,91% dari target nasional 60%, menempatkan Kabupaten Rembang pada posisi terendah di wilayah eks-Karesidenan Pati. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 serta mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat menggunakan teori George Edward III (1980) dalam Kessumawati (2024). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA berdasarkan dimensi persyaratan dan tata cara penerbitan belum berjalan optimal, ditandai kesenjangan pemahaman masyarakat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, waktu tunggu pengajuan kolektif mencapai 9-14 bulan, serta belum terlaksananya pelayanan jemput bola. Dimensi inovasi pelayanan menunjukkan integrasi Sipenduk Online sejak September 2025 cukup meningkatkan aksesibilitas. Dimensi masa berlaku KIA belum dipahami masyarakat akibat minimnya sosialisasi. Faktor penghambat meliputi dimensi komunikasi yang belum merata dengan keterbatasan sosialisasi dan inkonsistensi pemahaman antar petugas. Dimensi sumber daya terdapat keterbatasan SDM, anggaran operasional, dan jaringan SIAK. Dimensi disposisi menunjukkan komitmen cukup baik namun tidak didukung sistem reward. Dmensi struktur birokrasi menunjukkan koordinasi internal cukup baik namun koordinasi eksternal lemah, serta belum ada MoU pemanfaatan KIA dalam layanan publik
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG
Kinerja pegawai merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Peneliti berfokus pada analisis kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif single variable. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Rembang yang menerima pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik Simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang belum sepenuhnya tercapai pada lima indikator utama yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Hal ini terlihat dari capaian kinerja belum mencapai target pada tahun 2021-2022 termasuk indeks kepuasan masyarat yang disebabkan oleh tingginya beban kerja tidak sebanding dengan jumlah pegawai serta belum optimalnya kecepatan pelayanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi pelayanan digital juga belum optimal. Saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang terjadi seperti, meningkatkan profesionalitas pegawai melalui pelatihan berkala, menyesuaikan beban kerja dengan jumlah pegawai yang memadai, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Dindukcapil Kabupaten Rembang
ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT PADA LAYANAN WEBSITE SAKURA DI KABUPATEN KLATEN
Transformasi digital pelayanan publik mendorong pemerintah daerah menyediakan layanan daring. Kabupaten Klaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meluncurkan Website Sakura (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan dalam Jaringan) untuk mempermudah administrasi kependudukan, namun implementasinya belum optimal, ditandai dengan fluktuasi jumlah pengguna dan keluhan gangguan sistem. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara keandalan sistem dan desain antarmuka terhadap kepuasan pengguna Website Sakura. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi masyarakat Kabupaten Klaten pengguna Website Sakura. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, korelasi tau-Kendall, dan Konkordansi Kendall Tau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan sistem dan desain antarmuka berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kepuasan pengguna Website Sakura. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kualitas sistem layanan digital khususnya aspek keandalan dan antarmuka dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah daerah.
ANALISIS RESOLUSI KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BLORA
Resolusi konflik penting untuk memahami penyebab dan penyelesaian konflik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2012. Konflik sosial dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan dan perebutan sumber daya terbatas. Penelitian ini menganalisis resolusi konflik antara Ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA di Kabupaten Blora dengan menggunakan teori kekerasan Johan Galtung dan teori konflik realistis Muzafer Sherif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan kedua ormas dan KESBANGPOL Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh kecemburuan dalam penerbitan SKT dan perselisihan pengelolaan sumber daya minyak bumi, yang berujung pada bentrokan. Penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi FORKOPIMDA Kabupaten Blora, namun diperlukan peran pemerintah yang lebih responsif serta penanganan konflik yang berkelanjutan agar konflik serupa tidak terulang
HUBUNGAN KUALITAS SISTEM DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI SI D’NOK DI KOTA SEMARANG
Aplikasi SI D’nOK merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai keluhan, seperti rendahnya responsivitas admin, gangguan server, dan lamanya proses verifikasi, sehingga sebagian masyarakat masih memilih layanan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Kualitas Sistem (X1) dan Kualitas Layanan (X2) terhadap Kepuasan Pengguna (Y), baik secara parsial maupun simultan, pada aplikasi SI D’nOK. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, korelasi Kendall Tau-b, Konkordansi Kendall W, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sistem berhubungan positif dan signifikan dengan Kepuasan Pengguna sebesar 0,848 dengan kontribusi 79,4%, sedangkan Kualitas Layanan memiliki hubungan positif dan signifikan sebesar 0,804 dengan kontribusi 71%. Secara simultan, kedua variabel berhubungan positif dan signifikan sebesar 0,75 dengan kontribusi 82,5%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas sistem dan kualitas layanan diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi SI D’nOK. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan sampel penelitian dengan tujuan memperkuat hasil data statistik pada penelitian, serta dapat mempertimbangkan variabel lain seperti kemudahan pengguna dan responsiveness sehingga penelitian tentang kepuasan pengguna akan jauh lebih berkembang
PENGARUH KOMPETENSI SDM DAN SARANA PRASARANA KEARSIPAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ARSIP PASCA PILKADA TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN REMBANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM dan sarana prasarana kearsipan terhadap efektivitas pengelolaan arsip pasca Pilkada tahun 2024 di KPU Kabupaten Rembang. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu pengelolaan di KPU Kabupaten Rembang belum sesuai UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan standar ANRI, dengan ditemukannya keterbatasan SDM dan sarana prasarana kearsipan yang mempengaruhi ketidakrapihan penataan arsip. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 60 responden, menggunakan teknik sampling jenuh dan skala Likert untuk pengumpulan data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien korelasi Kendall’s Tau untuk mengetahui pengaruh secara parsial, Konkordansi Kendall’s W untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama, dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi SDM terhadap efektivitas pengelolaan arsip dengan nilai koefisien 0,451 dan signifikansi sebesar 0,005 < 0,05, sarana prasarana kearsipan terhadap efektivitas pengelolaan arsip dengan nilai koefisien 0,731 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, serta kompetensi SDM dan sarana prasarana kearsipan secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan arsip dengan nilai koefisien 0,402 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, pengaruh yang diberikan kompetensi SDM dan sarana prasarana kearsipan terhadap efektivitas pengelolaan arsip adalah sebesar 79,1%, maka sisanya sebesar 21,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan variabel kompetensi SDM dan sarana prasarana kearsipan guna mendukung efektivitas pengelolaan arsip di KPU Kabupaten Rembang. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan sampel penelitian dengan tujuan untuk memperkuat hasil data statistik pada penelitian, serta dapat mempertimbangkan variabel lain seperti pengawasan kearsipan internal dan koordinasi sehingga penelitian tentang efektivitas pengelolaan arsip akan jauh lebih berkembang
ANALISIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Semarang, khususnya dalam konteks keterbatasan anggaran dan kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perencanaan SDM Miller Burack dan Maryann yang mencakup empat tahapan, yaitu perencanaan kebutuhan masa depan, perencanaan keseimbangan masa depan, perencanaan perekrutan dan seleksi, serta perencanaan pengembangan, yang telah dikaitkan dengan regulasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Semarang telah melaksanakan penyusunan kebutuhan ASN melalui Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta peta jabatan secara sesuai regulasi, namun pemenuhan kebutuhan ASN di berbagai OPD di Kabupaten Semarang masih terkendala oleh faktor eksternal seperti penurunan jumlah ASN setiap tahun karena tingginya angka pensiun, serta keterbatasan anggaran untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kebutuhan pegawai tidak dapat dipenuhi meskipun perencanaan telah dilakukan secara sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BKPSDM Kabupaten Semarang memerlukan penguatan strategi adaptif dalam redistribusi pegawai dan perencanaan jangka panjang agar ketersediaan ASN tetap terjaga tanpa melampaui batasan anggaran daerah
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) LANDOH KECAMATAN SULANG KABUPATEN
Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang semakin kompleks seiring meningkatnya timbulan sampah harian, sementara kapasitas TPA Landoh telah melebihi daya tampung dan sejumlah fasilitas teknis belum berfungsi optimal. Kondisi ini menimbulkan risiko pencemaran lingkungan sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan sampah di TPA Landoh serta merumuskan strategi peningkatan pengelolaan sampah. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka manajemen strategis Wheelen & Hunger melalui analisis SWOT dan Matriks TOWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pengelolaan TPA Landoh meliputi struktur organisasi yang jelas dan fungsional, budaya kerja kolaboratif, SDM lapangan yang memadai, koordinasi antarbidang yang berjalan baik, dukungan Perda No. 1 Tahun 2019, serta adanya MoU RDF dengan PT Semen Gresik sebagai offtaker. Kelemahan utama meliputi keterbatasan alat berat, kapasitas landfill yang overload, penerapan open dumping, keterbatasan anggaran, serta rusaknya fasilitas teknis seperti IPAL lindi dan sistem gas metana. Dari sisi eksternal, peluang muncul melalui rencana pembangunan TPST RDF 2026, penataan TPA pada akhir 2025, potensi investor swasta seperti PT Roteq Jakarta, berkembangnya bank sampah desa, serta meningkatnya dukungan pemerintah desa dan masyarakat. Sementara itu, ancaman berasal dari hambatan operasional akibat musim hujan, pencemaran bau dan lindi, ketergantungan pendanaan pusat, serta peningkatan produksi sampah. Hasil perhitungan IFAS-EFAS menempatkan TPA Landoh pada Kuadran I (strategi agresif), yang menunjukkan dominasi kekuatan dan peluang. Strategi yang direkomendasikan meliputi percepatan penataan TPA melalui penguatan struktur organisasi dan koordinasi antarbidang, pendampingan bank sampah desa melalui budaya kerja kolaboratif, optimalisasi SDM lapangan untuk penataan TPA dan persiapan RDF, percepatan pembangunan TPST RDF melalui kerja sama dengan PT Semen Gresik, penguatan edukasi masyarakat berbasis Perda No. 1 Tahun 2019, serta pemanfaatan MoU RDF untuk menarik minat investor swasta
ANALISIS KEBIJAKAN PENYESUAIAN KETENTUAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI SUB-PENYALUR TINJAUAN: AGENDA SETTING
Kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg di tingkat sub-penyalur pada Februari 2025 memicu disrupsi sosial dan tekanan digital masif yang memaksa pembatalan regulasi hanya dalam empat hari. Penelitian ini menganalisis determinan penolakan publik dan dinamika agenda setting di balik kegagalan kebijakan tersebut menggunakan lensa Multiple Streams Framework (MSF). Melalui pendekatan Mixed-Methods Social Network Analysis (MMSNA) yang mengintegrasikan Social Network Analysis (SNA) dan analisis sentimen berbasis Deep Learning (IndoBERT) pada 2.250 data percakapan platform X, studi ini mengungkap konvergensi tiga aliran krusial. Temuan empiris menunjukkan bahwa Problem Stream yang terakselerasi oleh narasi kelangkaan dan peristiwa pemfokus (focusing event) berbenturan dengan Policy Stream pemerintah yang terisolasi dalam echo chamber struktural, serta diperburuk oleh Political Stream berupa krisis legitimasi elit. Studi ini menyimpulkan bahwa pembatalan kebijakan terjadi ketika Presiden sebagai Policy Entrepreneur mengeksploitasi Policy Window untuk memulihkan stabilitas politik, menandai pergeseran paradigma pemerintahan dari Evidence-Based Policy menuju Sentiment-Based Policy di mana media sosial berfungsi sebagai aktor veto informal yang determinan
PENGARUH RESPONSIVITAS DAN BUKTI FISIK TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION (NIAT PERILAKU) MASYARAKAT PENGGUNA BRT TRANS SEMARANG
Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam penyediaan transportasi umum. Pemerintah Kota Semarang melalui BLU UPTD Trans Semarang menyelenggarakan layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang beroperasi sejak tahun 2009. Jumlah pengguna BRT Trans Semarang cenderung meningkat setiap tahun meskipun bersifat fluktuatif. Peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh Responsivitas (X1) petugas dan kualitas Bukti Fisik (X2) sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memicu keluhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Responsivitas (X1) dan Bukti Fisik (X2), baik secara parsial maupun simultan, terhadap Behavioral Intention (Y) pengguna BRT Trans Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Data primer diperoleh dari 100 responden pengguna BRT Trans Semarang melalui teknik proportional random sampling dengan instrumen kuesioner. Analisis data meliputi uji validitas Spearman Rho, uji reliabilitas Cronbach’s Alpha, korelasi Kendall Tau (τ), Korelasi Berganda, dan Koefisien Determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Responsivitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Behavioral Intention (Y) dengan kontribusi sebesar 20,25%, sedangkan Bukti Fisik (X2) berpengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 22,28%. Secara simultan, kedua variabel memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Behavioral Intention (Y) dengan kontribusi sebesar 33,6%. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek Responsivitas (X1) petugas dan Bukti Fisik (X2), untuk meningkatkan niat masyarakat dalam menggunakan BRT Trans Semarang, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan tarif
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI PENANGANAN ANAK PUNK STREET DI KABUPATEN REMBANG)
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 dalam penanganan anak punk street serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho yang menekankan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta diperkuat teori Edwards III mengenai komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi, melibatkan Satpol PP, Dinsos PPKB, panti sosial, masyarakat terdampak, dan anak punk street. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan anak punk street berakar pada keluarga disfungsional, perilaku bebas, mobilitas tinggi, serta aktivitas mengamen dan mengemis secara memaksa. Implementasi Perda telah berjalan melalui penertiban, pemindahan wilayah, dan rehabilitasi, namun efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta minimnya dukungan keluarga
PENGARUH KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA DAN STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGGUNA FASILITAS HALTE TRANSJAKARTA BLOK M
Transportasi publik berperan penting dalam mobilitas masyarakat kota, termasuk Transjakarta sebagai sistem BRT terbesar di Indonesia. Namun, Halte Transjakarta Blok M masih menghadapi ketidakmerataan fasilitas seperti minimnya tempat duduk, pencahayaan, informasi rute, serta akses disabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana (X1) serta status sosial ekonomi (X2) terhadap kepuasan masyarakat (Y). Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 97 pengguna aktif Transjakarta. Pengukuran variabel dilakukan melalui kuesioner yang mencakup aspek fasilitas halte, karakteristik sosial ekonomi, dan kepuasan layanan. Analisis meliputi uji validitas, reliabilitas, korelasi Spearman, regresi berganda, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana memiliki pengaruh kuat dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan status sosial ekonomi tidak memberikan pengaruh langsung. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan fasilitas fisik halte, keamanan, kejelasan informasi, dan aksesibilitas disabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna
HUBUNGAN KEMAMPUAN PEGAWAI DAN DISIPLIN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN REMBANG
Keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif serta kolaborasi antara tiga pemangku kepentingan utama, yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Penelitian ini muncul dari permasalahan belum optimalnya kinerja pegawai BAPPEDA Kabupaten Rembang, yang tampak pada kurang selarasnya perencanaan, ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian tugas, serta mutu kerja yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan pegawai dan disiplin kerja memiliki hubungan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sensus terhadap 50 pegawai. Teknik sampling yang digunakan adalah Non Probability Sampling dengan metode sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, serta data sekunder dari berbagai dokumen dan arsip yang relevan. Teknis analisis data menggunakan analisis korelasi Kendall’s W, koefisien determinasi, serta tabulasi silang, yang seluruhnya diolah menggunakan Aplikasi IBM SPSS versi 27. Secara umum, kinerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Selain itu, kemampuan pegawai dan disiplin kerja menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan disiplin kerja, melainkan juga membutuhkan dukungan variabel lain yang tidak diteliti, seperti budaya organisasi, motivasi kerja, dan kepemimpinan sebagaimana disebutkan dalam teori Kasmir
PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN SURYA KENCANA PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang berkontribusi pada aktivitas ekonomi masyarakat, namun menyebabkan kemacetan, ketidakteraturan ruang publik, dan penurunan kenyamanan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran stakeholders serta faktor pendorong dan penghambat dalam penataan PKL di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur peran stakeholders telah sesuai dengan konsep Nugroho: Dinkop UKM bertindak sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator; Satpol PP sebagai implementor; kecamatan dan kelurahan sebagai koordinator dan fasilitator; serta PKL dan masyarakat sebagai akselerator. Namun pelaksanaannya belum optimal karena koordinasi belum efektif, perangkat teknis belum lengkap, serta rendahnya kepercayaan PKL terhadap program relokasi. Faktor pendorong penataan meliputi komitmen aparatur, landasan hukum yang jelas, serta komunikasi antar-OPD. Sebaliknya, hambatan utama berasal dari resistensi PKL, lemahnya dukungan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan penataan PKL membutuhkan kolaborasi multi-aktor dan pendekatan partisipatif yang berkelanjutan
HUBUNGAN KUALITAS LAYANAN DENGAN KEPUASAN PENGGUNA TROTOAR/PEJALAN KAKI DI STASIUN KOTA BEKASI
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi trotoar di kawasan Stasiun Kota Bekasi yang belum optimal dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki. Penyalahgunaan ruang trotoar, seperti parkir ilegal, aktivitas berjualan, dan titik penjemputan layanan ride-hailing, mengganggu fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman dan layak bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kualitas layanan trotoar yang terdiri dari dimensi Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy dengan kepuasan pejalan kaki di kawasan Stasiun Kota Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei kuesioner kepada 97 responden dengan teknik non-probability sampling. Data dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, serta uji korelasi Spearman Rank untuk menilai hubungan masing-masing dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi kualitas layanan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan pejalan kaki. Berdasarkan analisis hierarki, Empathy merupakan dimensi yang paling dominan, diikuti Assurance, Reliability, dan Responsiveness. Sementara itu, Tangibles menjadi dimensi dengan kontribusi paling rendah, yang menunjukkan perlunya peningkatan kondisi fisik trotoar. Secara keseluruhan, kualitas layanan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepuasan pengguna. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan trotoar khususnya terkait empati petugas, kejelasan informasi, dan keandalan layanan berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pejalan kaki. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang trotoar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung mobilitas berkelanjutan di kawasan perkotaan
PENGARUH BUDAYA KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINDAGKOP-UKM) DI KABUPATEN REMBANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antara budaya kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (DINDAGKOP-UKM) di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sampel dari penelitian ini diambil dari seluruh pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINDAGKOP-UKM) di Kabupaten Rembang yang berjumlah 54 pegawai. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui sebar kusioner(angket) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda dan koefesien determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa budaya kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerje pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINDAGKOP-UKM) di Kabupaten Rembang
Pengaruh Manajemen Komplain dan Perilaku Birokrat Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara
Pelayanan publik yang berkualitas merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Dalam pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh pengelolaan keluhan wajib pajak dan perilaku birokrat sebagai aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen komplain dan perilaku birokrat terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 87 wajib pajak sebagai responden dengan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komplain dan perilaku birokrat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di KPP Pratama Kabupaten Jepara, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keluhan yang responsif serta perilaku aparatur yang profesional berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan
Hubungan Persepsi Sosial dan Lingkungan Sosial dengan Keberhasilan Program Zonasi PPDB Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024
Pelaksanaan program zonasi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan masih memunculkan variasi pengalaman dan penilaian di kalangan peserta didik, terutama karena perbedaan kondisi sosial di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi cara peserta didik memaknai zonasi, baik dalam hal penerimaan sosial, kenyamanan berinteraksi, maupun dukungan lingkungan terhadap proses pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan Persepsi Sosial (X1) dan Lingkungan Sosial (X2) terhadap Keberhasilan Program Zonasi (Y). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner skala Likert yang disebarkan kepada 97 responden. Analisis dilakukan melalui tabulasi silang untuk melihat kecenderungan pola hubungan, serta uji korelasi nonparametrik Kendall’s Tau-b untuk menguji kekuatan dan signifikansi hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara X1 dan Y (τ = 0,520; Sig. 0,000) dan hubungan yang signifikan antara X2 dan Y (Sig. 0,000), dengan kecenderungan jawaban yang selaras pada tabulasi silang. Secara simultan, X1 dan X2 mampu menjelaskan 51,7% variasi perubahan pada variabel Y (KD = 51,7%), sedangkan 48,3% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian, seperti konsistensi implementasi kebijakan, pemerataan kualitas layanan pendidikan, dukungan sarana prasarana, serta intensitas sosialisasi teknis. Temuan ini menegaskan bahwa aspek sosial berperan dalam membentuk penilaian peserta didik terhadap keberhasilan zonasi, sehingga penguatan implementasi yang responsif dan dukungan sosial yang lebih merata diperlukan.
ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “MAKMUR LESTARI” DI DESA SAWAHAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai kapasitas kelembagaan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Makmur Lestari" di Desa Sawahan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Secara khusus, penelitian kualitatif deskriptif ini berupaya untuk mengetahui tingkat kapasitas kelembagaan BUMDes Makmur Lestari, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja BUMDes dan, pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun dari segi kepemimpinan, Direktur BUMDes dianggap berhasil dalam menjaga koordinasi yang baik, komunikasi terbuka, dan menerapkan pengambilan keputusan partisipatif, tantangan utama terletak pada perencanaan program yang lemah. BUMDes Makmur Lestari perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan secara komprehensif, khususnya dalam aspek manajerial. Rekomendasi utama adalah pengembangan
STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) BANTARGEBANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang merupakan fasilitas pengelolaan sampah utama DKI Jakarta yang saat ini berada pada kondisi mendekati jenuh (overload), sehingga memerlukan penguatan strategi pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi internal dan eksternal serta merumuskan strategi pengembangan TPST Bantargebang agar lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui observasi, wawancara dengan koordinator, dinas, dan masyarakat, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka perencanaan strategis John M. Bryson melalui SWOT dan uji litmus untuk menentukan prioritas isu. Hasilnya diperoleh 13 isu strategis, dengan sembilan isu berkategori strategis dan empat isu moderat. Isu paling utama berkaitan dengan optimalisasi portofolio teknologi pengolahan (MRF, kompos,َRDF,َPLTSA,َIPAS)َyangَterintegrasiَdenganَkebijakanَ“Kurangi–Pilah–Olah”.َRekomendasiَutamaَmeliputiَpenguatanَteknologiَdanَkapasitas IPAS, skema pembiayaan campuran dan offtaker jangka panjang, penguatan SOP dan audit, pengembangan pengolahan di hulu, perluasan peran teknologi informasi untuk edukasi 3R, serta penguatan kolaborasi multipihak agar pengurangan sampah menuju TPST lebih terukur dan berkelanjutan
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN SARANA PRASARANA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (DPUTARU) KABUPATEN REMBANG
Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Disiplin Kerja dan Sarana Prasarana terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik probabilitiy sampling dengan jumlah responden sebanyak 49 orang. Pada bagian pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis tabulasi silang, korelasi Rank Spearman, korelasi berganda dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan uji korelasi Spearman, diperoleh nilai r = 0,799 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara disiplin kerja dan kinerja pegawai. Berdasarkan koefisien determinasi (R²) sebesar 63,81%. (2) Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan nilai r sebesar 0,665 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara sarana dan prasarana dengan kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi (R²) = 44,21%, artinya sarana prasarana berpengaruh sebesar 44,21% terhadap kinerja pegawai. (3) Hasil analisis korelasi berganda menunjukkan R = 0,797 dengan R Square = 0,635 dan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 63,5%. Sisanya 36,5% dijelaskan oleh faktor lain
Hubungan Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Organisasi di Dinas Kesehatan Kota Tegal
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kinerja organisasi dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik, khususnya pada instansi pemerintah daerah. Kinerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya motivasi kerja dan lingkungan kerja pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja dengan kinerja organisasi di Dinas Kesehatan Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian Eksplanatori. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Tegal dengan responden pegawai yang berjumlah 84. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan uji korelasi kendall tau b dan uji konkordasi kendall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel motivasi kerja angka koefisien korelasi kendall tau bernilai positif yaitu 0.489, yang artinya memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja organisasi, pada variabel lingkungan kerja angka koefisien korelasi kendall tau bernilai positif yaitu 0.786, yang artinya memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja organisasi, hasil dari uji konkordasi kendall menunjukkan angka 0.775 yang artinya motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan berhubungan signifikan dengan kinerja organisasi di Dinas Kesehatan Kota Tegal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa semakin baik motivasi kerja dan lingkungan kerja pegawai, maka semakin baik pula kinerja organisasi. Oleh karena itu, peningkatan motivasi kerja dan perbaikan lingkungan kerja perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.
ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN KRISIS ANGGARAN KONI JAWA TENGAH (STUDI: PENINGKATAN PRESTASI DALAM PERSIAPAN PON XXI ACEH-SUMUT 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan krisis anggaran yang dihadapi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh– Sumut 2024. Dengan mengintegrasikan kerangka Strategic Plannig dan analisis SWOC dari John M. Bryson (2004), penelitian ini mengeksplorasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus KONI, pelatih, dan atlet, serta observasi pelaksanaan inovasi pendanaan seperti diversifikasi sumber dana melalui program “Adopsi Atlet Unggulan.” Hasil analisis SWOC mengidentifikasi kekuatan berupa struktur SDM berpengalaman dan dukungan pemerintah provinsi, kelemahan ketergantungan pada dana APBD, peluang kemitraan riset dan program CSR, serta ancaman fluktuasi ekonomi dan perubahan regulasi nasional. Berdasarkan matriks COWS, dikembangkan empat kelompok strategi: S-O untuk memaksimalkan kemitraan publik-swasta, W-O untuk memperkuat tata kelola keuangan melalui e-budgeting, S-C untuk memitigasi risiko fiskal lewat efisiensi operasional, dan W-C guna memperbarui SOP serta audit independen. Implementasi inovasi strategis ini berhasil berkontribusi pada capaian 71 emas, 74 perak, dan 115 perunggu pada PON XXI Aceh–Sumut 2024 nyaris memenuhi target. Temuan penelitian ini memperkaya literatur manajemen strategi dan analisis SWOC sekaligus menawarkan kerangka aplikatif bagi organisasi olahraga dalam menangani krisis anggaran secara berkelanjutan.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN REMBANG
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan serta dapat memenuhi segala kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dokumen penting yang dibutuhkan oleh setiap warga Negara, sehingga dalam pemberian pelayanan harus maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kualitas pelayanan IKD di Kabupaten Rembang menggunakan teori Parasuraman yaitu tangible, reliability, responsiviness, assurance dan empathy serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang terkait dengan kualitas pelayanan IKD di Kabupaten Rembang menggunakan teori H.A.S Moenir yaitu faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor keterampilan dan kemampuan dan faktor sarana pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan IKD di Kabupaten Rembang sudah cukup baik, namun masih ada beberapa permasalahan seperti kurangnya pemahaman pegawai terkait visi dan misi dari Dindukcapil Kabupaten Rembang, belum tercapainya pengembangkan profesionalisasi, modernisasi, organisasi dan tata kerja birokrasi dari Dindukcapil Kabupaten Rembang, masih adanya pegawai yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam berkomunikasi dan masih ada beberapa pegawai yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan. Faktor-faktor yang terkait dengan kualitas pelayanan seperti faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor keterampilan dan kemampuan dan faktor sarana pelayanan sudah cukup mampu mempengaruhi kualitas pelayanan pegawai Dindukcapil Kabupaten Rembang