Journal of Management and Public Policy
type: channel
description: Journal of Management and Public Policy (ISSN: xxxx - xxxx) is a phrase in Latin that literally translates as "Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik" in Indonesian. In the context of scientific journals or publications, "Journal of Management and Public Policy" reflects the spirit to generate new ideas, new discoveries, or new understandings in the field of science and technology. The meaning of "Journal of Management and Public Policy" can more broadly include the concepts of innovation, creativity, and intellectual exploration. Journal of Management Public Policy (ISSN: xxxx - xxxx) by Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro, addresses topics concerning public administration, management, and policy. Articles are accepted in either Indonesian or English. All submissions undergo initial evaluation by the Editor and, if deemed suitable, proceed to a double-blind peer-review process.
publisher: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
language: en-US
publication name: Journal of Management and Public Policy
items: ANALISIS PUBLIC TRUST DALAM LAYANAN BUS TRANSJAKARTA KHUSUS PEREMPUAN PADA RUTE 1 BLOK M-KOTA
items: IMPLEMENTASI PROGRAM HUNIAN TERJANGKAU MILIK (HTM) DI WILAYAH JAKARTA TIMUR
items: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR DOMISILI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SMPN 143 JAKARTA UTARA
items: PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAN EKOWISATA MANGROVE TAPAK, KOTA SEMARANG
items: ANALISIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (BLUUPTD) TRANSPORTASI BRT DI KOTA SEMARANG
items: KUALITAS PELAYANAN TRANSJAKARTA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSPORTASI UMUM DI JAKARTA SELATAN
items: EVALUASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DALAM MENDORONG PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT STUDI DI KAMPUNG TEMATIK TAHU TEMPE KOTA SEMARANG
items: ANALISIS KINERJA ORGANISASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP) INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
items: PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI TRIGGER ADVOKASI KEBIJAKAN PROGRAM KIP-K DI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024
items: PROSES KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BALONG KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA
items: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA SALATIGA
items: ANALISIS PENERAPAN RESPONSIVE GOVERNANCE PADA APLIKASI Si D’nOK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
items: RESPONSIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI PORTAL LAPORGUB BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BBPJN) JAWA TENGAH- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
items: ANALISIS KUALITAS LAYANAN PROGRAM TRANSPORTASI PUBLIK BUS TRANS JATIM PADA KORIDOR 1 JURUSAN SIDOARJO-SURABAYA-GRESIK
items: IMPLEMENTASI PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
items: DIMENSI COMMITMENT TO PROCESS DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA
items: DIMENSI LEVEL ORGANISASI PADA PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BOYOLALI
items: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INTEGRASI TRANSPORTASI PUBLIK JAK LINGKO PADA LAYANAN ARMADA MIKROTRANS WILAYAH TRAYEK JAKARTA TIMUR
items: DIGITAL GOVERNANCE DALAM APLIKASI CIBINONG GANCANG NGUBARAN DULUR (CAGEUR) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIBINONG KABUPATEN BOGOR
items: EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN
items: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG
items: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/56828
items: ANALISIS BEST PRACTICE PENGEMBANGAN DESA WISATA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
items: IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU ANAK JAKARTA (KAJ) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KELURAHAN GALUR KECAMATAN JOHAR BARU JAKARTA PUSAT
items: PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERMINAL TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI TERMINAL TIPE A MANGKANG KOTA SEMARANG
items: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN MELALUI KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT
items: ANALISIS PUBLIC VALUE DALAM PELAYANAN PUBLIK PASAR BULU KOTA SEMARANG
items: TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
items: EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PENGADUAN INTERAKTIF LINTAS SEKTORAL
items: ANALISIS PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KABUPATEN PURBALINGGA
items: ANALISIS DIMENSI PENGEMBANGAN WISATA CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
items: PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM JUMOG DI DESA WISATA BERJO, NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR
items: ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA SINGAJAYA KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU
items: EVALUASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA
items: PERAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES AGENDA SETTING DALAM FENOMENA VIRAL-BASED POLICY (STUDI KASUS: REVISI UU PILKADA DI KOTA SEMARANG)
items: EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM KERJA (SIKER) DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG
items: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN TANJUNG MAS, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG
items: PROSES PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS
items: EVALUASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DALAM PERIZINAN BERUSAHA DI DKI JAKARTA
items: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI REMPANG ECO-CITY
items: EFEKTIVITAS PROGRAM POLISI HEBAT SEMARANG (LIBAS) DALAM MENANGANI KEJAHATAN DI KOTA SEMARANG
items: EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SINAGA) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
items: Analisis Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbasis Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota Batam
items: ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
items: PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION (NIAT PERILAKU) PENGGUNA LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JABODEBEK
items: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM MENEKAN KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK BERBASIS GENDER DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR
items: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN PURWOREJO
items: ANALISIS DIMENSI KETEPATAN KEBIJAKAN E-PARKING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SURABAYA
items: PUBLIC VALUE DALAM PENERAPAN LAYANAN ELECTRONIC RAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA SEMARANG
items: PUBLIC VALUE PENGGUNA LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK TRANSJAKARTA DI JAKARTA SELATAN
items: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN WONOSOBO
items: KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN DARURAT DI KOTA SEMARANG
items: EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG PELANGI DI KOTA SEMARANG
items: IMPLEMENTASI PENANGANAN KLIEN REHABILITASI NARKOTIKA JALUR COMPULSORY DAN VOLUNTARY DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN
items: MANAJEMEN PELAYANAN REHABILITASI RAWAT JALAN DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN
items: COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BANTARAGUNG KABUPATEN MAJALENGKA
items: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SENEMBAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARO
items: DINAMIKA KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA KREATIF GASTRONOMI DI KOTA SALATIGA
items: PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG: ANALISIS TAHAPAN PEMBERDAYAAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
items: ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI PAGUYUBAN MITRA NELAYAN SEJAHTERA JUWANA KABUPATEN PATI
items: INOVASI PROGRAM PARIKESIT (PARIWISATA KESEHATAN PUSKESMAS MIROTO) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN ANAK PG-TK DI UPTD PUSKESMAS MIROTO KOTA SEMARANG
items: ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA GERBONG KHUSUS WANITA KERETA REL LISTRIK COMMUTERLINE RANGKASBITUNG
items: PUBLIC VALUE PENGGUNAAN TRANSPORTASI UMUM FEEDER TRANS SEMARANG DI KOTA SEMARANG
items: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI PENURUNAN JUMLAH PERAJIN DI KAMPUNG BATIK REJOMULYO KOTA SEMARANG
items: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KAPAL MENDOAN (MANGAN ENAK KARO DOLAN) KABUPATEN KEBUMEN MENGGUNAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
items: STAKEHOLDERS MAPPING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA GIRIMULYO KABUPATEN KARANGANYAR

ANALISIS PUBLIC TRUST DALAM LAYANAN BUS TRANSJAKARTA KHUSUS PEREMPUAN PADA RUTE 1 BLOK M-KOTA
type: item
description: The Transjakarta bus service has the highest number of users, but the lowest frequency of trips, compared to other modes of public transportation. This condition increases the risk of sexual harassment for women, who are the majority of Transjakarta users, thereby disrupting their safety and comfort. The provision of women-only areas on regular buses is considered suboptimal due to its limitations in preventing verbal and visual sexual harassment. In response, PT Transjakarta provides a women-only bus service on route 1, which is the most congested corridor. However, the limited number of buses and the lack of transparency in information have led to non-compliance by male users with the service rules, which negatively impacts the experience of female users. This study aims to analyze public trust and the factors that hinder the improvement of public trust in the Transjakarta women-only bus service on route 1. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results show that public trust is still weak because it has not been fully established in the dimensions of benevolence, competence, and fairness, while the dimension of credible commitment and honesty shows a positive perception. Barriers to increasing public trust include responsiveness, reliability, integrity, and openness. Therefore, PT Transjakarta should increase the number of fleets, adjust service designs, and improve public information transparency to strengthen public trust in the women-only bus service.
creator: Sabrina Aurellia Putri
creator: Endang Larasati Setianingsih
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-01-30
publication date: 2026-01-30
volume: 15
number: 2
starting page: 1
ending page: 11
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.55420

IMPLEMENTASI PROGRAM HUNIAN TERJANGKAU MILIK (HTM) DI WILAYAH JAKARTA TIMUR
type: item
description: The fulfillment of adequate housing needs remains a social issue in urban areas, particularly for low-income communities. The Government of DKI Jakarta Province, through the Affordable Homeownership Program (Hunian Terjangkau Milik/HTM), seeks to expand access to homeownership by providing more affordable financing schemes. In its implementation, various challenges continue to affect the course of the program. This study aims to analyze the implementation of the Affordable Homeownership Program in East Jakarta and to identify factors influencing its implementation. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving the Office of Public Housing and Settlement Areas, the Housing Fund Management Unit, as well as program beneficiaries and prospective beneficiaries. Data analysis was conducted qualitatively by referring to the policy accuracy theory proposed by Riant Nugroho and the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. The findings indicate that the Affordable Homeownership Program in East Jakarta has generally been implemented in accordance with prevailing regulations; however, its implementation has not yet been fully optimal, particularly in terms of target accuracy, environmental appropriateness, and process accuracy. Factors supporting program implementation include resources, the characteristics of implementing agencies, and the attitudes of implementers, while inhibiting factors include policy standards and objectives, and social, economic, and political environmental conditions. This study is expected to serve as an evaluative reference for local governments in improving the effectiveness of sustainable housing programs.
creator: Muhamad Zhidane Furiyansyah
creator: Nina Widowati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-01-30
publication date: 2026-01-30
volume: 15
number: 2
starting page: 12
ending page: 28
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.55421

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR DOMISILI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SMPN 143 JAKARTA UTARA
type: item
description: The New Student Admissions System (SPMB) in North Jakarta has used a zoning system as an effort to equalize access to education, bring students' residences closer to schools and eliminate the stigma of favorite schools. The implementation of this policy is based on Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 and changed its name based on Minister of Education and Culture Regulation Number 3 of 2025 concerning the New Student Admission System, however there are still obstacles in the policy implementation process. The aim of this research is to analyze the implementation of the SPMB policy for the State Junior High School zoning system in North Jakarta and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of this policy using the theory of public policy implementation according to Grindle and Van Meter and Van Horn. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and literature studies through primary and secondary data sources as well as qualitative analysis. The results of this research show that policy implementation has been implemented but has not run optimally, as indicated by the existence of some people who choose schools based on the school's academic achievement, school reputation and school facilities. The supporting factors in implementing this policy are related to the policy targets, availability of resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents and the attitudes of policy implementers. However, economic, social, and political conditions in the community and communication between organizations related to the manipulation of Family Card data so that the distribution of public school education is uneven & the lack of learning motivation of students who graduate through the domicile path with an older age than other paths. Researchers recommend optimizing socialization to the community, continuing efforts to improve education by the local government together…
creator: Rafelia Ramadhania
creator: Sri Suwitri
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-02-25
publication date: 2026-02-25
volume: 15
number: 2
starting page: 29
ending page: 38
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.55789

PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAN EKOWISATA MANGROVE TAPAK, KOTA SEMARANG
type: item
description: The management of Mangrove Tapak Ecotourism in Semarang City faces various challenges. Therefore, stakeholders play an important role in the management of Mangrove Tapak Ecotourism. This study aims to analyze the roles of stakeholders in the management of Mangrove Tapak Ecotourism, Semarang City, as well as to identify and analyze the supporting and inhibiting factors affecting stakeholders’ roles in its management. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation studies. The results indicate that stakeholders have implemented various strategies in the management of Mangrove Tapak Ecotourism, Semarang City, including the optimization of sustainable coastal resource and environmental utilization, preservation of coastal resource and environmental functions, consideration of regional conditions and potentials as well as local wisdom, and the development of community participation, empowerment, and partnerships. The supporting factors for stakeholders’ roles include conservation policy support, rehabilitation programs and infrastructure, assistance, promotion, as well as coordination and supervision among relevant parties. Meanwhile, the inhibiting factors include limitations in authority and funding of local governments, suboptimal regulations and policy understanding, limited human resources, and the absence of clear mechanisms for cooperation and structured management. An important finding of this study is that policy creators play a minor role in the management of Mangrove Tapak Ecotourism, Semarang City. This is due to policies having limited impact and the managers’ understanding of policies being merely normative in nature.
creator: Dea Friska Krisyania
creator: Sri Suwitri
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-02-25
publication date: 2026-02-25
volume: 15
number: 2
starting page: 39
ending page: 49
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.55791

ANALISIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (BLUUPTD) TRANSPORTASI BRT DI KOTA SEMARANG
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of Minimum Service Standards (SPM) at the Public Service Agency of the Regional Technical Implementation Unit (BLUUPTD) of Bus Rapid Transit (BRT) Transportation in Semarang City and identify factors that support and hinder its implementation. This study uses a quantitative approach with descriptive statistical analysis methods and Importance Performance Analysis (IPA) to evaluate six dimensions of SPM, namely security, safety, comfort, affordability, equality, and regularity. The sampling method used is accidental sampling, the sample calculation method uses the Slovin formula so that this study uses 100 respondents. Data were obtained through distributing questionnaires to Trans Semarang BRT service users and supported by secondary data. The results of the study indicate that although some SPM indicators have been implemented quite well, there is still a gap between service performance and user expectations, especially in aspects of service regularity, schedule accuracy, route network integration, and information availability. Factors that influence the implementation of SPM include human resources, organizational strategy, service systems, and user behavior. Therefore, continuous evaluation and improvement of services are needed to improve the quality and reliability of public transportation in Semarang City.
creator: Veronika Gisca Ananda Aura
creator: Nina Widowati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-02-25
publication date: 2026-02-25
volume: 15
number: 2
starting page: 50
ending page: 59
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.55792

KUALITAS PELAYANAN TRANSJAKARTA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSPORTASI UMUM DI JAKARTA SELATAN
type: item
description: Transjakarta, as a public transportation system in Jakarta, plays a strategic role in reducing traffic congestion and meeting the mobility needs of the community. However, in its implementation, several problems are still encountered, particularly in South Jakarta on Corridors 13 and 6, such as an imbalance between fleet capacity and passenger demand as well as suboptimal service performance. This study aims to analyze the service quality of Transjakarta in meeting public transportation needs and to identify the supporting and inhibiting factors affecting service delivery. The research employs a descriptive qualitative approach using data collection techniques including observation, interviews, documentation, and questionnaires distributed to service users. The results indicate that the service quality of Transjakarta in South Jakarta is categorized as fairly good, as reflected in seven service dimensions: Self Esteem, Exceed Expectation, Recovery, Vision, Improve, Care, and Empower. The service is supported by staff professionalism, continuous training programs, facility improvements, and intermodal integration. Nevertheless, limitations in fleet availability, passenger overcrowding, facility disruptions, and inadequate stop accessibility remain significant challenges. Therefore, continuous improvement efforts are required to enhance the overall quality of Transjakarta services optimally.
creator: Angelina Amanda
creator: Kismartini Kismartini
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-02-27
publication date: 2026-02-27
volume: 15
number: 2
starting page: 60
ending page: 74
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.55793

EVALUASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DALAM MENDORONG PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT STUDI DI KAMPUNG TEMATIK TAHU TEMPE KOTA SEMARANG
type: item
description: This study aims to evaluate the implementation of the Gumregah Tofu and Tempeh Thematic Village Program in Neighborhood Association (RW) 7, Lamper Tengah Village, Semarang City, using William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research method used was qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation with tofu and tempeh entrepreneurs, Semarang City Regional Development Planning Agency (Bappeda) officials and the village administration, and the local community. The results indicate that the thematic village program is conceptually relevant to the characteristics and potential of the region, but its implementation has not yet had a significant impact on increasing the capacity and economic independence of entrepreneurs and the wider community. Overall, the Gumregah Lamper Tengah Thematic Village Program has not been optimal in promoting local-based economic empowerment due to weak sustainability, mentoring, and active community involvement in all program stages.
creator: Nova Intan Kurniasari
creator: Amni Zarkasyi Rahman
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-02-25
publication date: 2026-02-25
volume: 15
number: 2
starting page: 75
ending page: 88
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.55794

ANALISIS KINERJA ORGANISASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP) INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
type: item
description: Follow-up on Supervision Results (TLHP) is an important process included in the series of supervision processes where recommendations for improvement on audit findings are followed up and implemented. The completion of TLHP by the Central Java Provincial Inspectorate has not yet met the target set by the Central Java Provincial Inspectorate of 85% in several years and the process of completing the TLHP exceeds 60 days in accordance with Governor Regulation No. 14 of 2021 concerning the Handling of Follow-Up on Audit Findings in the Central Java Provincial Government. This study aims to identify and analyze the factors that contribute to organizational performance in the completion of TLHP by the Central Java Provincial Inspectorate. The study is based on the theory of organizational performance factors to identify factors that contribute to organizational performance. This study is a descriptive qualitative study. The data sources in this study were obtained through interviews and documentation. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques. The results of the study indicate that there are factors that contribute to encouraging and inhibiting organizational performance, which have an impact on the effectiveness of the completion of TLHP by the Central Java Provincial Inspectorate. The factors that contribute to encouragement are organizational structure, management policies, and facilities and infrastructure, while the factors that contribute to inhibition are human resources, management information systems, workload, and the complexity of recommendations.
creator: Muhamad Zainul Abidin
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-02-27
publication date: 2026-02-27
volume: 15
number: 2
starting page: 89
ending page: 105
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.55795

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI TRIGGER ADVOKASI KEBIJAKAN PROGRAM KIP-K DI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024
type: item
description: Public discussion about alleged mistargeting of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) program at Universitas Diponegoro in 2024 went viral on social media and Triggered a surge of digital advocacy. This study analyzes social media as a Policy-advocacy Trigger and explains coalition negotiation within the Policy Subsystem using the Advocacy Coalition Framework (ACF). Employing a qualitative descriptive-analytic design, the study draws on in-depth interviews with university bureaucratic actors and student organizations, complemented by documentation of social media content and relevant internal documents. Findings reveal two dominant coalitions: an institutional coalition emphasizing procedural legitimacy and privacy protection, and a transparency–distributive coalition emphasizing targeting fairness, transparency, and accountability. Social media acts as a strategic resource for issue framing, public opinion mobilization, and Pressure Politics that accelerate institutional responses. A Policy Broker role emerges through mediation mechanisms and communication channels that reduce conflict escalation and foster Policy-oriented learning. Coalition interaction produces Policy Outputs such as reactivating an official complaint channel, strengthening routine recipient evaluation (including an additional personal-income indicator), and initiating plans for field verification (offline surveys). Nevertheless, social-media advocacy also carries risks of doxxing, cyberbullying, and social stigmatization, calling for stronger digital ethics and clearer mediation governance.
creator: Afdi Bintang Syabana
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 106
ending page: 116
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56252

PROSES KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BALONG KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA
type: item
description: Balong Tourism Village in Jepon District, Blora Regency, has significant tourism potential. However, its development remains hampered by ineffective collaboration between the government, community, and private sector. This study analyzes the collaborative process in tourism village development using a collaborative governance approach, emphasizing the importance of active involvement of all stakeholders. The results indicate that despite ongoing collaboration, the community's role remains limited, government support is suboptimal, and private sector involvement is minimal. The collaboration is primarily driven by the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), but this lacks adequate structural support. The collaborative process, which should include face to-face dialogue, trust-building, and commitment to shared goals, remains suboptimal, hampering the achievement of sustainable tourism village management. Strengthening local institutional capacity and implementing more inclusive and structured collaboration are key to the successful development of a more participatory and sustainable Balong Tourism Village.
creator: Sriajeng Pramugita Salsabilla
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 117
ending page: 130
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56781

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA SALATIGA
type: item
description: This study aims to deeply analyze the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) policy in Salatiga City and to identify the supporting and inhibiting factors in its execution. SPBE is a strategic initiative by the Indonesian government to achieve clean, effective, transparent, and accountable governance through the integrated use of information and communication technology (ICT). Using a descriptive qualitative approach with a case study method, this research explores the implementation complexities behind quantitative achievements. Data were collected through in-depth interviews with key local government officials, non-participant observation, and document analysis of SPBE-related policies. The findings reveal a paradox: although Salatiga City achieved a "Very Good" rating in the national SPBE Index, the SPBE Management Domain itself shows low performance. Implementation has proceeded gradually, marked by the establishment of institutional structures, the development of digital services, and the integration of information systems. However, the policy's execution still faces serious obstacles, including limited and uneven technological infrastructure, a scarcity of competent human resources in ICT, low digital literacy among officials and the public, and challenges in inter-agency coordination exacerbated by sectoral egos. On the other hand, leadership commitment, clear regulations, and the successful adoption of several national applications are supporting factors. This study concludes that the high SPBE achievement is more superficial and driven by meeting service indicators, while its managerial foundation remains fragile. Strategic strengthening of human resource capacity, increased infrastructure budget allocation, bureaucratic management reform, and active public participation are essential to achieving the goals of SPBE optimally and sustainably.
creator: Eirene Laura Juwita Herawati
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-02-25
publication date: 2026-02-25
volume: 15
number: 2
starting page: 131
ending page: 142
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56783

ANALISIS PENERAPAN RESPONSIVE GOVERNANCE PADA APLIKASI Si D’nOK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
type: item
description: This study is motivated by the persistent problems found in the implementation of digital-based public services through the Si D’nOK application at the Department of Population and Civil Registration of Semarang City, particularly regarding the responsiveness of services to public complaints and reports. This study aims to analyze the implementation of responsive governance in the Si D’nOK application and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The theoretical framework used in this study is the concept of responsive governance proposed by Zeithaml as cited in Rasdiana and Riski Ramadani (2021), as well as the principle of responsiveness within the good governance framework. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of responsive governance in the Si D’nOK application has generally been carried out, but it has not yet been fully optimal. Several indicators indicating this suboptimal implementation include the ability to respond to citizens, service speed, timeliness of service delivery, and responsiveness to complaints, which result in delayed responses by officers, technical problems within the application system, and the absence of an integrated and systematic complaint- handling mechanism. Meanwhile, the indicators that have been implemented optimally are service accuracy and appropriateness. Supporting factors for the implementation of responsive governance include policy support, the availability of digital platforms, and organizational commitment to improving public services, which are reflected in digital technology and system integration, accessibility and public participation, and service suitability. Conversely, the inhibiting factors consist of limited human resource capacity, technical system constraints, and weak internal coordination in handling complaints, as reflected in human resource …
creator: Rivaldo Enggal Saputra
creator: Maesaroh Maesaroh
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 143
ending page: 153
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56786

ANALISIS PENERAPAN RESPONSIVE GOVERNANCE PADA APLIKASI Si D’nOK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
type: item
description: This study is motivated by the persistent problems found in the implementation of digital-based public services through the Si D’nOK application at the Department of Population and Civil Registration of Semarang City, particularly regarding the responsiveness of services to public complaints and reports. This study aims to analyze the implementation of responsive governance in the Si D’nOK application and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The theoretical framework used in this study is the concept of responsive governance proposed by Zeithaml as cited in Rasdiana and Riski Ramadani (2021), as well as the principle of responsiveness within the good governance framework. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of responsive governance in the Si D’nOK application has generally been carried out, but it has not yet been fully optimal. Several indicators indicating this suboptimal implementation include the ability to respond to citizens, service speed, timeliness of service delivery, and responsiveness to complaints, which result in delayed responses by officers, technical problems within the application system, and the absence of an integrated and systematic complaint- handling mechanism. Meanwhile, the indicators that have been implemented optimally are service accuracy and appropriateness. Supporting factors for the implementation of responsive governance include policy support, the availability of digital platforms, and organizational commitment to improving public services, which are reflected in digital technology and system integration, accessibility and public participation, and service suitability. Conversely, the inhibiting factors consist of limited human resource capacity, technical system constraints, and weak internal coordination in handling complaints, as reflected in human resource …
creator: Rivaldo Enggal Saputra
creator: Maesaroh Maesaroh
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 143
ending page: 153
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56794

RESPONSIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI PORTAL LAPORGUB BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BBPJN) JAWA TENGAH- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
type: item
description: Public complaint handling is an important indicator in realizing responsive governance. Governments are required to respond to public complaints promptly, accurately, and carefully as a form of citizen-oriented public service. This study aims to analyze the implementation of responsive governance in handling public complaints through the LaporGub! Portal at the National Road Implementation Agency of Central Java–Special Region of Yogyakarta (BBPJN Central Java–DIY) and to identify the inhibiting factors. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques consisting of in-depth interviews, observations, and documentation. The informants include BBPJN Central Java–DIY officials and related stakeholders involved in complaint management. The findings show that the implementation of responsive governance has been carried out through the utilization of a digital complaint system, particularly in initial responses and report distribution mechanisms. However, the responsiveness demonstrated remains administrative in nature and has not fully focused on substantive problem resolution. The main inhibiting factors include limited human resources, insufficient budget allocation, and lengthy internal bureaucratic processes. This study concludes that improving responsiveness should emphasize follow-up certainty, bureaucratic efficiency, and the substantive fulfillment of public needs.
creator: Reina Tri Lenggani
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 154
ending page: 166
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56795

ANALISIS KUALITAS LAYANAN PROGRAM TRANSPORTASI PUBLIK BUS TRANS JATIM PADA KORIDOR 1 JURUSAN SIDOARJO-SURABAYA-GRESIK
type: item
description: Public transportation is a form of public service that plays a strategic role in supporting community mobility and facilitating social and economic activities in urban areas. The Government of East Java Province, through the Trans Jatim Bus program, seeks to provide safe, affordable, and integrated mass transportation services, particularly on Corridor 1 serving the Sidoarjo–Surabaya–Gresik route, which functions as a major mobility corridor within the Gerbangkertosusila metropolitan area. However, various issues related to service quality remain evident in its implementation, including passenger overcrowding during peak hours, punctuality problems, staff professionalism, and limited facilities that are accessible to persons with disabilities. This study aims to analyze the service quality of the Trans Jatim Bus on Corridor 1 from the perspective of public service quality and to identify factors influencing service performance. The research employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving service users, operational staff, and officials from the East Java Provincial Transportation Agency. The findings indicate that the overall service quality of the Trans Jatim Bus on Corridor 1 is relatively good, particularly in terms of fare affordability and fleet availability. Nevertheless, several service quality dimensions remain suboptimal, especially reliability, responsiveness, and empathy, as reflected in passenger overcrowding, limited bus stop facilities, and inadequate accessibility for vulnerable groups. Factors influencing service quality include staff competence, the availability of facilities and infrastructure, and the effectiveness of operational management. This study is expected to serve as an evaluation reference for local governments in improving inclusive and sustainable public transportation services.
creator: Abdul Aziz Hadi
creator: Ari Subowo
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 167
ending page: 179
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56796

ANALISIS KUALITAS LAYANAN PROGRAM TRANSPORTASI PUBLIK BUS TRANS JATIM PADA KORIDOR 1 JURUSAN SIDOARJO-SURABAYA-GRESIK
type: item
description: Public transportation is a form of public service that plays a strategic role in supporting community mobility and facilitating social and economic activities in urban areas. The Government of East Java Province, through the Trans Jatim Bus program, seeks to provide safe, affordable, and integrated mass transportation services, particularly on Corridor 1 serving the Sidoarjo–Surabaya–Gresik route, which functions as a major mobility corridor within the Gerbangkertosusila metropolitan area. However, various issues related to service quality remain evident in its implementation, including passenger overcrowding during peak hours, punctuality problems, staff professionalism, and limited facilities that are accessible to persons with disabilities. This study aims to analyze the service quality of the Trans Jatim Bus on Corridor 1 from the perspective of public service quality and to identify factors influencing service performance. The research employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving service users, operational staff, and officials from the East Java Provincial Transportation Agency. The findings indicate that the overall service quality of the Trans Jatim Bus on Corridor 1 is relatively good, particularly in terms of fare affordability and fleet availability. Nevertheless, several service quality dimensions remain suboptimal, especially reliability, responsiveness, and empathy, as reflected in passenger overcrowding, limited bus stop facilities, and inadequate accessibility for vulnerable groups. Factors influencing service quality include staff competence, the availability of facilities and infrastructure, and the effectiveness of operational management. This study is expected to serve as an evaluation reference for local governments in improving inclusive and sustainable public transportation services.
creator: Abdul Aziz Hadi
creator: Ari Subowo
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 167
ending page: 179
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56797

IMPLEMENTASI PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
type: item
description: The Child Identity Card (Kartu Identitas Anak/KIA) is a government policy to fulfill children’s civil rights and strengthen orderly population administration, as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. It mandates local governments through the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) to provide KIA services for children from birth until one day before turning 17. This study analyzes the implementation of KIA issuance in Kecamatan Mijen, Kota Semarang, and identifies supporting and inhibiting factors. Using a descriptive qualitative approach with interviews, observations, and documentation, the findings show that KIA services have been implemented according to procedures and regulations, yet ownership in Mijen remains relatively low compared to other districts. Key obstacles include low public awareness of KIA’s urgency, uneven outreach, limited human resources and facilities, and social-geographic conditions affecting service coverage. Many parents still view KIA as a supplementary document processed only when needed for administrative purposes, such as school enrollment. Therefore, improving implementation requires stronger outreach, increased resource capacity, and better cross-sector coordination to reach targets more evenly and sustainably.
creator: Dandi Imannullah
creator: Nina Widowati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 180
ending page: 192
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56809

DIMENSI COMMITMENT TO PROCESS DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA
type: item
description: Pencemaran udara di kawasan industri merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara mandiri, sehingga membutuhkan pendekatan collaborative governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi commitment to process dalam proses collaborative governance pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang, dengan menggunakan model Ansell dan Gash (2008). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa commitment to process telah berkembang melalui tiga dimensi utama, yaitu mutual recognition of interdependence, shared ownership of process, dan openness to exploring mutual gains. Para pemangku kepentingan menunjukkan kesadaran akan saling ketergantungan dalam pengendalian pencemaran udara, keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam berbagai forum kolaborasi, serta keterbukaan untuk menyesuaikan posisi dan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama. Namun demikian, komitmen terhadap proses kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi keterlibatan, keterbatasan mekanisme kolaboratif yang terstruktur, serta perbedaan pemahaman teknis antaraktor. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan commitment to process menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas collaborative governance pengendalian pencemaran udara di kawasan industri.
creator: Adesty Aura Megarani
creator: Kismartini Kismartini
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 193
ending page: 211
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56810

DIMENSI LEVEL ORGANISASI PADA PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BOYOLALI
type: item
description: Every citizen has an equal right to employment, including persons with disabilities. The government has established a minimum quota policy of 2% for workers with disabilities in government agencies and 1% for private companies, as well as the establishment of Employment Units (ULD) at the regional level. However, in practice, the employment rate for persons with disabilities remains relatively low, and the implementation of the ULD's duties faces various capacity constraints. Therefore, capacity development at the organizational level is a crucial aspect in increasing the effectiveness of employment for persons with disabilities. This study aims to analyze the organizational-level dimensions of capacity development in employment at the ULD Ketenagakerjaan in Boyolali Regency. This study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis was conducted using Grindle and Hilderbrand's capacity development theory. The results indicate that the organizational-level dimensions of capacity development at the ULD Ketenagakerjaan demonstrate adaptive and collaborative capacity through cross-actor involvement, utilization of the LaPenta digital system, and participatory work mechanisms based on needs assessments.
creator: Ayu Agustina
creator: Kismartini Kismartini
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 212
ending page: 226
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56811

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR DOMISILI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SMPN 143 JAKARTA UTARA
type: item
description: The New Student Admissions System (SPMB) in North Jakarta has used a zoning system as an effort to equalize access to education, bring students' residences closer to schools and eliminate the stigma of favorite schools. The implementation of this policy is based on Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 and changed its name based on Minister of Education and Culture Regulation Number 3 of 2025 concerning the New Student Admission System, however there are still obstacles in the policy implementation process. The aim of this research is to analyze the implementation of the SPMB policy for the State Junior High School zoning system in North Jakarta and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of this policy using the theory of public policy implementation according to Grindle and Van Meter and Van Horn. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and literature studies through primary and secondary data sources as well as qualitative analysis. The results of this research show that policy implementation has been implemented but has not run optimally, as indicated by the existence of some people who choose schools based on the school's academic achievement, school reputation and school facilities. The supporting factors in implementing this policy are related to the policy targets, availability of resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents and the attitudes of policy implementers. However, economic, social, and political conditions in the community and communication between organizations related to the manipulation of Family Card data so that the distribution of public school education is uneven & the lack of learning motivation of students who graduate through the domicile path with an older age than other paths. Researchers recommend optimizing socialization to the community, continuing efforts to improve education by the local government together…
creator: Rafelia Ramadhania
creator: Sri Suwitri
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 227
ending page: 236
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56812

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR DOMISILI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SMPN 143 JAKARTA UTARA
type: item
description: The New Student Admissions System (SPMB) in North Jakarta has used a zoning system as an effort to equalize access to education, bring students' residences closer to schools and eliminate the stigma of favorite schools. The implementation of this policy is based on Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 and changed its name based on Minister of Education and Culture Regulation Number 3 of 2025 concerning the New Student Admission System, however there are still obstacles in the policy implementation process. The aim of this research is to analyze the implementation of the SPMB policy for the State Junior High School zoning system in North Jakarta and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of this policy using the theory of public policy implementation according to Grindle and Van Meter and Van Horn. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and literature studies through primary and secondary data sources as well as qualitative analysis. The results of this research show that policy implementation has been implemented but has not run optimally, as indicated by the existence of some people who choose schools based on the school's academic achievement, school reputation and school facilities. The supporting factors in implementing this policy are related to the policy targets, availability of resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents and the attitudes of policy implementers. However, economic, social, and political conditions in the community and communication between organizations related to the manipulation of Family Card data so that the distribution of public school education is uneven & the lack of learning motivation of students who graduate through the domicile path with an older age than other paths. Researchers recommend optimizing socialization to the community, continuing efforts to improve education by the local government together…
creator: Rafelia Ramadhania
creator: Sri Suwitri
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 227
ending page: 236
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56813

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INTEGRASI TRANSPORTASI PUBLIK JAK LINGKO PADA LAYANAN ARMADA MIKROTRANS WILAYAH TRAYEK JAKARTA TIMUR
type: item
description: Limited access to public transportation in residential areas remains a major challenge in Jakarta’s urban mobility system. High dependence on private vehicles and non-integrated neighborhood transport services has encouraged the Provincial Government of DKI Jakarta to develop the Jak Lingko public transport integration policy. This policy aims to expand the coverage of public transportation by integrating neighborhood-based transport into a standardized service system, implemented through the operation of Mikrotrans as a feeder service connecting residential areas to main public transport modes. This study aims to analyze the implementation of the Jak Lingko public transport integration policy in Mikrotrans services in East Jakarta and to identify the factors influencing its implementation. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with representatives of PT Jak Lingko Indonesia, the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency, route coordinators, Mikrotrans drivers, and service users. Supporting data were obtained from laws and regulations, institutional reports, scientific literature, and online media coverage. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Jak Lingko policy in Mikrotrans services has contributed to expanding public transport coverage and improving intermodal connectivity in East Jakarta. Policy objectives and service standards have been implemented through route arrangements, operational schedules, and non-cash payment systems. However, implementation at the operational level continues to face several challenges, including route overlaps, uncertainty in service schedules due to traffic conditions, limited access to the payment system, and social dynamics on certain routes. The contract-based wage system provides income stability for drivers, although it has not fully reflected adequa…
creator: Dafa Riansyah
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 237
ending page: 249
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56814

DIGITAL GOVERNANCE DALAM APLIKASI CIBINONG GANCANG NGUBARAN DULUR (CAGEUR) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIBINONG KABUPATEN BOGOR
type: item
description: Limited access to healthcare services, unequal distribution of health workers, and increasing public demand for fast and efficient services remain major challenges in the delivery of public healthcare. The utilization of digital technology through the concept of digital governance has become a strategic approach to address these issues. This study aims to analyze the implementation of the Cibinong Gancang Ngubaran Dulur (Cageur) Application as a digital health service innovation at Cibinong Regional General Hospital (RSUD Cibinong), Bogor Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving application managers, healthcare workers, and service users. The analysis focuses on three dimensions of digital governance: digital strategy, digital policy, and digital standards, particularly in telemedicine, home care, and digital referral services. The findings indicate that the Cageur Application has contributed positively to improving access and efficiency of healthcare services, especially in home care and digital referral services. However, the utilization of telemedicine services remains suboptimal due to limited socialization, patients’ preference for face-to-face consultations, and technical as well as human resource constraints. This study concludes that the implementation of the Cageur Application has been relatively effective in supporting digital-based healthcare governance, yet further improvements are needed through strengthened socialization strategies, increased digital literacy among the community, and optimization of resources to ensure more effective and sustainable digital governance.
creator: Daffa Diysa Fauzian
creator: Sri Suwitri
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 250
ending page: 261
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56815

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN
type: item
description: The conversion of agricultural land into non-agricultural uses has become a strategic issue that continues to increase along with regional development and economic demands, including in Sragen Regency, which is recognized as one of the main foodproducing areas in Central Java. Sragen Regency was selected as the research location due to the high pressure from residential, industrial, and infrastructure development that potentially reduces the extent of productive agricultural land. This study aims to analyze the effectiveness of policies controlling the conversion of agricultural land as well as the factors contributing to land-use change in Sragen Regency. This study employs a qualitative approach with a descriptive method, using in-depth interviews, observation, and documentation involving the National Land Agency, the Department of Agriculture, the Department of Housing and Spatial Planning (Disperkimtaru), the Department of Industry, Agricultural Extension Officers, and the Farmers and Fishermen Association. The analysis of policy effectiveness is based on Riant Nugroho’s policy implementation accuracy framework, which includes policy accuracy, implementer accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy, supported by a theoretical framework to map the factors driving agricultural land conversion. The findings indicate that policies controlling the conversion of agricultural land in Sragen Regency are supported by a relatively strong regulatory framework and demonstrate alignment between central and local government policies. However, their implementation has not yet been fully effective. This is reflected in the continued occurrence of land conversion in certain areas due to economic pressures, population growth, and regional development orientation. This study recommends strengthening cross-sectoral supervision, ensuring consistency in policy implementation, and enhancing the protection of productive agricultural land to support regional …
creator: Ageng Arroum Aminuddin
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-25
publication date: 2026-03-25
volume: 15
number: 2
starting page: 262
ending page: 283
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56816

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG
type: item
description: Rawa Pening in Semarang Regency is one of the national priority lakes based on Presidential Regulation No. 60 of 2021. The main problem faced is the massive growth of water hyacinth due to human activities around the lake, which has an impact on siltation and disrupts the economic activities of the community. The Kesongo Village Government is trying to overcome this problem through community empowerment based on local potential, one of which is by supporting the development of Bengok Craft as an MSME business that processes water hyacinth into value-added products. This study aims to analyse the community empowerment process carried out by the village government and identify the supporting and inhibiting factors. The method used is descriptive qualitative through observation, interviews, and documentation. The results show that empowerment is carried out through the stages of awareness raising, capacity building, and empowerment. Supporting factors include the availability of raw materials, production facilities and infrastructure, as well as functioning organisations and administration. Meanwhile, inhibiting factors include limited human resource quality, weak supporting institutions, and the lack of adequate village government policies. This study concludes that Bengok Craft has the potential to be a dual solution, namely controlling water hyacinth and empowering the community economically, but it still requires institutional strengthening and the formulation of village policies in order to run more optimally and sustainably.
creator: Vinsensia Apriliana Crisindi
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 284
ending page: 297
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56817

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ECENG GONDOK DI DESA KESONGO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG
type: item
description: Rawa Pening in Semarang Regency is one of the national priority lakes based on Presidential Regulation No. 60 of 2021. The main problem faced is the massive growth of water hyacinth due to human activities around the lake, which has an impact on siltation and disrupts the economic activities of the community. The Kesongo Village Government is trying to overcome this problem through community empowerment based on local potential, one of which is by supporting the development of Bengok Craft as an MSME business that processes water hyacinth into value-added products. This study aims to analyse the community empowerment process carried out by the village government and identify the supporting and inhibiting factors. The method used is descriptive qualitative through observation, interviews, and documentation. The results show that empowerment is carried out through the stages of awareness raising, capacity building, and empowerment. Supporting factors include the availability of raw materials, production facilities and infrastructure, as well as functioning organisations and administration. Meanwhile, inhibiting factors include limited human resource quality, weak supporting institutions, and the lack of adequate village government policies. This study concludes that Bengok Craft has the potential to be a dual solution, namely controlling water hyacinth and empowering the community economically, but it still requires institutional strengthening and the formulation of village policies in order to run more optimally and sustainably.
creator: Vinsensia Apriliana Crisindi
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 284
ending page: 297
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56827

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/56828
type: item
title: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AMONG JIWO PADA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG (KAJIAN PASAL 5 TENTANG TUGAS UPTD AMONG JIWO)
description: UPTD Among Jiwo is a Technical Implementation Unit under the Semarang City Social Affairs Office is mandated to provide basic services for beneficiaries temporarily accommodated. Field demands that frequently exceed formal capacity, along with misperceptions regarding the institutional status of UPTD Among Jiwo, often create discrepancies in service expectations among external stakeholders. This study aims to analyze the implementation of planning, coordination, fostering, and supervision functions in delivering basic services and to identify factors influencing their implementation. The research employs a qualitative descriptive method using interviews, observation, and documentation. The analytical framework is based on George C. Edwards III’s policy implementation model and Van Meter and Van Horn’s perspective. The findings indicate that the implementation of duties has been carried out, however, it remains constrained by limited resources, the need for professional social workers (peksos) and social counsellors (pensos), and external environmental factors such as quota limitations and rigid eligibility requirements of provincial social institutions. Supporting factors include consistent internal communication and responsive, adaptive implementer disposition. The study recommends strengthening resources and enhancing operational budget utilization.
creator: Qorina Hasna
creator: Sri Suwitri
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 298
ending page: 313
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56828

ANALISIS BEST PRACTICE PENGEMBANGAN DESA WISATA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
type: item
description: Village development is a strategic component in realizing community welfare and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in poverty alleviation and local economic development. One way to achieve this is through the development of tourism villages. Lerep Tourism Village, West Ungaran District, Semarang Regency, is a tourism village that has successfully been classified as an advanced tourism village and has received various awards at the regional and national levels. This study aims to analyze best practices in the development of Lerep Tourism Village and supporting factors for tourism development. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, participatory observation, and documentation. The research analysis refers to the concept of best practices according to Prasojo which includes impact, partnership, sustainability, leadership, and transferability, as well as supporting factors for tourism according to Cooper, namely attractions, accessibility, amenities, and supporting services. The results of the study indicate that the development of Lerep Tourism Village has met the criteria of best practices through economic and social impacts, internal and external partnerships, continuous innovation, visionary leadership, and knowledge transfer activities to other regions. Supporting factors for tourism include the diversity of tourism products, ease of access, availability of supporting facilities, and professionally managed tourism services, although there are still problems in optimizing the role of Pokdarwis at the hamlet level. As a suggestion, it is necessary to strengthen Pokdarwis institutions at the hamlet level and prepare tourism village management documents as development guidelines and references for other tourism villages.
creator: Vita Afrilisa
creator: Maesaroh Maesaroh
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 314
ending page: 330
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56830

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU ANAK JAKARTA (KAJ) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KELURAHAN GALUR KECAMATAN JOHAR BARU JAKARTA PUSAT
type: item
description: The high prevalence of stunting in Galur Village, Johar Baru District, Central Jakarta, is one of the backgrounds for the presence of the Jakarta Child Card Program (KAJ) as a social assistance policy of the DKI Jakarta Provincial Government aimed at children aged 0-6 years from underprivileged families to meet basic needs and improve children's welfare. The problem of this study is the still high prevalence of stunting and the decrease in the number of KAJ recipients in Johar Baru District, especially in Galur Village, which is not comparable to the socio-economic conditions of the local community. This study aims to analyze the suitability of the implementation of the Jakarta Child Card Program, as well as identify the driving and inhibiting factors in its implementation towards improving child welfare. The methods used are a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation, as well as purposive informant selection and snowball sampling with validity tests through source triangulation. The results of the study show that the implementation of the program has been carried out according to procedures and provides benefits in helping to meet the nutritional and health needs of children, but it has not been appropriate due to policy shifts in the transition to data collection that are still in the process of improving features and the intimeliness of KAJ users in taking cards. In addition, factors were found that hindered the implementation of the KAJ program, namely uneven socialization constraints, and limited social assistance staff in Galur Village. The conclusion of this study emphasizes that the implementation of the Jakarta Children's Card Program contributes to children's welfare, but requires a more integrated data collection strategy, timely card collection, increased socialization, and an increase in the number of social assistance staff to be more sustainable.
creator: Ailsa Apta Faustina
creator: Amni Zarkasyi Rahman
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 331
ending page: 344
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56838

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERMINAL TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI TERMINAL TIPE A MANGKANG KOTA SEMARANG
type: item
description: Mangkang Type A Terminal is one of the land transportation hubs in Semarang City that plays an important role in supporting public mobility. However, various user reviews indicate that there is still dissatisfaction with the service and condition of the terminal location. Therefore, this study aims to analyze the influence of service quality and location on user satisfaction of Mangkang Type A Terminal in Semarang City. This study uses a quantitative approach with parametric statistical methods. Data were collected by distributing questionnaires to 100 terminal user respondents using a purposive sampling technique. Data analysis was carried out through validity and reliability tests, descriptive analysis, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis including t-test (partial), F test (simultaneous), and coefficient of determination. The results showed that service quality (X₁) has a positive and significant effect on user satisfaction (Y) with a regression coefficient of 0.570, a calculated t value of 10.957 > t-table 1.984, and a significance of 0.000 < 0.05. Location (X₂) also has a positive and significant effect with a regression coefficient of 0.248, a calculated t value of 5.502 > t table 1.984, and a significance of 0.000 < 0.05. Simultaneously, service quality and location have a significant effect on user satisfaction with a calculated F value of 137.036 > F table 3.09 and a significance of 0.000 < 0.05. The coefficient of determination (R²) value of 0.739 indicates that 73.9% of the variation in user satisfaction can be explained by these two variables. In addition, service quality is the most dominant variable in influencing user satisfaction. Based on these findings, terminal managers are advised to improve service quality, especially in the aspects of security and comfort, as well as improve accessibility and traffic management in the terminal area to increase user satisfaction.
creator: Vegananda Restu Barunawati
creator: Maesaroh Maesaroh
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 345
ending page: 358
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56841

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN MELALUI KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT
type: item
description: Urban slum settlements represent a structural challenge that demands innovative policy approaches. This study examines the implementation of settlement quality improvement policy through the Vertical Land Consolidation (VLC) program "Rumah Cinta Damai" in Tanah Tinggi Village, Central Jakarta is a pilot project transforming densely populated slum areas into decent vertical housing with legal ownership certainty for affected residents. This research employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, field observation, and documentation. Implementation analysis is grounded in Ministerial Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 12 of 2019 on Land Consolidation, while driving and inhibiting factors are analyzed using Van Meter and Van Horn's theoretical framework (1975). The findings indicate that the VLC program successfully improved housing quality through a series of stages, including intensive community preparation, community-based institutional formation, housing unit distribution based on the Proportional Percentage Value (PPV) system, and multi-stakeholder collaboration among government, private sector, and community actors. Driving factors include clear policy standards and objectives, adequate resource availability, solid interagency coordination, and persuasive approaches by field implementers. Inhibiting factors identified include policy communication that has yet to bridge the knowledge gap among residents, overlapping programs, dependency on Corporate Social Responsibility (CSR) funding, and the absence of specific Technical Guidelines for VLC implementation. This research recommends the formulation of comprehensive technical regulations, strengthening of sustainable financing schemes, and the development of a structured post-construction monitoring and evaluation system.
creator: Chairunnisa Rahimah Yusa
creator: Hardi Warsono
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 359
ending page: 369
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56842

ANALISIS PUBLIC VALUE DALAM PELAYANAN PUBLIK PASAR BULU KOTA SEMARANG
type: item
description: Bulu Market is one of the traditional markets in Semarang City that has experienced improvements in service quality, but still faces various problems in the implementation of public services, such as suboptimal facilities, unmaintained cleanliness conditions, and a decrease in the number of active traders. This study aims to analyze the form of public value in public services at Bulu Market Semarang City and identify factors that drive the formation of public value. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation. Data analysis is carried out in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used is the concept of public value from Moore (1995) which includes three main dimensions: legitimacy and support, operational capacity, and public value outcomes. The results of the study indicate that Bulu Market services have a basis of legitimacy in the form of local regulations and support from the Semarang City Trade Office, but operational capacity is still not optimal, especially in terms of the availability of supporting facilities such as non functioning escalators and cleanliness management. In terms of substantial value, Bulu Market services have not fully provided economic, social, and ecological benefits that are felt by traders and visitors. Factors driving the formation of public value include clear regulations, management commitment to implementing technology-based levies, and vendor participation in market management. This study recommends improving the quality of physical facilities, optimizing service governance, and strengthening communication between market managers and service users to create sustainable public value.
creator: Cindy Aulia Nikensy
creator: Endang Larasati Setianingsih
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 370
ending page: 379
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56843

TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
type: item
description: Melung Tourism Village is one of the tourism villages in Banyumas Regency that has considerable potential for nature, education, and cultural tourism. The development of this tourism village is directed through a community empowerment approach to improve the welfare of residents in a sustainable manner. However, its implementation has not been fully optimal. The problems faced include low community participation, limited human resources, and weak local institutional capacity. These conditions indicate a gap between the potential of the tourism village and the implementation of community empowerment in the field. This study aims to describe and analyze the stages of community empowerment in the development of Melung Tourism Village, as well as to identify the driving and inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that community empowerment has been carried out through the stages of awareness, capacity building, and empowerment, but has not been optimal. The driving factors include natural resource potential, village institutional support, and policies, while the inhibiting factors include budget constraints, uneven human resource quality, limited facilities and infrastructure, and institutional capacity that is not yet independent. This study concludes that strengthening community and institutional capacity is key to the sustainability of Melung Tourism Village development.
creator: Fariza Indar Inayah
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 380
ending page: 391
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56845

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PENGADUAN INTERAKTIF LINTAS SEKTORAL
type: item
description: The background of this research is based on the importance of digital transformation in improving the quality of public services, particularly through an application-based complaint system that includes SP4N-Lapor, Lapor Gub, and Wadul K1 and K2 integrated in the Kudus Sehat application. Problems found in this study include many complaints that have not been responded to by OPD, there are delays in complaint responses, and dissatisfied responses from Kudus Sehat application users. This study aims to evaluate the implementation of the Kudus Regency Regent Regulation Number 37 of 2020 concerning the Management of Cross-Sectoral Interactive Complaint Systems and analyze the inhibiting factors in the policy evaluation process. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation studies. The policy evaluation is analyzed using the theory of Bridgman and Davis with input, process, output, and outcome indicators, while factors inhibiting evaluation are analyzed using the theory of William N. Dunn. The results of the study indicate that in terms of process, output, and outcome indicators, the complaint system management policy has been running quite effectively, marked by the transformation of services to digital platforms, increased public participation, and a positive impact in the form of increased certainty of public service information. However, input indicators still reveal limited human resources and inconsistent budget allocations between regional government agencies (OPDs). Furthermore, policy evaluation barriers arise from the setting of performance targets for 1x24-hour complaint responses, which have not been fully achieved. This study recommends strengthening resources and adjusting performance targets to more realistic ones to improve the effectiveness of managing the interactive cross-sectoral complaint system in Kudus Regency..
creator: Novan Atthoriq
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 392
ending page: 408
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56846

ANALISIS PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KABUPATEN PURBALINGGA
type: item
description: The Corporate Social Responsibility (CSR) program is an important instrument in supporting regional development because it can complement the limitations of the government budget through targeted and sustainable contributions from the private sector. Purbalingga Regency still faces obstacles in implementing the CSR Program, in terms of the lack of a CSR Forum, the lack of collaborative governance between actors, and several companies implementing CSR programs independently. This study aims to analyze the collaborative governance process in the formation of a CSR forum to support the Corporate Social Responsibility (CSR) program in Purbalingga Regency and its inhibiting factors. The analysis uses the Collaborative Governance process theory according to Ansell & Gash (2008), which goes through five stages: face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding, and interim results. Another theory used is the factors influencing collaboration according to Mattesich & Monsey (1992), which goes through six stages: environment, membership, process/structure, communication, goals, and resources. The research approach used is descriptive qualitative through in-depth interviews and documentation of local government, DPRD, and the private sector. The results of the study show that the implementation of the CSR Program in Purbalingga Regency has not been optimal, as indicated by the local government's lack of facilitative and coordinative role in implementing Regional Regulation No. 10 of 2023, the absence of a CSR Forum as a collaborative institutional platform, and weak communication between the executive and legislative branches, accompanied by a lack of dialogue between actors. In addition, differences in interests between the local government and the private sector that have not been managed through collaborative mechanisms also hinder the formation of trust, shared commitment, and the integration of CSR into regional development governance…
creator: Hayyu Gress Violin
creator: Dyah Lituhayu
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 409
ending page: 425
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56848

ANALISIS DIMENSI PENGEMBANGAN WISATA CURUG SEWU KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
type: item
description: The tourism sector plays an important role in regional development, including in Kendal Regency, where Curug Sewu serves as a leading natural tourism icon with significant potential, characterized by its multi-tiered waterfall and scenic natural landscape. However, its development has not been fully optimized due to limitations in facilities, accessibility, digital promotion, and management. This study aims to analyze the development of Curug Sewu based on the 4A dimensions (attraction, accessibility, amenities, and ancillary) and to identify the internal and external factors influencing its development. The research employs a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the main attraction lies in its natural beauty, yet improvements are needed in accessibility, facility quality, and promotional strategies. Internal factors include tourism potential, human resources, infrastructure, management, and budget constraints, while external factors involve government policies, community participation, technological development, and stakeholder roles. Strengthening destination management, improving facilities, and optimizing digital promotion are necessary to achieve sustainable and competitive tourism development at Curug Sewu.
creator: Muhamad Yudha Pratama
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 426
ending page: 438
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56851

PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM JUMOG DI DESA WISATA BERJO, NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR
type: item
description: The development and management of Jumog Nature Tourism still experience problems such as suboptimal BUMDes governance, limited involvement of tourism actors in decision making. This study aims to examine the role of stakeholders in the development of Jumog Nature Tourism in Berjo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, using five dimensions of stakeholder roles, namely policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of the Berjo Village Government, BUMDes Alam Berjo, Disparpora Karanganyar Regency, BENTUR Community, Business Actors, and also the community involved in tourism management. The results of the study indicate that the role of stakeholders in the development of Jumog Nature Tourism has been carried out collaboratively, but not yet fully optimal, seen from the five dimensions, namely policy creators who still experience obstacles in the form of unclear results of the formulated policies, then coordinators who show that there is still miscommunication and also lack of community involvement in communication, the role of facilitator actors who are lacking in providing support to target groups such as, lack of structured training, the role of implementor actors who are still overlapping and also the role of accelerators who are still lacking in providing encouragement to tourist destinations. Overall, the role of stakeholders in the development of Jumog Nature Tourism has a positive impact on the village but is still not optimal, this can be seen from the obstacles still faced by each stakeholder.
creator: Chalysta Nurul Hidayah
creator: Amni Zarkasyi Rahman
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 439
ending page: 460
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56852

ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA SINGAJAYA KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU
type: item
description: This study aims to analyze the stages and forms of community participation in stunting prevention in Singajaya Village, Indramayu District, Indramayu Regency, while identifying its driving and inhibiting factors. Using a qualitative-descriptive approach, the research draws on three primary sources: semi-structured interviews with 12 key informants; direct observation of Posyandu activities, stunting forums (rembuk stunting), and field activities of community health workers (kader); and secondary data from official stunting program documents, village reports, and community health center (Puskesmas) archives. The results indicate that community participation unfolds across four stages according to the Cohen & Uphoff framework. In the decision-making stage, participation is limited to representative mechanisms. The implementation stage shows active involvement through Posyandu attendance and basic technical support, with kader acting as the spearhead. The benefit-sharing stage reflects consumptive participation, where residents utilize health services without management involvement. The evaluation stage remains top-down, dominated by health professionals with only informal community feedback. The study concludes that community participation is not yet fully inclusive, remaining largely passive and representative. The main recommendation is that the Singajaya Village Government must optimize community participation through deliberative planning at the neighborhood (RW) level, mobilizing paternal roles in community work, strengthening information via digital delegation cards, initiating local protein-based nutritional self-sufficiency, and establishing two way participatory evaluations.
creator: Siddid Putra Pratama
creator: Teuku Afrizal
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 461
ending page: 480
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56882

EVALUASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA
type: item
description: Gender inequality remains a persistent challenge in public development policies, particularly in regional planning and budgeting processes. To address this issue, the government implements the Gender Mainstreaming (PUG) policy as a strategy to ensure that gender perspectives are integrated into all stages of policymaking. This study aims to evaluate the implementation of gender mainstreaming in DKI Jakarta Province and to identify the factors influencing its effectiveness. The research employs a qualitative approach using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model through in-depth interviews, document analysis, and observation. Research informants consist of regional government officials involved in the implementation of gender mainstreaming. The findings indicate that the implementation of gender mainstreaming in DKI Jakarta has been supported by policy commitment, regulatory frameworks, and coordination mechanisms among regional agencies. However, challenges remain, particularly differences in officials’ understanding of gender perspectives and limited capacity in gender-responsive planning and budgeting. The study concludes that the success of gender mainstreaming implementation is influenced by institutional commitment, human resource capacity, and effective inter-agency coordination
creator: Samuel Martua Naibaho
creator: Hardi Warsono
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 481
ending page: 493
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56883

PERAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES AGENDA SETTING DALAM FENOMENA VIRAL-BASED POLICY (STUDI KASUS: REVISI UU PILKADA DI KOTA SEMARANG)
type: item
description: This research is motivated by the phenomenon of viral-based policy, a condition in which public policy is influenced by issues that become viral on social media. The case of the Revision of the Pilkada Law in August 2024 demonstrates the significant role of social media as a public discourse arena that can influence the national policy agenda down to the local level, including in Semarang City. This research aims to analyze the role of social media in the policy agenda setting process through the perspectives of policy actors and the public in Semarang City. This research employs a descriptive qualitative method using the Multiple Streams Framework (MSF) proposed by John W. Kingdon. Data were collected through indepth interviews with informants from the Semarang City Regional House of Representatives, the Semarang City General Election Commission, local media journalists, and student activists. The data were further strengthened through digital observation and digital data extraction (data crawling) from the X platform. The findings indicate that within the problem stream, public conversations on social media increased the visibility of the Pilkada Law revision issue and shaped public attention toward the issue. However, some institutional actors at the local level perceived that the issue was not directly considered an urgent problem for the local community. Within the policy stream, two policy alternatives emerged in public discourse on social media: continuing the proposed revision by the House of Representatives or canceling the revision while adhering to the Constitutional Court’s decision. In the political stream, increasing public attention in digital spaces encouraged political responses from local actors, such as conveying public aspirations to the central government. These dynamics contributed to increasing political attention toward the Pilkada Law revision issue, which eventually led to the cancellation of the ratification of the revision at the national…
creator: Nuzulul Magfiroh
creator: Hardi Warsono
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 494
ending page: 523
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56884

PERAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES AGENDA SETTING DALAM FENOMENA VIRAL-BASED POLICY (STUDI KASUS: REVISI UU PILKADA DI KOTA SEMARANG)
type: item
description: This research is motivated by the phenomenon of viral-based policy, a condition in which public policy is influenced by issues that become viral on social media. The case of the Revision of the Pilkada Law in August 2024 demonstrates the significant role of social media as a public discourse arena that can influence the national policy agenda down to the local level, including in Semarang City. This research aims to analyze the role of social media in the policy agenda setting process through the perspectives of policy actors and the public in Semarang City. This research employs a descriptive qualitative method using the Multiple Streams Framework (MSF) proposed by John W. Kingdon. Data were collected through indepth interviews with informants from the Semarang City Regional House of Representatives, the Semarang City General Election Commission, local media journalists, and student activists. The data were further strengthened through digital observation and digital data extraction (data crawling) from the X platform. The findings indicate that within the problem stream, public conversations on social media increased the visibility of the Pilkada Law revision issue and shaped public attention toward the issue. However, some institutional actors at the local level perceived that the issue was not directly considered an urgent problem for the local community. Within the policy stream, two policy alternatives emerged in public discourse on social media: continuing the proposed revision by the House of Representatives or canceling the revision while adhering to the Constitutional Court’s decision. In the political stream, increasing public attention in digital spaces encouraged political responses from local actors, such as conveying public aspirations to the central government. These dynamics contributed to increasing political attention toward the Pilkada Law revision issue, which eventually led to the cancellation of the ratification of the revision at the national…
creator: Nuzulul Magfiroh
creator: Hardi Warsono
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 494
ending page: 523
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56885

PERAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES AGENDA SETTING DALAM FENOMENA VIRAL-BASED POLICY (STUDI KASUS: REVISI UU PILKADA DI KOTA SEMARANG)
type: item
description: This research is motivated by the phenomenon of viral-based policy, a condition in which public policy is influenced by issues that become viral on social media. The case of the Revision of the Pilkada Law in August 2024 demonstrates the significant role of social media as a public discourse arena that can influence the national policy agenda down to the local level, including in Semarang City. This research aims to analyze the role of social media in the policy agenda setting process through the perspectives of policy actors and the public in Semarang City. This research employs a descriptive qualitative method using the Multiple Streams Framework (MSF) proposed by John W. Kingdon. Data were collected through indepth interviews with informants from the Semarang City Regional House of Representatives, the Semarang City General Election Commission, local media journalists, and student activists. The data were further strengthened through digital observation and digital data extraction (data crawling) from the X platform. The findings indicate that within the problem stream, public conversations on social media increased the visibility of the Pilkada Law revision issue and shaped public attention toward the issue. However, some institutional actors at the local level perceived that the issue was not directly considered an urgent problem for the local community. Within the policy stream, two policy alternatives emerged in public discourse on social media: continuing the proposed revision by the House of Representatives or canceling the revision while adhering to the Constitutional Court’s decision. In the political stream, increasing public attention in digital spaces encouraged political responses from local actors, such as conveying public aspirations to the central government. These dynamics contributed to increasing political attention toward the Pilkada Law revision issue, which eventually led to the cancellation of the ratification of the revision at the national…
creator: Nuzulul Magfiroh
creator: Hardi Warsono
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 494
ending page: 523
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56888

EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM KERJA (SIKER) DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG
type: item
description: The development of information technology has encouraged the government to implement digital-based public services through the concept of e-government. One of these innovations is the Employment Information System Application (SIKER) developed by the Semarang City Manpower Office to facilitate the public in obtaining employment information, such as job searching, the issuance of AK1 cards, and access to job training. However, in its implementation, several challenges remain, including limited application usage, lack of socialization, and technical issues that affect the effectiveness of its utilization. This study aims to analyze the effectiveness of the SIKER application in improving public access to employment opportunities using the D&M IS Success Model approach. The research employs a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving employees of the Semarang City Manpower Office and users of the SIKER application. Data analysis is based on the six dimensions of the DeLone and McLean Information System Success Model, namely system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction, and net benefits. The results show that the effectiveness of the SIKER application has not yet been fully optimal. System quality and information quality are considered quite good as they are able to provide relevant employment information. However, limitations remain in service quality and application usage, particularly due to the lack of public socialization and the relatively low frequency of application use. Nevertheless, the SIKER application still provides benefits by facilitating access to job information and improving the efficiency of employment services.
creator: Skolastika Berliana Anniversarani
creator: Ida Hayu Dwimawanti
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 524
ending page: 543
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56889

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN TANJUNG MAS, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG
type: item
description: This study is motivated by the stunting rate in Semarang City that remains far below the national target, particularly in Tanjung Mas Sub-district, which frequently falls into the red zone (>200 cases) each year. This study aims to analyze the conformity of stunting reduction policy implementation based on Semarang Mayor Regulation Number 45 of 2023, as well as to identify its supporting and inhibiting factors. The method employed is descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews with cadres, midwives, and sub-district officials, direct observation of posyandu activities and stunting programs in the field, and documentation of relevant policy documents and activity reports. The results indicate that of the five policy pillars, the fourth pillar concerning household and community food and nutrition security has not been optimally implemented due to public misconceptions about stunting. Of the six strategies, only the first strategy related to iron-folic acid tablet consumption among pregnant women has been properly implemented, while the remaining five strategies are still hindered by low participation, limited understanding, and infrastructure constraints. Supporting factors include the communication aspect, characterized by effective socialization and routine coordination, and the bureaucratic structure aspect, marked by clear regulations and orderly division of tasks. Inhibiting factors stem from the resource aspect, namely unequal posyandu facilities across areas due to dependence on unevenly distributed CSR funding, and the implementor attitude aspect, reflected in the declining commitment of some cadres due to limited regeneration and slow responsiveness to sanitation infrastructure assistance requests. It is concluded that policy implementation has not been fully optimal on the beneficiary side. It is recommended that the sub-district government strengthen community-based education, equalize resource distribution, accelerate cadre reg…
creator: Nadia Nurmala Mukti
creator: Maesaroh Maesaroh
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 544
ending page: 560
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56891

PROSES PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS
type: item
description: The implementation of New Student Admissions (PPDB) for Senior High Schools is a form of public service in the field of education that has a high level of complexity and potential for maladministration. Various problems such as alleged extortion, quota discrepancies, excess capacity, and high public reports indicate the need for effective control process. This study aims to analyze the supervisory process of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Banten Province in the implementation of PPDB for Senior High Schools, and to identify supporting and inhibiting factors in the supervisory process. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consist of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Banten Province, the Banten Provincial Education Office, and the community. Data analysis is carried out by referring to the supervisory process theory proposed by Robbins and Coulter, as well as supporting and inhibiting factors of control process according to T. Hani Handoko and Mulyadi. The results of the study indicate that the supervisory process of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Banten Province has been implemented through standard setting, measuring actual performance, comparing implementation with standards, and taking action. The comparison phase of implementation against standards has been running optimally through identifying the causes of deviations. However, taking action cannot correct these deviations. Supporting factors for control process include the need for managers to delegate authority and changes in the organizational environment, while inhibiting factors include the complexity of actors and limited human resources in the implementation of PPDB.
creator: Muhamad Haykal Arraya Hibatullah
creator: Ida Hayu Dwimawanti
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 560
ending page: 569
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56894

EVALUASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DALAM PERIZINAN BERUSAHA DI DKI JAKARTA
type: item
description: Business licensing services throughout Indonesia since 2021 are required to use the OSS RBA System in processing business permits. During the implementation of this national system, several problems have been found that are experienced by all users, including in the Province of DKI Jakarta, both in terms of system constraints, information, supporting services, and policy changes. This study aims to evaluate the OSS RBA System and analyze the challenges and drivers in the implementation of the OSS RBA System in DKI Jakarta. This study uses a qualitative-descriptive method and uses observation, literature study, and interviews with DPMPTSP DKI Jakarta and business actors who consulted regarding OSS RBA at DPMPTSP DKI Jakarta in collecting the data. This study uses the DeLone & McLean Information System Success Model (2003) to evaluate the OSS RBA System and identify the challenges and drivers in the implementation of the OSS RBA System. The results of the study found that the implementation of the OSS RBA System in DKI Jakarta excels in terms of service quality, basic information, general satisfaction, and net benefits, but needs to be evaluated regarding system quality and the provision of advanced information. The challenges include regulatory changes that still occur, the level of public understanding, and the escalation of problems to the central government, however strong and binding central government regulations and the supporting service programs provided become strong drivers. This study provides suggestions to BKPM and DPMPTSP DKI Jakarta as an evaluation of the implementation of the OSS RBA System to improve user convenience.
creator: Muhammad Alfin Syafiq Lubis
creator: Augustin Rina Herawati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 570
ending page: 588
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56895

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI REMPANG ECO-CITY
type: item
description: This research is motivated by the development of the Rempang Eco-City Transmigration Area as part of the National Strategic Project (PSN). The program has generated social dynamics related to transmigrant community participation in development and relocation processes. The area development aims to increase economic growth and investment. However, community involvement is essential to ensure policy legitimacy and sustainability. This study aims to analyze community participation in the development of the transmigration area and to identify the supporting and inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. The informants consist of BP Batam, the Rempang Eco-City Transmigration Area Development Working Unit, community leaders, local transmigrant fishermen, transmigrant residents, and academics. Data were analyzed through data reduction, data display, and verification using triangulation techniques. The results show that community participation remains dominant at the levels of information and consultation. Participation at the stages of deciding together, acting together, and supporting community is not yet optimal. Supporting factors include community willingness, capacity, and opportunity to participate. Inhibiting factors include stakeholder dominance, limited educational background, differences in age and gender, and livelihoods affected by relocation. This study concludes that more inclusive and collaborative participation mechanisms are needed. Transmigrant communities should become subjects of development rather than merely objects of policy.
creator: Fince Aulia
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 589
ending page: 602
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56896

EFEKTIVITAS PROGRAM POLISI HEBAT SEMARANG (LIBAS) DALAM MENANGANI KEJAHATAN DI KOTA SEMARANG
type: item
description: The high crime rate in an area is an important factor in determining the survival of the community. The existence of crime can have a negative impact on all aspects of life and even lead to death. This is because the number of crimes continues to increase, causing the community to lose trust in the authorities responsible for preventing crime. The Semarang City Police, as the main agency responsible for combating crime in Semarang, has finally decided to implement its latest strategy to deal with this situation. Seeing that Semarang is a city with rapid technological development, the Semarang City Police took this opportunity to make a new breakthrough in their services by creating “LIBAS”. However, it turns out that LIBAS has not brought about significant changes. This is because crime in Semarang City has not subsided each year. In fact, several problems have been identified in various aspects of LIBAS, such as server issues, unaddressed reports, unguaranteed user privacy, and a lack of public understanding regarding the use of LIBAS. Therefore, further analysis is needed to determine the effectiveness of the LIBAS program in its efforts to handle crime cases in Semarang City. This study is a descriptive qualitative study using Sutrisno's Program Effectiveness Theory (2007) to describe the effectiveness of the LIBAS program and G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli's Theory of Program Implementation (1983) to identify the inhibiting factors that affect the effectiveness of the LIBAS program. The data collection methods used were interviews, observation, and documentation to obtain primary and secondary data sources. Meanwhile, the qualitative data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Finally, data validity was tested using source triangulation and technique triangulation.
creator: Sahitya Maida Azmi Aruna
creator: Hardi Warsono
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-26
publication date: 2026-03-26
volume: 15
number: 2
starting page: 603
ending page: 619
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56897

EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SINAGA) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
type: item
description: The Regional Civil Service Agency (BKD) of Central Java Province is trying to implement an administrative system that is integrated with information technology. The concrete implementation of these efforts is the launch of the Personnel Services Information System Application (SINAGA) as a form of digital breakthrough in personnel services. The implementation of personnel services through the SINAGA Application is still not optimal. This is because there are still problems experienced by users, such as technical problems and server problems that often go down. This research aims to analyze the effectiveness of the SINAGA Application and the factors driving and inhibiting its effectiveness. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. This research uses effectiveness theory according to Tangkilisan (2005), namely target achievement, adaptability, job satisfaction, and responsibility, and uses the theory of driving and inhibiting factors that influence effectiveness according to Najidah (2019), namely planning, coordination, and accuracy of service. The research results show that the effectiveness of staffing services through the SINAGA Application is not yet optimal, this is because not all staffing services are available, limited annual budgets for updating the application, technical obstacles, and user discipline in following the guidelines in operating the application. Driving factors include the SINAGA Application contributing positively to efficiency, data accuracy and transparency in personnel services. The inhibiting factors found included misperceptions and lack of coordination between fields in BKD, as well as technical obstacles originating from external application factors. In order to improve the quality of SINAGA, the Regional Civil Service Agency (BKD) of Central Java Province needs to develop SINAGA in stages, as well as optimize infrastructure and server capacity…
creator: Ayu Ambar Wati
creator: Hardi Warsono
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 15
number: 2
starting page: 620
ending page: 633
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56902

Analisis Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbasis Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota Batam
type: item
description: Water pollution caused by domestic wastewater discharge has become an increasingly complex environmental problem, particularly in urban areas experiencing rapid population growth and development activities. Batam City, as an industrial and trade hub, faces increasing volumes of domestic wastewater that may potentially degrade water quality if not properly managed. Therefore, an integrated domestic wastewater management system through a Wastewater Treatment Plant (WWTP) is required. This study aims to analyze domestic wastewater management based on WWTP in Batam City and to identify the driving and inhibiting factors affecting its management process. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis applies the POAC management theory (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)to examine the management process of domestic wastewater, and the PRECEDE–PROCEED model to identify the driving and inhibiting factors influencing the management system. The results show that domestic wastewater management based on WWTP in Batam City has been supported by planning and institutional involvement from the local government and the Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam). However, several challenges remain, including limited WWTP service coverage, low household connection to the centralized wastewater system, and limited coordination among institutions in monitoring wastewater management. In addition, community awareness, infrastructure availability, and regulatory support are factors influencing the management process of domestic wastewater in Batam City. This study indicates that domestic wastewater management based on WWTP in Batam City still faces various challenges in planning, organizing, actuating, and controlling aspects. Therefore, strengthening institutional coordination, expanding WWTP service coverage, and increasing public awareness are necessary to support sustainable…
creator: M Faiz Salekhan Aqilla
creator: Teuku Afrizal
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 15
number: 2
starting page: 634
ending page: 644
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56903

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
type: item
description: This study explain the implementation of collaborative governance in the development of Rahtawu Tourism Village using the collaborative dynamics framework of Emerson and Balogh and the collaboration success factors proposed by Mattessich and Monsey. The findings indicate that collaborative governance in Rahtawu Village has not been optimally implemented. In the collaborative dynamics aspect, shared principles, shared motivation, and joint capacity for action remain constrained by differences in actors’ perspectives and limited human resource capacity. Nevertheless, transparency and face-to-face dialogue facilitated through BUMDes, village deliberation forums, and village development planning meetings have gradually fostered shared goals oriented toward community welfare and village self-reliance. Collaborative actions are reflected in MSME assistance programs, tourism village socialization, comparative studies, and cultural events. The impacts of collaboration are evident in improved village economic performance, institutional strengthening, and the development of local-based business units. From Mattessich and Monsey’s perspective, environmental support, shared goals, communication, organizational structure, membership, and resources generally support collaboration, although human resource limitations remain a key challenge.
creator: Amelia Dwi Anggraini
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 15
number: 2
starting page: 645
ending page: 660
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56905

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION (NIAT PERILAKU) PENGGUNA LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JABODEBEK
type: item
description: Jakarta is the center of national economic and educational activities thus playing a significant role in increasing commuter mobility in the Greater Jakarta area. High commuter activity has an impact on high levels of traffic congestion. Approximately 79.02% of people in the Greater Jakarta area choose to use private vehicles, while only 19.52% use public transportation. This situation causes significant economic losses, prompting the government to build the Jabodebek Light Rail Transit (LRT) as one of the National Strategic Projects to reduce congestion, discourage the use of private vehicles, and provide integrated public transportation in the Greater Jakarta area. However, after more than two years of operation, the Jabodebek LRT still faces various complaints regarding service quality that could potentially affect user satisfaction and behavioral intention. This study aims to analyze the influence of service quality on Behavioral Intention through Jabodebek LRT User Satisfaction. This is an explanatory research study with 100 respondents obtained through purposive sampling and convenience sampling. Data analysis was performed using SmartPLS4. The results of the study indicate that Service Quality has a positive and significant effect on User Satisfaction (β = 0.680), Service quality has a positive and significant effect on behavioral intention (β = 0.282), while user satisfaction has a positive and significant effect on behavioral intention (β = 0.546). The indirect effect of service quality on behavioral intention through user satisfaction is also proven to be significant (β = 0.371). Recommendations in this study include optimizing the signaling system, operating reserve trains during peak hours, improving station facility maintenance, improving the layout of directional signs, increasing the speed of communication regarding operational disruptions, improving employee responsiveness to complaints and emergency situations, proactively offering assistance, and d…
creator: Rizka Meutia Ardita
creator: Dyah Lituhayu
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-01
publication date: 2026-04-01
volume: 15
number: 2
starting page: 661
ending page: 681
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56908

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM MENEKAN KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK BERBASIS GENDER DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR
type: item
description: Gender-based violence remains a serious social problem in Indonesia as it directly affects the quality of life of women, children, and family resilience. The government has introduced the Pusat Pembelajaran Keluarga Program (PUSPAGA) as a preventive effort through education, counseling, and family assistance services to reduce physical and non-physical gender-based violence. However, the implementation of this program in East Semarang District has not shown optimal results. This study aims to identify and analyze the factors that cause the unsuccessful implementation of the PUSPAGA program in reducing gender-based violence in East Semarang District. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Research informants were determined using purposive, random, and snowball sampling techniques. Data analysis was conducted through data condensation, data presentation, and conclusion drawing, with validity testing using source and method triangulation. The results show that the suboptimal implementation of the program is influenced by five main dimensions: policy content, resources, actors, implementation context, and communication and coordination. The main obstacles include limited human resources, particularly psychologists and counselors, low intensity of socialization, and strong socio-cultural factors such as patriarchal views and the perception that domestic violence is a private matter. These conditions cause the program to focus more on case handling rather than preventive efforts. Therefore, strengthening community-based socialization, improving human resource capacity, and enhancing cross-sectoral coordination are necessary to increase the effectiveness of the PUSPAGA program in reducing gender-based violence.
creator: Shofi Salsabila Dwi Vanda
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
volume: 15
number: 2
starting page: 682
ending page: 695
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56910

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN PURWOREJO
type: item
description: Public information services through the PPID website of Purworejo Regency have not been utilized optimally despite the availability of supporting regulations and infrastructure. This study aims to describe and analyze the implementation of public information service management policy through the PPID website based on Purworejo Regent Regulation Number 24 of 2017, particularly Article 5 paragraph (2) and Article 8 letter (d), as well as to identify its driving and inhibiting factors using George C. Edwards III's policy implementation theory. This study employs a descriptive qualitative method with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies, analyzed through data condentation, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that policy implementation has progressed gradually but has not been fully optimal. The availability of information systems, storage and documentation, as well as the provision of information to the public have run optimally, however, website accessibility and the reach of services to the community have not been optimal. Driving factors stem from adequate technical infrastructure, openly accessible SOPs, structured internal communication. Meanwhile, inhibiting factors include dual workloads of personnel, gaps in OPD operator understanding of public information disclosure substance, the absence of knowledge transfer mechanisms during personnel turnover, lack of dedicated budget allocation, and minimal specific outreach to the community.
creator: Ambar Sukmawati
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
volume: 15
number: 2
starting page: 696
ending page: 711
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56911

ANALISIS DIMENSI KETEPATAN KEBIJAKAN E-PARKING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SURABAYA
type: item
description: E-parking policy is an innovative electronic-based parking payment system implemented by the Surabaya City Government for managing on-street parking, aiming to improve parking governance and optimize regional retribution revenue. This policy is based on Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Management and reinforced by Surabaya Mayor Regulation Number 26 of 2024 on the Implementation of Regional Taxes and Regional Retribution for Public Service Retribution, which regulates electronic parking payment mechanisms through parking meters, e-money, QRIS, mobile banking, bank transfers, or Electronic Data Capture (EDC) machines. This study aims to analyze the implementation of the E-parking policy and its contribution to parking retribution revenue in Surabaya. The research method employed is qualitative descriptive, with data collected through interviews, observations, and documentation at the Surabaya Transportation Agency, particularly the On Street Parking Technical Unit. The results indicate that the E-parking policy has been implemented through the provision of parking meters, the application of cashless payment systems, and monitoring and socialization activities for the public and parking attendants to minimize potential retribution leakage. In general, parking retribution revenue from 2016 to 2025 shows an increasing trend, although fluctuations occurred during certain periods. However, the realized revenue has not yet fully met the targets set by the local government. This condition demonstrates that the implementation of E-parking has contributed to improving parking management and retribution revenue but still requires optimization through strengthened supervision, expansion of E-parking locations, and enhanced socialization to the public and policy implementers.
creator: Renata Pradnja Paramitha
creator: Maesaroh Maesaroh
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-02
publication date: 2026-04-02
volume: 15
number: 2
starting page: 712
ending page: 729
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56912

PUBLIC VALUE DALAM PENERAPAN LAYANAN ELECTRONIC RAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA SEMARANG
type: item
description: Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is a technology-based traffic law enforcement system implemented by the Indonesian National Police to improve traffic order. The City of Semarang is one of the regions that has implemented ETLE as part of public service modernization. However, its implementation still faces several challenges, including the significant increase in motor vehicle ownership, persistently high traffic violation rates, uneven distribution of surveillance cameras, limited public outreach and understanding, and low levels of road user discipline. This study aims to analyze the public value of ETLE implementation in Semarang and to identify its supporting and inhibiting factors. The research employs a qualitative descriptive approach using in-depth interviews, observations, and documentation involving the Traffic Directorate of the Central Java Regional Police, the Traffic Unit of Semarang Metropolitan Police, and the community. The analysis is based on Public Value theory by Mark H. Moore (1995), which includes the dimensions of service, trust, and outcome, supported by public service quality theory by Moenir (2010). The results show that ETLE implementation has contributed positively to improving law enforcement effectiveness and public compliance, particularly in the outcome dimension. However, challenges remain in the service and trust dimensions, especially regarding infrastructure distribution, quality of information services, as well as transparency and public understanding. Supporting factors include staff awareness, organizational capacity, skills, and infrastructure, while regulatory aspects still require strengthening. This study recommends enhancing public outreach, information transparency, service quality, and infrastructure optimization to achieve more optimal public value.
creator: Salsabilla Nurul Nazhifa
creator: Endang Larasati Setianingsih
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-03
publication date: 2026-04-03
volume: 15
number: 2
starting page: 730
ending page: 746
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56928

PUBLIC VALUE PENGGUNA LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK TRANSJAKARTA DI JAKARTA SELATAN
type: item
description: Public transportation plays a vital role in supporting the mobility of urban communities and reducing traffic congestion. TransJakarta, as a Bus Rapid Transit (BRT) service in Jakarta, is expected to create public value through effective, affordable, and reliable service. This study aims to analyze the public value perceived by TransJakarta users in South Jakarta and to identify the factors that support and hinder it. This study employs a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The analysis utilizes Mark H. Moore’s Strategic Triangle framework with indicators developed by Wijewardena (2009), encompassing legitimacy and support, operational capabilities, and public value. The results indicate that TransJakarta services generally reflect these three dimensions through government policy support, adequate operational capacity, and public value in the form of affordability, service integration, and service responsiveness. However, challenges remain regarding service communication by staff and the equitable distribution of bus stop facilities.
creator: Zahreina Nurul Ramadhany
creator: Endang Larasati Setianingsih
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-03
publication date: 2026-04-03
volume: 15
number: 2
starting page: 747
ending page: 762
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56929

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN WONOSOBO
type: item
description: The parking fee policy on public roads is one of the local government's instruments to increase Local Own-Source Revenue (PAD) while maintaining order in the use of public space. However, in Wonosobo Regency, the realization of parking fee revenue has not been able to reach the target set by the local government. In 2024, the realization of parking fee revenue only reached around 53.38% of the target. This condition indicates a gap between the retribution revenue target and the collection practices in the field, which are characterized by parking fees that are not in accordance with the provisions, inconsistent use of parking tickets, and suboptimal parking supervision. This study aims to analyze the implementation of roadside parking retribution policy in Wonosobo Regency and identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. The analysis of policy implementation used the concept of policy success according to Riant Nugroho, while the factors influencing policy implementation were analyzed using the theory of Van Meter and Van Horn. The results of the study indicate that the implementation of the roadside parking fee policy in Wonosobo Regency has not been optimal. This is evident in the failure to achieve the parking fee revenue target, collection practices that are still influenced by old habits, inconsistent use of parking tickets, and low compliance with parking fees among parking attendants. Factors supporting policy implementation include the existence of regional regulations and the commitment of the local government, while inhibiting factors include limited parking supervision personnel, inconsistent use of parking tickets, and irregular coordination between agencies.
creator: Jauza Sahda Shofiyana
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 15
number: 2
starting page: 763
ending page: 782
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56938

KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN DARURAT DI KOTA SEMARANG
type: item
description: The Semarang City Fire Service faces complex challenges in emergency service delivery, including a growing non-fire rescue workload, personnel shortages, and operational infrastructure constraints. This study aims to analyze the institutional capacity of the Fire Service in providing emergency services in Semarang City and to identify its enabling and inhibiting factors. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected via purposive sampling, comprising organizational leaders, operational officers, and community service users. Data validity was ensured through source and method triangulation. The analytical framework draws on Grindle's (1997) institutional capacity theory, covering three dimensions: human resource development, organizational strengthening, and institutional reform. The findings reveal that institutional capacity is functional but not yet fully optimal. The human resource development dimension sustains operational service delivery, though constrained by personnel deficits, uneven training distribution, and psychological sustainability challenges. The organizational strengthening dimension is relatively robust structurally, yet impeded by limited renewal of strategic infrastructure and the absence of performance-based recognition. The institutional reform dimension performs optimally, evidenced by SOP updates, command center integration, and technology-based innovation. Enabling factors include collective commitment and conducive leadership, while the primary inhibiting factor is suboptimal regulatory responsiveness stemming from gaps between formal SOPs and dynamic field conditions.
creator: Awang Luhur Nugroho
creator: Maesaroh Maesaroh
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-06
publication date: 2026-04-06
volume: 15
number: 2
starting page: 783
ending page: 796
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56939

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG PELANGI DI KOTA SEMARANG
type: item
description: This research is motivated by the transformation of Wonosari Village into Kampung Pelangi, a thematic tourism destination in Semarang City, aimed at improving environmental quality while enhancing community welfare. Although initially successful in attracting public attention and increasing tourist visits, the sustainability of the program faces various challenges. This study aims to evaluate the Kampung Pelangi tourism development program using the program evaluation model according to D. L. Stufflebeam (2013) and analyze the driving and inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that conceptually, tourism development is relevant to the characteristics and potential of the region. However, its development has been optimal in terms of context, process, and product, but still less than optimal in terms of input. The factors contributing to driving are community participation, government support, and organizational structure. Meanwhile, the factors contributing to inhibiting are human resources and communication. Therefore, institutional strengthening, increased innovation, and a more integrated sustainability strategy are needed.
creator: Anugerah Abdi Widyastuti
creator: Hardi Warsono
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 15
number: 2
starting page: 797
ending page: 811
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56941

IMPLEMENTASI PENANGANAN KLIEN REHABILITASI NARKOTIKA JALUR COMPULSORY DAN VOLUNTARY DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN
type: item
description: Narcotics abuse in Indonesia remains a serious issue that requires comprehensive handling, one of which is through rehabilitation policies as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze the implementation of Article 54 and Article 103 of Law Number 35 of 2009 in the management of narcotics rehabilitation clients through compulsory and voluntary paths at the National Narcotics Board (BNNK) of South Jakarta, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews and observations with informants consisting of the Head of the Rehabilitation Section, rehabilitation counselors, the Head of the Rehabilitation Clinic, and rehabilitation clients at BNNK South Jakarta. The research analysis utilizes George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of narcotics rehabilitation at BNNK South Jakarta has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009 through both compulsory and voluntary paths. However, its implementation has not been fully optimal. The main obstacles include limited human resources and low levels of recovery motivation among compulsory path clients. Meanwhile, the supporting factors for the implementation of rehabilitation include the existence of clear regulations, the high commitment of rehabilitation officers in providing services, and well-established inter-institutional coordination.
creator: Afrah Dizar Hafizhah
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 15
number: 2
starting page: 812
ending page: 821
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56942

MANAJEMEN PELAYANAN REHABILITASI RAWAT JALAN DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN
type: item
description: Drug abuse remains a serious problem that requires comprehensive handling through prevention, law enforcement, and rehabilitation. One of the government’s efforts is providing outpatient rehabilitation services through the National Narcotics Agency (BNN). From a public administration perspective, rehabilitation services are considered a form of public service that requires proper management to ensure service objectives are achieved. However, the implementation of outpatient rehabilitation services at the National Narcotics Agency of South Jakarta still faces several challenges, such as the imbalance between service capacity and the number of clients, as well as the low completion rate of rehabilitation programs. This study aims to analyze the management of outpatient rehabilitation services at the National Narcotics Agency of South Jakarta and to identify the factors supporting the implementation of service management. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, documentation, and literature study. The research informants consist of the head of the rehabilitation division, the head of the rehabilitation clinic, rehabilitation counselors, and rehabilitation clients. The results show that the management of outpatient rehabilitation services has referred to the applicable public service standards. However, its implementation has not been fully optimal due to the limited number of service personnel compared to the number of clients served and the characteristics of productive-age clients who have high mobility. In addition, supporting factors of service management include human resources, service systems, and organizational culture that influence the continuity of outpatient rehabilitation services.
creator: Raden Intan Nursyamsi
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 15
number: 2
starting page: 822
ending page: 834
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56944

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BANTARAGUNG KABUPATEN MAJALENGKA
type: item
description: Community based tourism village development requires collaboration among multiple actors in management and decision-making processes. In practice, the involvement of government institutions, local communities, and supporting organizations often creates diverse patterns of cooperation shaped by the social context of each village. Bantaragung Tourism Village in Majalengka Regency represents one example of a tourism village that has developed through multi-actor involvement in managing village tourism activities. This study aims to understand the dynamics of Collaborative Governance in the development of Bantaragung Tourism Village by employing the Collaborative Governance model proposed by Ansell and Gash, which includes starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes as an analytical framework. This research applies a descriptive qualitative method, with data collected through in depth interviews and documentation. The findings indicate that collaboration among actors comprising the Village Government, Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Village Owned Enterprise (BUMDes), the Department of Tourism and Culture of Majalengka Regency, and the local community has been established through coordination, communication, and cooperative mechanisms in tourism village development. These interactions have gradually evolved through dialogue, role sharing, and community involvement in various tourism activities. Local leadership plays an important role in facilitating relationships among actors and maintaining collaborative continuity, although community participation in strategic decision making is still developing progressively. The study concludes that Collaborative Governance in the development of Bantaragung Tourism Village can be understood as a collaborative process formed through social interaction and shared experiences among actors, contributing to the sustainability of community-based tourism village management.
creator: Nasywa Nur Hidayah
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-07
publication date: 2026-04-07
volume: 15
number: 2
starting page: 835
ending page: 846
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56945

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SENEMBAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARO
type: item
description: This study is motivated by the suboptimal level of marriage registration and ownership of marriage certificates in Karo Regency, despite the implementation of the SENEMBAS program as a public service innovation. This condition indicates a gap between policy design and its implementation in practice. This research applies George C. Edwards III’s policy implementation theory, which emphasizes four key variables: communication, resources, implementers’ disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the implementation of the SENEMBAS program has not been fully effective. The communication aspect faces challenges due to uneven information dissemination and limited public understanding. In terms of resources, there are constraints in both the quantity and capacity of personnel, as well as geographical accessibility. The implementers’ disposition varies in terms of commitment, while the bureaucratic structure has not fully supported effective inter-unit coordination. In conclusion, the success of the SENEMBAS program implementation is highly dependent on the integration of these four factors. Therefore, strengthening policy communication, enhancing resource capacity, and optimizing institutional coordination are necessary to improve service effectiveness.
creator: Della Crystine Sembiring
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 847
ending page: 857
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56959

DINAMIKA KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA KREATIF GASTRONOMI DI KOTA SALATIGA
type: item
description: The City of Salatiga has strong potential in gastronomic tourism, reflected in its nomination for the UNESCO Creative Cities Network under the Creative City of Gastronomy category. Its development is guided by the 2021–2026 RIPPARDA and involves multi-actor collaboration among government, academia, communities, media, financial institutions, and businesses. However, collaboration dynamics remain suboptimal, hindering the realization of this goal. This study aims to analyze collaboration dynamics and identify driving and inhibiting factors in gastronomic tourism development. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The study applies Collaborative Governance theory by Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh (2012), focusing on principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. Findings show that collaboration is constrained by weak communication, top-down approaches, and limited trust and commitment. Key barriers include unequal resources, hierarchical institutional structures, and political changes, while cultural flexibility acts as a supporting factor. The study recommends strengthening inclusive communication, shared commitment, resource allocation, accountability systems, and coordination mechanisms to improve sustainable collaboration.
creator: Shafa Elmira Aziza
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 856
ending page: 873
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56960

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG: ANALISIS TAHAPAN PEMBERDAYAAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
type: item
description: Poverty remains one of the persistent social challenges faced by local governments, including Semarang City. The paradox between the city's high economic achievements and the 119.04% surge in the number of the poor to 63,091 individuals in 2024 indicates that existing empowerment programs have yet to produce optimal economic independence. This study aims to analyze the stages of empowerment of the poor implemented by the Semarang City Social Service (Dinas Sosial) and to identify the factors influencing its implementation. A qualitative descriptive research method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques, consisting of Social Service officials, PKH facilitators, district social workers (TKSK), and beneficiaries. The findings reveal that empowerment is carried out through three stages: the awareness stage, the capability transformation stage, and the intellectual capacity enhancement stage. At the awareness stage, beneficiaries began to recognize their own potential, although their understanding of poverty remains oriented toward short-term social assistance. At the capability transformation stage, vocational training through the Joint Business Group (KUBE) has enabled some beneficiaries to engage in productive activities, yet its application remains inconsistent due to challenges in business management and marketing. At the intellectual capacity enhancement stage, some beneficiaries have begun to make independent economic decisions, though the ability to systematically develop business plans has not been evenly distributed. The factors influencing the empowerment process include natural resources, human resources, institutional conditions, infrastructure, policy, and organizational administrative aspects. Low quality of human resources among the poor and budget constraints constitute the most significant obstacles. Strengthening post-progra…
creator: Yosafhat Manalu
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 874
ending page: 889
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56961

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI PAGUYUBAN MITRA NELAYAN SEJAHTERA JUWANA KABUPATEN PATI
type: item
description: Community empowerment in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana is an effort to accommodate fishermen who own purse seine vessels with a gross tonnage (GT) of more than 30. This study aims to analyse the empowerment of coastal communities, particularly fishermen who own purse seine vessels in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati. This study uses a qualitative descriptive method. The data sources in this study were obtained from interviews, observations, and documentation. The informant selection technique was carried out using purposive sampling. Data analysis was conducted using the empowerment theory perspective. The results of the study show that the empowerment of fishermen who own boats in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana has gone through three stages, including raising awareness among the fishing community of the problems or threats they face, enhancing the capacity of individual fishermen and fishing groups through discussion, education, knowledge transfer, and strengthening communication for policy advocacy that supports the sustainability of the fishing business, as well as increasing the empowerment of members in political, economic, and social aspects. The driving factors in the empowerment at the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana are the motivation of members to join, the availability of sufficient funds from member contributions to cover operational costs, and the availability of adequate facilities and infrastructure. Meanwhile, the factors hindering empowerment activities are government policies in the form of laws, regulations, and directives from the central government that are not adaptive to the real conditions of fishermen who own boats.
creator: Ayu Novita Sari
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 8810
ending page: 907
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56962

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI PAGUYUBAN MITRA NELAYAN SEJAHTERA JUWANA KABUPATEN PATI
type: item
description: Community empowerment in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana is an effort to accommodate fishermen who own purse seine vessels with a gross tonnage (GT) of more than 30. This study aims to analyse the empowerment of coastal communities, particularly fishermen who own purse seine vessels in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati. This study uses a qualitative descriptive method. The data sources in this study were obtained from interviews, observations, and documentation. The informant selection technique was carried out using purposive sampling. Data analysis was conducted using the empowerment theory perspective. The results of the study show that the empowerment of fishermen who own boats in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana has gone through three stages, including raising awareness among the fishing community of the problems or threats they face, enhancing the capacity of individual fishermen and fishing groups through discussion, education, knowledge transfer, and strengthening communication for policy advocacy that supports the sustainability of the fishing business, as well as increasing the empowerment of members in political, economic, and social aspects. The driving factors in the empowerment at the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana are the motivation of members to join, the availability of sufficient funds from member contributions to cover operational costs, and the availability of adequate facilities and infrastructure. Meanwhile, the factors hindering empowerment activities are government policies in the form of laws, regulations, and directives from the central government that are not adaptive to the real conditions of fishermen who own boats.
creator: Ayu Novita Sari
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 8810
ending page: 907
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56975

INOVASI PROGRAM PARIKESIT (PARIWISATA KESEHATAN PUSKESMAS MIROTO) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN ANAK PG-TK DI UPTD PUSKESMAS MIROTO KOTA SEMARANG
type: item
description: The low utilization of dental health services despite the high prevalence of oral health problems indicates a substantial gap between healthcare needs and service use. In the working area of UPTD Puskesmas Miroto, this gap is evident in the large number of potential targets among playgroup and kindergarten (PG–TK) children, which is not reflected in the relatively low number of dental clinic visits. In response to this issue, the PARIKESIT Program (Health Tourism Program of Miroto Community Health Center) was introduced as an innovation based on the Decree of the Head of the Semarang City Health Office No. 440/0183/A concerning the establishment of innovation programs at UPTD Puskesmas Miroto to optimize schoolchildren’s health efforts. This study aims to analyze the effectiveness of the PARIKESIT Program (Health Tourism Program of Miroto Community Health Center), as well as to identify the driving and inhibiting factors affecting the program’s effectiveness in increasing the number of playgroup kindergarten (PG-TK) children's visits to the dental clinic at the Miroto Community Health Center. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, while data quality was ensured through source triangulation. The results indicate that the effectiveness of the PARIKESIT Program innovation in increasing the number of PG TK children's visits at the Miroto Community Health Center is categorized as less effective. Although there has been a consistent annual increase in visits from PG-TK children and a growing number of young patients who continued treatment after their first visit to the dental clinic following the program’s implementation, several aspects remain suboptimal. In practice, the integration aspect has not been implemented effectively, and the frequency of program implementation remains very limited. Other inhibiting factors include limited…
creator: Fariska Karima mufaiqoh
creator: Amni Zarkasyi Rahman
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 908
ending page: 924
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56993

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA GERBONG KHUSUS WANITA KERETA REL LISTRIK COMMUTERLINE RANGKASBITUNG
type: item
description: Metropolitan areas such as Jakarta have high levels of vehicle use, which causes traffic congestion. The government provides public transportation such as the KRL, operated by KAI Commuter, to facilitate public mobility. However, this service still receives complaints, especially from female passengers on women-only carriages. On the Rangkasbitung Commuterline, the number of women-only carriages is still limited, so some passengers use the general carriages. This situation has the potential to cause discomfort and the risk of harassment, so the provision of women-only carriages and a complaint system needs attention. The study aims to determine the relationship between Service Quality (X1) and User Satisfaction (Y), the relationship between Complaint Handling (X2) and User Satisfaction (Y), and the relationship between Service Quality (X1) and Complaint Handling (X2) on User Satisfaction (Y) among passengers in women-only carriages, with the theory matrix as the focus of the study due to its higher density compared to other routes. The method used an explanatory quantitative approach with data collection in the form of questionnaires, documentation, and interviews based on proportional random sampling of 100 female carriage users spread across stations on the Rangkasbitung Commuterline. Data analysis included Spearman's rho validity, Cronbach's alpha reliability, Kendall Tau (τ) correlation, Kendall Concordance (W), and Coefficient of Determination (R2). The results showed a positive and significant relationship between Service Quality (X1) and User Satisfaction (Y) of 0.341 and a Coefficient of Determination with a contribution of 37.6%. The correlation of other variables shows a positive and significant relationship between Complaint Handling (X2) and User Satisfaction (Y) of 0.238 and the Coefficient of Determination with a contribution of 24.9%. Stimulatingly, there is a positive relationship between Service Quality (X1) and Complaint Handling (X2) with User Sat…
creator: Sahira Mardarena
creator: R. Slamet Santoso
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 925
ending page: 944
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56994

PUBLIC VALUE PENGGUNAAN TRANSPORTASI UMUM FEEDER TRANS SEMARANG DI KOTA SEMARANG
type: item
description: Population growth and increased mobility in Semarang City have resulted in high private vehicle usage, leading to traffic congestion and congestion in various parts of the city. The Semarang City Government introduced the Trans Semarang Feeder as a feeder transportation mode integrated with the Trans Semarang BRT to improve public transportation accessibility and reduce dependence on private vehicles. However, in its implementation, there are still various public complaints regarding limited routes, waiting times, driver behavior, officer attitudes, and long travel times. This study aims to analyze the public value of using the Trans Semarang Feeder public transportation in Semarang City. The study used a descriptive qualitative method with the Public Value Scorecard approach from Peter Gomez and Timo Meynhardt which includes five dimensions, namely utilitarian-instrumental (usefulness), moral-ethical (feasibility), hedonistic-aesthetic (positive experience), political-social, and economic-financial. The results show that the Trans Semarang Feeder has provided benefits in terms of fare affordability. However, the public value formed is not fully optimal because there are still obstacles in route accessibility, waiting times, punctuality, security, and the quality of officer service. Therefore, improving service quality, staff professionalism, and operational system improvements are crucial steps to increase public value and encourage public interest in using public transportation.
creator: Azkha Inhamuntasya
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 945
ending page: 959
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56995

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI PENURUNAN JUMLAH PERAJIN DI KAMPUNG BATIK REJOMULYO KOTA SEMARANG
type: item
description: The batik industry is part of Indonesia's cultural heritage, possessing economic and social value for the community. However, the Rejomulyo Batik Village in Semarang City faces a year-over year decline in the number of artisans, threatening the sustainability of the local batik business. This situation highlights the importance of community empowerment involving collaborative efforts between the government and artisan communities. This study aims to analyze empowerment of the batik artisan in the Rejomulyo Batik Village in Semarang and to identify supporting and inhibiting factors. Informants were selected using purposive sampling. The results indicate that empowerment is carried out through batik training, production facilitation, business mentoring, and promotional support. This empowerment contributes to improving artisan skills and strengthening the existence of the Rejomulyo Batik Village as a batik center. However, these efforts have not been fully able to prevent the decline in artisan numbers. Supporting factors include training programs and the potential of Semarang's distinctive batik, while inhibiting factors include budget constraints and weak coordination between the actors involved.
creator: Afiska Nafisatun Qori’ah
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 960
ending page: 972
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.56998

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KAPAL MENDOAN (MANGAN ENAK KARO DOLAN) KABUPATEN KEBUMEN MENGGUNAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
type: item
description: The Government of Kebumen Regency established a policy to relocate street vendors (PKL) from the Alun-alun of Kebumen Regency to Kapal Mendoan through Kebumen Regent Regulation Number 51 of 2024 concerning the Location and Schedule of Street Vendors’ Business Activities. In its implementation, the relocation policy is considered not to have been implemented optimally, as several problems were identified, resulting in Kapal Mendoan having limited attractiveness and a significant number of vacant kiosks. This study aims to analyze the implementation of Good Governance principles as well as the supporting and inhibiting factors of the street vendor relocation policy at the Alun-alun of Kebumen Regency, with Kapal Mendoan as the case study. This research employs a qualitative research method, with data collected through interviews, observations, and literature review. The results indicate that the relocation policy of street vendors at the Alun-alun of Kebumen Regency has been less effective, as there are still obstacles in the dimensions of transparency, accountability, rule of law, and effectiveness and efficiency, although the dimensions of participation and equity have been implemented relatively well. The supporting factor in the implementation of the relocation policy is communication, while the inhibiting factors include resources, bureaucratic structure, and disposition.
creator: Aditya Winarman
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-08
publication date: 2026-04-08
volume: 15
number: 2
starting page: 973
ending page: 984
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57001

STAKEHOLDERS MAPPING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA GIRIMULYO KABUPATEN KARANGANYAR
type: item
description: Girimulyo Tourism Village in Karanganyar Regency has natural, cultural, and culinary tourism potential, but its development remains suboptimal because it is still in the pioneering stage and faces challenges in governance, promotion, integrated tour packaging, and supporting facilities. This study aims to identify the stakeholders involved in tourism development in Girimulyo Tourism Village and analyze their positions and roles based on power-interest theory. The study employed a descriptive qualitative approach in Girimulyo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, with data collected through semi-structured interviews, observation, and document review, and validated through source and technique triangulation. The findings show that nine stakeholders from the government, business, and community sectors are involved and can be classified into three groups: (a) primary stakeholders, including Pokdarwis Girimulyo, Karang Taruna, local businesses and UMKM, and the village community; (b) key stakeholders, consisting of the Girimulyo Village Government and Pokdarwis; and (c) secondary stakeholders, including Disparpora, Dispermades, BUMDes, and PT Asuransi Sinar Mas. In the power-interest matrix, the Village Government and Pokdarwis are categorized as players, Disparpora as a context setter, local businesses and UMKM, Karang Taruna, and the community as subjects, and Dispermades, BUMDes, and PT Asuransi Sinar Mas as crowd.
creator: Devi Martini
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 985
ending page: 996
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57003

STAKEHOLDERS MAPPING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA GIRIMULYO KABUPATEN KARANGANYAR
type: item
description: Girimulyo Tourism Village in Karanganyar Regency has natural, cultural, and culinary tourism potential, but its development remains suboptimal because it is still in the pioneering stage and faces challenges in governance, promotion, integrated tour packaging, and supporting facilities. This study aims to identify the stakeholders involved in tourism development in Girimulyo Tourism Village and analyze their positions and roles based on power-interest theory. The study employed a descriptive qualitative approach in Girimulyo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, with data collected through semi-structured interviews, observation, and document review, and validated through source and technique triangulation. The findings show that nine stakeholders from the government, business, and community sectors are involved and can be classified into three groups: (a) primary stakeholders, including Pokdarwis Girimulyo, Karang Taruna, local businesses and UMKM, and the village community; (b) key stakeholders, consisting of the Girimulyo Village Government and Pokdarwis; and (c) secondary stakeholders, including Disparpora, Dispermades, BUMDes, and PT Asuransi Sinar Mas. In the power-interest matrix, the Village Government and Pokdarwis are categorized as players, Disparpora as a context setter, local businesses and UMKM, Karang Taruna, and the community as subjects, and Dispermades, BUMDes, and PT Asuransi Sinar Mas as crowd.
creator: Devi Martini
creator: Satria Aji Imawan
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 985
ending page: 996
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57011

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA YOGYAKARTA
type: item
description: This study examines the implementation of the Employment Social Security program for informal- sector workers in Yogyakarta City and identifies key obstacles affecting its delivery. The research is grounded in the situation of informal workers who often lack employment certainty and have limited access to formal labor protection and social security. The study aims to describe how the program (particularly work accident, death, and old-age benefits) is implemented and to assess implementation dynamics using Merilee S. Grindle’s framework (content of policy and context of implementation), while obstacles are analyzed through the themes of communication, resources, implementers’ disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach is applied, using interviews, observations, and documentation; conclusions are drawn and verified by cross-checking evidence across different sources. Findings indicate that implementation has been carried out and shows adaptive efforts to reach heterogeneous informal workers by combining in-office services with digital channels, outreach (“jemput bola”), and partnerships with communities/actors closely connected to workers, which helps expand registration access when procedures run smoothly. However, membership sustainability is the most vulnerable aspect, shaped by income stability, service experiences, and workers’ trust in the ease of accessing benefits when needed. The most visible barriers lie in communication and participants’ understanding information is available through multiple channels but is unevenly distributed and often too technical or inconsistent. Other interrelated constraints include limited time and economic capacity to follow procedures, technical issues in digital services, variation in service responsiveness and explanation quality, and less flexible follow-up processes (e.g., data correction, reactivation, and claims) due to multi-step approvals and inter-unit coordination needs.
creator: Yoga Adi Purnamasari
creator: Sri Suwitri
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 997
ending page: 1013
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57016

ANALISIS BEST PRACTICE PADA IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI SMA NEGERI SUMATERA SELATAN
type: item
description: The free education program at SMA Negeri Sumatera Selatan is an initiative of the Government of South Sumatra Province aimed at expanding access to internationally oriented quality secondary education for high-achieving students from underprivileged families as part of efforts to improve the quality of educational services and alleviate poverty. This study aims to analyze best practices, which include impact, partnership, sustainability, leadership, and transferability, as well as the supporting factors for the successful implementation of the free education program based on the policy implementation model proposed by George C. Edwards III, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative approach using purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were validated using source, and technique triangulation. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the free education program at SMA Negeri Sumatera Selatan meets the criteria of best practice through its impact on improving the quality of education and access for underprivileged families, partnerships involving government, academic institutions, and private sector, the sustainability of program development, delegative leadership, and its transferability to other regions. The supporting factors for the successful implementation of the program include clear, consistent, and continuous policy communication; the availability of competent human resources; adequate and sustainable budget support; and supportive facilities and infrastructure. In addition, the commitment of policy implementers and a well-structured bureaucratic system with clear division of authority and effective coordination also contribute to the program’s success. This study recommends that the Government of South …
creator: Dea Nofitri
creator: Nina Widowati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 1014
ending page: 1033
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA (PPSLU) KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of social service policies for the elderly at the Social Service Center for the Elderly (PPSLU) in Cepiring District, Kendal Regency, and identify the driving and inhibiting factors. The aging population phenomenon demands effective services for vulnerable elderly people, particularly in Kendal Regency, where the achievement of Minimum Service Standards (SPM) for health remains below 80%. This study employed a descriptive qualitative method, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation studies. The analysis was conducted using George C. Edward III's theory, which encompasses the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the procedural implementation of social services has been carried out in accordance with SOPs and SPMs. The main driving factors are effective communication and the disposition of highly committed staff. However, the policy's success is hampered by resource limitations, particularly a minimal budget, which has resulted in damaged infrastructure and a shortage of medical personnel. Furthermore, the bureaucratic structure, with its rigid hierarchical coordination flow and building layout constraints, presents physical barriers to service delivery.
creator: Aisyah Khoirunnisa
creator: Augustin Rina Herawati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 1034
ending page: 1044
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57018

PENGARUH FASILITAS DAN KENYAMANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG SOLO TECHNOPARK SEBAGAI RUANG PUBLIK DI KOTA SURAKARTA
type: item
description: As a livable city, Surakarta is committed to providing adequate public spaces for its citizens. However, the current realization of public Green Open Space (RTH) has only reached 4.69%, falling significantly short of the 20% minimum standard mandated by Law No. 26 of 2007. The City Government designated Solo Technopark as a priority public infrastructure project under Mayoral Regulation No. 33 of 2023. The development of Solo Technopark aims not only to expand green spaces but also to provide a hub for the creative economy, arts, and socio-cultural activities. Given its strategic role, evaluating visitor satisfaction at Solo Technopark is essential to ensure the effectiveness of its functions and its overall impact on the community. This study aims to analyze the influence of Facilities (X1) and Comfort (X2) on Visitor Satisfaction (Y) in Solo Technopark’s public space. A quantitative explanatory approach was employed, with data collected through interviews, documentation, and questionnaires distributed to 95 respondents using a simple random sampling technique. The results indicate that Facilities (X1) and Comfort (X2) partially have a positive and significant effect on Visitor Satisfaction (Y). Simultaneously, both independent variables also show a significant positive influence on Visitor Satisfaction (Y). Solo Technopark management is advised to optimize digital services, standardize infrastructure and navigation, and engage in creative community collaborations to improve the visitor experience.
creator: Amelia Zahra Fatika
creator: Augustin Rina Herawati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 1045
ending page: 1062
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57019

TANTANGAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DP3AP2KB DALAM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN JEPARA
type: item
description: Gender Mainstreaming is a development strategy that requires effective institutional coordination to ensure proper implementation. This article aims to analyze the challenges of institutional coordination within DP3AP2KB in implementing Gender Mainstreaming in Jepara Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The analysis used Potter and Brough’s Systemic Capacity Building theory, focusing on role capacity, structural capacity, and systems capacity. The findings show that DP3AP2KB’s institutional coordination has been supported by the division of tasks, organizational structure, coordination forums, and reporting systems. However, its implementation remains suboptimal because Gender Mainstreaming is still concentrated in the PPPA Division, the effectiveness of coordination forums and follow-up actions is inconsistent, and standardized procedures are not yet fully established. Therefore, the main challenge lies in the weak integration of roles, coordination structures, and work systems in supporting the consistent implementation of Gender Mainstreaming.
creator: Seifaa Azallea Efendi
creator: Kismartini Kismartini
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 1063
ending page: 1077
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57020

KUALITAS PELAYANAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG
type: item
description: Public transportation services serve as a key means of mobility for urban communities, making service quality an essential aspect of their management. The Light Rail Transit (LRT) South Sumatra, as one of the mass transportation modes, still faces several service-related challenges. This study aims to analyze service quality and identify the factors contributing to it. The research employs a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation, using the five-dimensional service quality theory by Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) in Hardiyansyah (2018:63), as well as the service quality factor theory by Albert and Zemke in Dwianto (2006:140). The findings indicate that overall service quality is good, although certain dimensions show deficiencies. In terms of tangibility, facilities such as lifts and escalators are not consistently operational. Regarding reliability, operational delays and suboptimal information delivery are still observed. For responsiveness, staff response is not always prompt, especially during peak periods. Meanwhile, the assurance and empathy dimensions show positive results through service security, fare certainty, and the courteous and professional attitude of staff. Supporting factors include the implemented strategies and the role of passengers in service use. However, system inefficiencies and limitations in human resources remain obstacles to optimal service delivery. Recommendations include improving facility maintenance, enhancing operational communication systems, and adjusting staff allocation to ensure more effective service performance.
creator: Vika Vinertia
creator: Maesaroh Maesaroh
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 1078
ending page: 1094
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57021

EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PEMENUHAN KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SEMARANG
type: item
description: The high number of child violence cases in the City of Semarang forms the background of this research, despite the existence and implementation of the Child Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) policy, particularly within the Special Protection Cluster, which has not yet been optimally fulfilled. This study aims to evaluate the implementation of the Child Friendly City (KLA) policy in Semarang, specifically in meeting the requirements of the Special Protection Cluster. This research employs a qualitative approach using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model to obtain a comprehensive overview of the policy context, available resources, implementation processes, and achieved outcomes. Data collection techniques include in depth interviews, observation, and document analysis involving relevant government agencies and target groups. The findings indicate that in the implementation of the Child Friendly City policy, particularly in fulfilling Cluster V Special Protection, several obstacles remain, resulting in suboptimal implementation. The achievement of the “Main” category Child-Friendly City award does not necessarily indicate that children in Semarang are fully protected. The fact that not all areas of Semarang have been reached demonstrates that child protection efforts are not yet evenly distributed. This condition is influenced by various inhibiting factors, such as the limited number of human resources, the absence of clear success indicators, and a lack of commitment among policymakers. Overall, the implementation of the Child Friendly City policy in fulfilling Cluster V Special Protection has been carried out but has not yet been fully optimal in both preventive and curative aspects. Therefore, improvements are still needed in several areas, including strengthening coordination among the Gugus Tugas KLA, establishing an integrated reporting system, and reinforcing the commitment of the Task Force to ensure that children can grow and develop…
creator: Anjela Laurensia Turnip
creator: Augustin Rina Herawati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-09
publication date: 2026-04-09
volume: 15
number: 2
starting page: 1095
ending page: 1109
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57024

ANALISIS RESILIENSI USAHA, MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SEMARANG
type: item
description: This study aims to analyze the resilience of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Semarang City in facing challenges from the onset of the COVID-19 pandemic to the present, as well as to identify the factors supporting this resilience. The study employs a descriptive qualitative method using a case study approach. Data were collected through interviews and documentation from six MSME operators in the handicrafts, food, beauty and fashion, and food processing sectors, as well as one informant from the Semarang City Cooperative and SME Agency. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions and verification with the assistance of ATLAS.ti. The research results indicate that the resilience of MSMEs in Semarang City is relatively good, although it is not yet evenly distributed across all dimensions. Business owners generally demonstrate the ability to respond to changes by adjusting services and marketing strategies, monitoring market needs, understanding business risks, and building adaptive capacity. However, vulnerability management remains a relatively weaker area, particularly regarding the stability of raw materials, inventory, capital, and business contingency preparedness. Factors supporting resilience include information management, stakeholder networks and collaboration, preparedness and planning, alternative routes and redundancy, as well as vulnerability management. Therefore, efforts to strengthen resilience should focus on improving vulnerability management, expanding access to information, and ensuring government programs are communicated and documented in a more equitable, targeted, and needs-based manner for MSMEs in the future.
creator: Andini Viyonita
creator: Ida Hayu Dwimawanti
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1110
ending page: 1124
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57026

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM SELF-ASSESSMENT TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN SEMARANG
type: item
description: The implementation of the self-assessment system policy constitutes a governmental effort to promote taxpayer independence, awareness, and compliance in fulfilling their tax obligations autonomously. However, in practice, the implementation of this policy continues to encounter various constraints, including limited tax literacy, low levels of taxpayer awareness, and suboptimal formal compliance. These conditions are also evident among MSME taxpayers in the Ungaran area of Semarang Regency, who still exhibit relatively limited levels of understanding, awareness, compliance, and administrative capability. This study aims to analyse the implementation of the self-assessment system policy among MSME taxpayers in Semarang Regency and to identify the factors that hinder its implementation. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and the review of official documents. The analysis of policy implementation refers to the framework proposed by Siti Kurnia Rahayu, which encompasses taxpayer understanding, awareness, compliance, administrative capability, as well as the quality of socialisation and assistance provided by implementers. Meanwhile, the inhibiting factors are analysed using the policy implementation model of Mazmanian and Sabatier, which includes problem characteristics, the ability of the policy to structure the implementation process, and environmental variables external to the policy. The findings indicate that the implementation of the self-assessment system policy among MSME taxpayers in Semarang Regency has not yet been optimal. Although taxpayers have fulfilled their tax obligations, their level of independence and awareness in calculating, paying, and reporting taxes has not been fully established. Consequently, taxpayer compliance tends to remain formalistic and dependent on the supervision of tax authorities. This condition is clearly inconsistent with the intended objectives of the pol…
creator: Fabio Aryaduta
creator: Dyah Lituhayu
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1125
ending page: 1139
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57033

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEPARA
type: item
description: Child marriage remains a serious social problem in Indonesia due to its impact on education, reproductive health, and children’s welfare. Although the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019, the practice of child marriage still occurs through marriage dispensation mechanisms in the courts. In Jepara Regency itself, the number of marriage dispensation recommendations fluctuates, necessitating more systematic prevention efforts. This study aims to analyze the collaborative governance process in preventing child marriage in Jepara Regency and identify factors influencing this collaborative process. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using an interactive analysis model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research analytical framework uses the collaborative governance theory of Ansell and Gash, which emphasizes face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and interim results. The results show that the collaborative process has been carried out through socialization activities, marriage dispensation counseling, and coordination between the Religious Court and the DP3AP2KB. However, this collaboration has not been optimal due to the lack of specific regulations, incidental coordination, and the dominance of curative rather than preventive approaches. Therefore, strengthening institutional design, clear regional regulations, and increasing the participation of various actors are needed to strengthen the collaborative governance process in preventing child marriage in Jepara Regency.
creator: Uswatun Khasanah Billillah
creator: Augustin Rina Herawati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1140
ending page: 1154
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57035

DIFUSI INOVASI SISTEM TUNNEL GARAM KELOMPOK JAGAD KIDUL DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG GARAM DI KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
type: item
description: This study examines the successful diffusion of a salt tunnel system innovation among the Jagad Kidul Salt Farmers Group in Kebumen Regency. This innovation was introduced through training by the Kebumen Regency Maritime Affairs and Fisheries Office in collaboration with the Tegal Fisheries Training and Extension Center and encouraged the establishment of Kampung Garam as a model for innovation based on local adaptation. The study aims to analyze the diffusion of innovation process and the factors supporting its success. The method used was qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The analysis diffusion of innovation is based on Everett M. Rogers four main elements: innovation characteristics, communication channels, timeframe, social systems, and supporting factors. The results indicate that the diffusion of innovation proceeded well and was sustainable. The innovation was deemed profitable, easy to use, testable, and easily observed. Communication channels included interpersonal communication and mass media. The innovation decision-making process encompasses the stages of knowledge, persuasion, decision, implementation, and confirmation, with adopters as the primary adopters and early adopters. Success factors include individuals, culture, knowledge, and reinvention. The researchers recommend strengthening government support, particularly in marketing, facility suitability, strengthening opinion leaders, and program transparency.
creator: Goesty Adinda Puspita Dewi
creator: Augustin Rina Herawati
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1155
ending page: 1174
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57039

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ROB MELALUI PROGRAM RELOKASI DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
type: item
description: Tidal flooding (rob) continues to affect coastal areas in Kecamatan Sayung, resulting in a decline in housing quality for 543 households in 2023. The Government of Demak Regency subsequently enacted Regent Regulation Number 4 of 2024 concerning Guidelines for the Implementation of Housing Construction and Rehabilitation Assistance for Disaster Victims through the Relocation Program. The relocation program introduces several requirements that potentially create disparities in assistance among disaster-affected residents. This study aims to analyze the success of the policy on housing construction and rehabilitation assistance for disaster victims through the relocation program in fulfilling the need for adequate housing for low-income families and communities in Sayung District, Demak Regency, as well as to examine the factors hindering its implementation. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation and interviews using purposive sampling techniques. The study applies William N. Dunn’s Policy Evaluation theory and Subarsono’s concept of policy implementation barriers. The results show that the policy of providing housing construction and rehabilitation assistance for disaster victims through the relocation program has not yet succeeded in fulfilling the need for adequate housing for low-income families and communities in Sayung District, Demak Regency because the policy has not been effective, efficient, sufficient, equitable, responsive, and appropriate in addressing the provision of adequate housing. The obstacles encountered include policy complexity, limited supporting resources, and the socio-economic conditions of the target groups. The recommendations include strengthening cross sectoral synergy in implementing the relocation program, expanding funding sources through partnerships with the private sector, increasing public outreach and education regarding the relocation program, and strengthening the economic em…
creator: Dinda Azarine
creator: Ida Hayu Dwimawanti
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1175
ending page: 1190
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57041

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA CILEGON
type: item
description: The Municipal Minimum Wage (UMK) is a wage policy that must be implemented by all districts/cities, including Cilegon City. However, violations of wage payments that do not comply with regulations still occur. The Cilegon City Manpower Office and the Labor Inspection Unit (UPTD) play key roles in monitoring and enforcing the policy, with Law No. 6 of 2023 serving as its legal basis. This study aims to analyze the implementation of the UMK policy and its driving and inhibiting factors using Merilee S. Grindle’s theory. It employs a descriptive qualitative method through interviews and observations, with purposive and snowball sampling techniques. The findings indicate that the UMK policy is intended to ensure workers’ decent living standards, wage certainty, and a balance between workers and employers. However, challenges remain, especially among service providers and small to medium enterprises prone to violations. Supporting factors include stakeholder commitment, policy benefits, and effective communication, while inhibiting factors include limited government capacity, tender system issues, budget constraints, dual complaint mechanisms, and weak supervision. Recommendations include strengthening institutional capacity, improving coordination, and enhancing supervision.
creator: Salma Nurcholisa
creator: Dyah Lituhayu
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1191
ending page: 1210
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57042

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA CILEGON
type: item
description: The Municipal Minimum Wage (UMK) is a wage policy that must be implemented by all districts/cities, including Cilegon City. However, violations of wage payments that do not comply with regulations still occur. The Cilegon City Manpower Office and the Labor Inspection Unit (UPTD) play key roles in monitoring and enforcing the policy, with Law No. 6 of 2023 serving as its legal basis. This study aims to analyze the implementation of the UMK policy and its driving and inhibiting factors using Merilee S. Grindle’s theory. It employs a descriptive qualitative method through interviews and observations, with purposive and snowball sampling techniques. The findings indicate that the UMK policy is intended to ensure workers’ decent living standards, wage certainty, and a balance between workers and employers. However, challenges remain, especially among service providers and small to medium enterprises prone to violations. Supporting factors include stakeholder commitment, policy benefits, and effective communication, while inhibiting factors include limited government capacity, tender system issues, budget constraints, dual complaint mechanisms, and weak supervision. Recommendations include strengthening institutional capacity, improving coordination, and enhancing supervision.
creator: Salma Nurcholisa
creator: Dyah Lituhayu
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1191
ending page: 1210
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57044

JARINGAN AKTOR DALAM TATA KELOLA KOLABORASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN SUBANG
type: item
description: The creative economy in Subang Regency has considerable potential and has been supported by policies, institutional arrangements, and the involvement of actors within the pentahelix model; however, its collaborative governance has not yet operated optimally. The problem addressed in this study lies in the lack of alignment in the vision, interests, and roles among actors, the still limited capacity of some creative economy actors, and the unclear coordination mechanism in creative economy development. This study aims to analyze the actors involved and the stages of the actor network in the collaborative governance of creative economy development in Subang Regency. This research employs a descriptive qualitative approach based on Actor-Network Theory (ANT) and the actor identification concept of Olander and Landin (2005). Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation with informants selected through purposive sampling and further developed using snowball sampling. The findings show that the Department of Tourism, Youth and Sports (Disparpora), the Creative Economy Committee (KOEKRAF), and Subang Creative Hub are the key actors in the collaborative network. The stages of punctualization and translation have been relatively well implemented; however, problematization, interessement, enrollment, and irreversibility have not been optimal due to uneven actor participation, limited dissemination of information, incomplete mapping of creative subsectors, and coordination still influenced by differences in vision. This study recommends clarifying role distribution, promoting more inclusive participation from the planning stage, and strengthening coordination and sustainable regulatory support.
creator: Lentera Ilma
creator: Amni Zarkasyi Rahman
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1211
ending page: 1223
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57046

INTERDEPENDENSI AKTOR DALAM PROSES PRODUKSI KOMODITAS CABAI DI KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI
type: item
description: This study aims to analyze the forms of actor interdependency in the production process of chili commodities in Kumpeh District, Muaro Jambi Regency, and to identify the driving and inhibiting factors within these dependency relationships. The challenges in chili production in this area are not solely related to technical cultivation aspects, but also reflect a gap between local government policies and farmers’ needs in the field. The involvement of Bank Indonesia as a non-governmental actor in the development of the chili cluster has contributed to a shift in farmers’ dependency patterns, indicating the dynamics of network governance within the regional agricultural sector. This research employs a descriptive qualitative method using in-depth interviews with key informants. The analysis focuses on identifying patterns of resource exchange, forms of dependency relationships, and the quality of coordination among actors. The findings reveal that interdependency among actors has emerged based on mutual awareness of their respective resource limitations and capacities. However, these relationships remain largely pragmatic and have not yet been institutionalized within a shared regulatory framework, resulting in asymmetric dependency patterns that do not fully reflect optimal network coordination. The driving factors of interdependency include actors’ awareness of the need for collaboration, the responsiveness and flexibility of Bank Indonesia’s programs, and the leadership initiatives of village governments. Meanwhile, the main inhibiting factors consist of ineffective bureaucratic communication, unclear cross sectoral coordination mechanisms, limited capacity of agricultural extension officers, and ecological factors in the form of recurring annual floods that have not been integrated into program planning. This study concludes that the existing interdependency remains pragmatic and asymmetric in nature. It recommends the institutionalization of coordination mechanism…
creator: Kayla Putri Zahra
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1224
ending page: 1236
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57047

ANALYSIS OF SERVICE QUALITY AT CEMPAKA PUTIH COMMUNITY HEALTH CENTER, CENTRAL JAKARTA
type: item
description: Health services are an important form of public service in improving the welfare of the community. Community health centers (Puskesmas) as primary health facilities are expected to be able to provide quality services to the community. This study aims to analyze the quality of services at the Cempaka Putih Community Health Center, Central Jakarta, based on the perceptions of the community. This study uses a quantitative approach with a survey method by distributing questionnaires to 88 respondents who are users of Puskesmas services. Service quality is measured using the five dimensions of SERVQUAL, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy with the SERVPERF approach. The results show that the dimensions of assurance and empathy have a positive and significant effect on service quality. Meanwhile, the dimensions of tangibles, reliability, and responsiveness did not show a significant effect. This indicates that the competence of health workers, a sense of security, and the attention of staff are important factors in improving service quality at the Puskesmas.
creator: Julieta Maharani Dwiputri Marpaung
creator: Retna Hanani
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1237
ending page: 1252
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57048

ANALISIS KINERJA UNIT LAYANAAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN SERAPAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG
type: item
description: Fulfillment of employment is a very important socio-economic problem, especially for people with disabilities. The Semarang City Government, through the Employment Disability Services Unit, in its implementation experiences complexity in the absorption of disabled workers, where the number of disabled people of productive age is not proportional to the level of job placement, indicating problems in the performance of the Employment Disability Services Unit (ULD). This study aims to analyze the performance of the Semarang City Employment Disability Services Unit in increasing the absorption of disabled workers and identify factors that influence its implementation. The theoretical study uses the concept of public sector organizational performance from Agus Dwiyanto which includes productivity, service quality, and responsiveness, as well as the theory of factors that influence organizational performance according to Soesilo (2014), namely organizational structure, management policies, human resources, management information systems, and facilities and infrastructure. This study uses a qualitative approach with descriptive methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis is carried out through data collection, data condensation, data presentation, conclusions, and data verification with source triangulation. The research results indicate that the performance of the Employment Unit (ULD) is suboptimal, particularly in terms of productivity, service quality, and responsiveness due to limited human resources, an unintegrated information system, and a lack of strategic partnerships with the business sector. Strengthening the performance of the Semarang City Disability Services Unit (ULD) for Employment is essential by increasing the productivity of its job placement program, improving the quality of inclusive services, and enhancing the organization's responsiveness to the needs of people with disabilities. Furtherm…
creator: Arga Kusumo Hartono
creator: Amni Zarkasyi Rahman
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1253
ending page: 1270
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57050

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO : STUDI PADA SATGAS PPK-PT UNIVERSITAS DIPONEGORO
type: item
description: Policy communication is a vital aspect of policy implementation, particularly in ensuring that policy-related information is effectively transmitted, received, and understood by both implementers and the policy’s target. In the context of preventing and handling violence in education aspect, policy communication plays a central role in disseminating information regarding the existence, roles, and operational mechanisms of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education (Satgas PPK PT) to the academic community. This study aims to analyze how policy communication is implemented in the execution of such policies at Diponegoro University using a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews to capture the perspectives and experiences of relevant informants. The analysis is guided by George Edward III’s policy implementation framework, which emphasizes three factors of communication, which are transmission, clarity, and consistency. The results reveal that policy communication conducted by the Satgas PPK-PT at Diponegoro University has not been fully optimal, particularly due to limited dissemination reach and the low visibility of messages among students, resulting in uneven levels of awareness regarding the task force’s functions and procedures. Consequently, there is a need to strengthen communication strategies by enhancing the reach, clarity, and consistency of information delivery so that policy messages can be more effectively and evenly understood across the academic community, thereby supporting the overall success of violence prevention and handling policies in higher education
creator: Aretha Sandrina
creator: Amni Zarkasyi Rahman
rights: Copyright 2026 Journal of Management and Public Policy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-04-10
publication date: 2026-04-10
volume: 15
number: 2
starting page: 1271
ending page: 1284
doi: 10.14710/jmpp.v15i2.57051