AKUNTABILITAS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WADUK JATIBARANG DI KOTA SEMARANG

Abstract

Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang merupakan suatu bentuk upaya, inisiatif Pemerintah Kota Semarang dan dibantu oleh Pemerintah Pusat bertujuan menanggulangi masalah banjir di Kota Semarang. Hal tersebut karena dilatarbelakangi dengan adanya musibah banjir dari tahun 1973-2002 yang telah memberikan banyak kerugian bagi masyarakat Kota Semarang. Namun kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang dalam pelaksanaan pembangunannya mengalami sebuah masalah keterlambatan penyelesaian pembangunan waduk dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan masalah yang terjadi pada pembangunan Waduk Jatibarang kemudian muncul sebuah pertanyaan tentang bagaimana akuntabilitas dari perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang. Hal tersebut dikaji melalui pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Bappeda Kota Semarang, Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan, studi dokumentasi, dan studi pustaka. 2 Hasilnya adalah meskipun sudah masuk dalam kriteria akuntabel, namun perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang terdapat cukup banyak catatan seperti dalam dimensi diskusi publik yakni sosialisasi hanya bersifat informatif, hanya dilakukan kepada warga terkena dampak, dan tidak sampai menghimpun aspirasi masyakat pada tingkat subtansi perencanaan. Kemudian pada dimensi koordinasi belum ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan tertulis, selanjutnya dimensi publikasi dan kampanye edukatif dimana kampanye edukatif tentang dampak-dampak dari pembangunan Waduk Jatibarang hanya ditujukan kepada warga terkena dampak. Maka disarankan agar melakukan diskusi publik yang ditujukan kepada masyarakat di empat kelurahan yang menjadi bagian lokasi pembangunan waduk secara luas dengan menghimpun aspirasi dari masyarakat, kemudian memperbaiki pembagian tugas dan kewenangan agar lebih jelas dan dalam bentuk tertulis. Dan yang terakhir kampanye edukatif dapat dilakukan terhadap masyarakat Kota Semarang secara luas.