IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN BANDARHAJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA

Abstract

Stunting merupakan kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik anak pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) akibat kekurangan gizi kronik dalam jangka waktu yang panjang. Di Kelurahan Bandarhajo penyebab tingginya angka stunting karena kurangnya asupan nutrisi yang diterima anak dan minimnya pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan gizi anak. Upaya penurunan stunting di Kota Semarang, Pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang dan menjadi pedoman dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor pendorong serta penghambat pelaksanaan program PMT di Kelurahan Bandarhajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – kualitatif dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menjabarkan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan melalui pendekatan top-down. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PMT berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi penurunan angka stunting di Kelurahan Bandarhajo. Hal tersebut didukung dari banyak stakeholder baik instansi maupun LSM yang berkontribusi melalui PMT sejak tahun 2021. Penurunan angka stunting semula 104 anak pada tahun 2021 menjadi 44 anak pada tahun 2023 dilihat dari data operasi timbangnya. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini didukung faktor pendukung yang meliputi ketersediaan dan kualitas tenaga pelaksana yang kompeten, tersedianya anggaran dana dari Pemerintah untuk program PMT, komunikasi yang baik antar pelaksana, dan adanya disposisi implementor yang baik. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat, di antaranya terbatasnya kuantitas tenaga pelaksana yang menjadi kader stunting dan pengasuh di Rumah Pelita, adanya tumpang tindih tugas dan peran antar kader stunting dengan anggota TPPS, tidak tersedianya dana insentif untuk kader serta beberapa sikap dari kelompok penerima sasaran menunjukkan penolakan.