PERAN STAKEHOLDERS DALAM KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Abstract

Permasalahan stunting ditemukan di Kabupaten Banjarnegara dengan prevalensi stunting masih berada di atas rata-rata prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjarnegara masih belum optimal. Adanya fenomena tersebut analisis peran stakeholders penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholders, faktor pendorong dan penghambat peran stakeholders dalam kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 peran dalam kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjarnegara, yaitu Policy Creator, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Peranan yang dilakukan oleh stakeholders telah memenuhi klasifikasi peran stakeholders, meskipun masih memiliki beberapa kendala. Peran Policy Creator dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Baperlitbang dan OPD lainnya. Koordinator dilakukan oleh Baperlitbang. Fasilitator dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu. Implementor dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dispermades PPKB, Distankan KP, Dindikpora, dan Masyarakat. Akselerator dilakukan oleh Baznas, Kemenag, dan Forum CSR Faktor pendorong peran stakeholders berasal dari partisipasi aktor dan sumber kebijakan. Faktor penghambat peran stakeholders adalah berasal dari kurangnya keteramoilan kader posyandu dan perspektif buruk Masyarakat terkait stunting. Rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan pendekatan lebih intensif kader posyandu kepada anak yang menangis saat kegiatan posyandu dan diperlukan sosialisasi secara intensif pada masyarakat tentang pengertian stunting dan pentingnya pengetahuan gizi.