ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PILAH SAMPAH DI KELURAHAN MANGKANG KULON, KECAMATAN TUGU, KOTA SEMARANG

Abstract

Penelitian berjudul ‘Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Pilah Sampah Di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang’, didasari atas rasa ingin tahu peneliti terkait sampah yang belum terkelola dengan baik serta pengelolaan sampah yang belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan dampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran stakeholder pilah sampah serta faktor penghambat program. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian observasi, wawancara dan menggunakan dokumen online. Peneliti berusaha menggambarkan fenomena penelitian secara mendalam menggunakan data primer dan sekunder. Terdapat tujuh stakeholder program pilah sampah dan terdapat lima peranan stakeholder. Berdasarkan analisis peran diketahui bahwa pemerintah kota dan DLH berperan sebagai policy creator dan fasillitator, selain itu DLH juga berperan sebagai koordinator. Kecamatan dan kelurahan hanya sebagai koordinator. Bank sampah berperan sebagai koordinator dan implementor, KSM berperan sebagai akselator, koordinator dan implementor serta masyarakat sebagai implementor. Berdasarkan analisis pengaruh dan kepentingan ditemukan bahwa masyarakat menjadi subjek program, Bank sampah dan KSM sebagai aktor kunci, DLH kota Semarang sebagai pendukung dan pemerintah kota Semarang, kecamatan dan kelurahan sebagai pengikut. Artinya Bank sampah dan KSM adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan paling tinggi diikuti oleh DLH, masyarakat, kelurahan dan kecamatan serta pemerintah kota. Faktor penghambat program dianalisis menggunakan variabel komunikasi, nilai, tingkat kepercayaan dan sumberdaya. Ditemukan bahwa faktor penghambat adalah miss komunikasi, stakeholder terlalu ‘money oriented’, minim apresiasi, budaya membuang sampah sembarangan, partisipasi rendah, minimnya SDM dan sarana prasarana karena beberapa faktor penghambat tersebut berdampak pada pelaksanaan program pilah sampah menjadi belum maksimal. Diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antar para serta pemerintah setempat bersama OPD terkait agar dapat mewujudkan program pilah sampah yang baik.