IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BUDAYA PEMERINTAHAN “SATRIYA” DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang berbudaya dengan jargon "Jogja Kota Budaya". Budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya dapat pula diterapkan dalam ruang birokrasi, lebih tepatnya di diri masing-masing ASN. Terdapat kebijakan mengenai budaya pemerintahan yang mengatur tentang perilaku ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini meneliti tentang Kebijakan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Pemerintahan “Satriya”, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses implementasi serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan budaya "Satriya di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Merille. S. Grindle dengan Content of policy dan Context of policy . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan budaya Satriya belum berjalan secara optimal. Inti dari implementasi kebijakan tersebut yang menyasar ASN agar memiliki perilaku Satriya belum dapat terwujudkan secara maksimal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan budaya Satriya ini adalah jenis manfaat, derajat perubahan yang dinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan serta tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Saran yang diberikan yaitu perlunya mengoptimalkan implementasi kebijakan agar sasaran kebijakan yakni ASN dapat memiliki budaya Satriya guna meningkatkan kinerja dan berujung pada terwujudnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.