IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSMIGRASI UMUM DI KOTA SEMARANG

Adhitya Putra Nugroho, Hesti Lestari, Slamet Santoso
DOI: 10.14710/jppmr.v1i2.1297

Abstract

Pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu indikator pencapaian
kesejahteraan penduduk, namun peningkatan jumlah penduduk yang tinggi
tidak diiringi dengan peningkatan sumberdaya manusia sehingga menimbulkan
peningkatan angka pengangguran, atau dengan kata lain di tempat yang jumlah
penduduknya tinggi akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu
program yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah
Transmigrasi. Adanya Transmigrasi masyarakat diharapkan lebih mandiri untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, bahwa penyelenggaraan transmigrasi
dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran
serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang
dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan
adat istiadat masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kondisi sosial
ekonomi dan kemampuan implementor dengan implementasi kebijakan
transmigrasi umum di Kota Semarang. Penelitian menggunakan teori
implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, serta Weimer dan
Vinning. Tipe penelitian eksplanatori dengan sampel 48 responden, pengujian
hipotesis menggunakan rumus Koefisien Korelasi Rank Kendall, Koefisien
Konkordasi Kendall dan Koefisien Determinasi.
Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan yang positif dan
signifikan antara kondisi sosial ekonomi dengan implementasi kebijakan yang
diperoleh dari perhitungan Zhitung (5,11) > Ztabel (1,96) pada taraf signifikan
5%. Hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan implementor
dengan implementasi kebijakan yang diperoleh dari perhitungan Zhitung (4,57)
> Ztabel (1,96) pada taraf signifikan 5%. Hubungan yang positif dan signifikan
antara kondisi sosial ekonomi dan kemampuan implementor dengan
implementasi kebijakan yang diperoleh dari perhitungan ƒÓ2hitung (78,817) >
ƒÓ2tabel (5,99) pada taraf signifikan 5%.

Full Text: Untitled

Keywords

Kondisi Sosial Ekonomi; Kemampuan Implementor;Implementasi Kebijakan