Analisis Keselarasan Integrasi RZWP3K dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Kasus: Lingkungan Pesisir Pulau Bintan)

Abstract

Pengelolaan pesisir yang sangat kompleks cenderung dibagi menurut batas administratif yang umumnya tidak memiliki relevansi ekologis. Jika domain perencanaan dilakukan secara terpisah maka konektivitas dan proses ekologi dua arah akan terganggu. Keterpaduan penataan ruang darat dan laut (zona pesisir) penting dilakukan terkait evaluasi program atau kebijakan baru yang berdimensi ruang. Peran informasi geospasial penting sebagai model spasial untuk mengintegrasikan rencana tata ruang darat dan laut serta melihat keselarasan atau harmonisasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan baik di sektor darat maupun laut. Tulisan ini berfokus pada analisis tingkat keselarasan tahap integrasi yang sedang dilakukan pada kedua dokumen rencana tata ruang tersebut, guna melihat potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Pulau Bintan dengan pendekatan overlay peta spasial. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara umum perencanaan ruang darat dan laut memiliki tingkat keselarasan yang baik, namun masih terdapat potensi konflik pemanfaatan ruang di wilayah 4 (Bagian Timur Pulau Bintan) terkait kawan industri yang dialokasi pada bagian darat berdampingan dengan kawasan konservasi perairan pada perairan pesisir. Pada tulisan ini juga telah dijabarkan rekomendasi kebijakan untuk meminimalisisr konflik sosial dan dampak lingkungan di masa akan datang.

Very complex coastal management tends to be divided according to administrative boundaries which generally have no ecological relevance. If the planning domains are carried out separately, connectivity and two-way ecological processes will be disrupted. The integration of land and sea spatial planning (coastal zones) is important in relation to the evaluation of new programs or policies with a spatial dimension. The role of geospatial information is important as a spatial model to integrate land and sea spatial plans and see the alignment or harmonization and synchronization of development planning programs in both the land and sea sectors. This paper focuses on the analysis of the level of alignment of the integration stage that is being carried out on the two spatial plan documents, to see the potential overlap of space utilization in the coastal area of Bintan Island with a spatial map overlay approach. The results obtained show that in general land and sea spatial planning has a good level of alignment, but there is still a potential for conflict over spatial use in area 4 (Eastern part of Bintan Island) related to industrial areas which are allocated on land side by side with marine conservation areas in coastal waters. This paper also describes policy recommendations to minimize future social conflicts and environmental impacts.