PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER DAN BORROWER ATAS DICABUTNYA IZIN USAHA PT TANI FUND MADANI INDONESIA

Abstract

Tranformasi digital mendorong hadirnya layanan teknologi finansial berbasis P2P lending yang mempertemukan lender dengan borrower dalam kegiatan pinjam meminjam elektronik. Namun dalam keberjalanan layanan ini, pihak penyelenggara sebagai perantara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha akibat menimbulkan kerugian bagi lender dan borrower. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan penyelenggara dan OJK selaku regulator dan pengawas dalam layanan ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan bagaimana penyelesaian berupa pembagian aset atas dilakukannya likuidasi pada PT TaniFund. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis-normatif. Data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap lender dan borrower setelah izin usaha PT TaniFund dicabut masih belum optimal. Pembagian aset yang dilakukan dalam masa likuidasi telah sesuai dengan ketentuan mengenai status kreditor