TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA VIRTUAL DI KUDUS

Abstract

Kewajiban notaris dalam menyusun akta notaris diatur oleh kode etik yang menekankan perlunya kesesuaian dengan peraturan dari pejabat berwenang. Pada tahun 2020, saat pemberlakuan PPKM darurat akibat pandemi Covid-19, notaris dihadapkan pada keadaan force majeure yang memaksa mereka untuk melaksanakan tugas dari rumah. Dalam situasi ini, notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menyusun dokumen publik guna memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen secara virtual. Notaris juga bertanggung jawab atas akta yang dibuat, terutama jika terdapat kelalaian dalam prosesnya. Meskipun terdapat pertentangan dengan UUJN dan KUHPerdata, kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan tanggung jawab notaris atas akta yang disusun secara virtual. Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode penelitian lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang disusun secara virtual oleh notaris tetap dapat dianggap sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dianggap sebagai perjanjian yang valid. Namun, pelaksanaan akta notaris secara virtual masih belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang, sehingga diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur praktik akta notaris virtual agar dapat mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang