ANALISIS YURIDIS SANKSI PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Abstract

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kendati demikian, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. sanksi yang diberikan dapat berupa pelatihan kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Dalam Putusan PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn dan PN Pandeglang Nomor 1/pid-sus-anak/2023/PN.Pdl ialah Putusan Hakim anak pada kedua Pengadilan Negeri tersebut yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak menunjukan bahwa Hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja