PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN DIIKAT APHT DI PT BANK SINARMAS BSD

Abstract

Pendaftaran Hak Tanggungan merupakan langkah proteksi bagi kreditor pemegang dalam memberikan kepastian perlindungan hukum. Meskipun demikian, pengikatan objek agunan dengan APHT masih terdapat potensi adanya wanprestasi dari debitur. Penelitian ini menganalisis tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan tanah dan bangunan yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada PT. Bank Sinarmas Cabang BSD apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku; serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Sinarmas Cabang BSD. Metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskripsi analitis, guna memperoleh gambaran objek penelitian secara komprehensif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan Senior Marketing Bank Sinarmas BSD dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit dengan jaminan tanah dan bangunan yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan di PT. Bank Sinarmas Cabang BSD telah sesuai dengan UUHT, dan POJK. Namun PT. Bank Sinarmas  belum menerapkan HT-elektronik karena cabang tidak mempunyai user HT-el sehingga harus menggunakan user dari legal kantor pusat. Hambatan dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan meliputi debitur wanprestasi, force majeure, bencana alam, wabah dan meninggalnya debitur. Solusi yang diberikan oleh Bank adalah rescheduling, restructuring maupun eksekusi jaminan atau Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)