PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Published: 31 Oct 2019.

Citation Format:
Abstract
Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kunci keberhasilan bagi anggota dewan sebagai orang yang berperan menjadi representasi dan wakil dari pada masyarakat. Salah satu fungsi dari DPRD untuk mengartikulasikan dan mewujudkan kepentingan rakyat.Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama selama enam hari kerja.Masa reses ini dipergunakan oleh DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.Dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi anggota DPRD memiliki bentuk dan strategi yang bermacam macam. Namun, pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD belum dapat berjalan maksimal karena terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana elaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas serta bagaimana solusinya.
Keywords: Penyerapan Aspirasi; Reses; DPRD; Kabupaten Sukoharjo
Article Metrics:
Article Info
Section: Articles
Others articles
TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DALAM OTORITAS PELAKSANAAN TUGAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
PERBANDINGAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TERJADI PENGAMBILALIHAN SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN (KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)
PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG PADA PT PELABUHAN INDONESIA III CABANG TANJUNG INTAN CILACAP
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DARI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN PIHAK PENYEDIA JASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK KOREA UTARA DI BANGLADESH)