PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 910/1867/SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Published: 31 Oct 2019.

Citation Format:
Abstract
Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik (E-Parking). Kebijakan ini dimaksud untuk mengatasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi adanya praktik pemungutan liar berupa penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu 1) belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, 2) Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, 4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir.
Keywords: Kebijakan; Parkir Elektronik; Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Article Metrics:
Article Info
Section: Articles
Related articles
PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG
DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAD (PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH) DI KOTA PEKALONGAN
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)