PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 910/1867/SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik (E-Parking). Kebijakan ini dimaksud untuk mengatasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi adanya praktik pemungutan liar berupa penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu 1) belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, 2) Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, 4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir.