EKSEKUSI TERHADAP BARANG GADAI RODA EMPAT (MOBIL) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARANG TENGAH
Published: 31 Oct 2019.

Citation Format:
Abstract
Eksekusi merupakan tahapan penyelesaian perkara perdata dalam subyek gadai yang sangat menentukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah pegadaian untuk menyelesikan urusan gadai dengan cara melelang barang gadai yang dijaminkan untuk melunasi pinjaman. Pasal 1150 KUHperdata serta Pasal 153 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan Tahun mengatur lebih lanjut mengenai Eksekusi Barang Gadai yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membantu pelaksanaan eksekusi barang gadai. Tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini untuk mengetahui bagimana praktek pelaksanaan eksekusi barag gadai pada PT Pegadaian (Persero). Mulai dari mengenai biaya, pelaksanaan, seta hambatan yang ada pada saat dilangsungkannya eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero)Hal tersebut langsung dilaksanakan oleh PT Pegadaian tanpa melalui Pengadilan karena PT Pegadaian memiliki hak previlage.
Keywords: Eksekusi Barang Gadai; Perkara Perdata; PT Pegadaian (Persero)
Article Metrics:
Article Info
Section: Articles
Others articles
PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) SAHAM YANG GAGAL BAYAR (STUDI KASUS PT. SEKAWAN INTI PRATAMA Tbk)
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANAPERJUDIAN SABUNG AYAM DI SEMARANG (STUDI PUTUSAN PN SEMARANG NO.155/PID/B./2015/PN.SMG)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY)
TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DALAM OTORITAS PELAKSANAAN TUGAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG PADA PT PELABUHAN INDONESIA III CABANG TANJUNG INTAN CILACAP
PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI DAN KESETARAAN DALAM PENGUPAHAN BAGI PEKERJA/BURUH DI KABUPATEN KENDAL