PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG

*M. Paiton Abi Karomi  -  Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Indarja Indarja  -  Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Amalia Diamantina  -  Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 31 Oct 2019.
View
Open Access
Citation Format:
Abstract
Dalam menjalankan pembangunan, Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat, namun juga memaksimalkan potensi dalam negeri. Indonesia untuk memaksimalkan potensi dalam negeri, pernah menerapkan sistem pembangunan yang berpusat pada pemerintah pusat (sentralistik). Sistem negara ini memiliki kelemahan dimana tidak mampu menciptakan ekonomi negara yang merata, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Penilitian ini bertujuan untuk menganilis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanan tugas dan wewenang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, dan solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung.Hasil Penilitan melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restruksisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa.
Keywords: Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah; Desentralisasi

Article Metrics: