skip to main content

TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN KEPALA DAERAH DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019

*Lalita Nabia Ekayanti  -  Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Indarja Indarja  -  Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Ratna Herawati  -  Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya dalam tahapan Kampanye Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat suatu fenomena yakni maraknya kepala daerah yang terlibat dalam kampanye serta memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan mengetahui peraturan mengenai keterlibatan kepala daerah dalam kampanye serta mengetahui konsekuensi hukum yang diperoleh oleh kepala daerah.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta melakukan wawancara guna memverifikasi data yang telah dikumpulkan.Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai keterlibatan kepala daerah dalam kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat dalam UU Pemilu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Adapun konsekuensi hukum terhadap kepala daerah terbagi menjadi 2 : konsekuensi hukum pelanggaran pidana yakni berupa pemberian pidana sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu dan konsekuensi hukum pelanggaran administratif berupa pemberian teguran kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Fulltext View|Download
Keywords: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Kampanye; Kepala Daerah

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.