KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT PEMBATALAN SERTIPIKAT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 427 K/TUN/2017)

Abstract

Penerbitan sertipikat hak pakai didasarkan adanya pemberian Hak Pakai oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1998 Tengah seluas 16.530 m² untuk pemberian atas 3 Sertipikat Hak Pakai yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 10, Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12. Sedangkan pemberian khusus terhadap objectum litis seluas 5.450 m². Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan sengketa pertanahan dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 427 K/TUN/2017. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hakim mendapatkan fakta hukum  bahwa yaitu terdapat tumpang tindih antara alas hak Para Penggugat berupa tanah milik adat C Nomor 1057 Persil 93 Tanah Darat Kelas III, luas 020 da dengan objectum litis. Sehingga Sertipikat Hak  Pakai Nomor 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon dinyatakan batal.