TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI (STUDI KASUS : PROVINSI JAWA TENGAH)

Abstract

Pengawasan ketenagakerjaanberperanmenjaminkeberlangsunganhubunganhukum yang terjalinantar para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan kewenangan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Hasil penelitian menunjukan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi,pengawasan tidak berjalan efektif karena dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penurunan kinerja yang disebabkan oleh hambatan-hambatan yaitu kurangnya jumlah pegawai pengawas, dan kurangnya danayang tersedia serta kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Sedangkan upaya yang dilakukan untukmengatasi hambatan tersebut adalah melakukan pengawasan ketenagakerjaan dengan skala prioritas, kemudian kurangnya dana, pegawai pengawas masih menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan, serta masih diupayakannya penambahan sarana dan prasarana oleh  pemerintah untuk pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana meliputi alat keselamatan dan kesehatan kerja, perlengkapan alat tulis kantor, fasilitas transportasi dan aggaran yang cukup sangat di butuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.