skip to main content

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

*Andre Evan Sihombing  -  Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Amiek Soemarmi  -  Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Lazarus Tri Setyawanta  -  Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sudah merancang regulasi perihal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses perubahan dikarenakan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang provinsi Jawa Tengah mengatur rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prosedur hukum yang dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut menurut pedoman teknis penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama Persiapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan Kedua, Penyusunan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan ini adalah belum bisa beraktifitasnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya akibat izin yang belum keluar dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan

Fulltext View|Download
Keywords: Penyusunan; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Provinsi Jawa Tengah

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.