PELAKSANAAN KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK DI KABUPATEN DEMAK

Abstract

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,berlabuh,dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Adapun permasalahan yang dikaji antara lain bagaimana pelaksanaan kedudukan,fungsi,dan tugas Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak . Penelitian ini bertujuan, diantaranya mengetahui Pelaksanaan Kedudukan,Fungsi dan Tugas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi beserta penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris,spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis,metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan,metode analisis data yang digunakan metode kualitatif,serta metode penyajian data keseluruhan data yang telah terkumpul setelah dilakukan editing dan telah disusun secara terurai.Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pelaksanaan fungsi, tugas dan kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak di Kabupaten Demak merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak merupakan pelabuhan perikanan tipe C yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang masuk kategori sederhana,kecil, di daerah relatif pelosok. Kendala-kendala yang dihadapi Pelabuhan Perikanan Pantai diantaranya pemangku kepentingan perikanan di PPP Morodemak kurang memiliki kepedulian akan peraturan yang ada dan fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) belum tersedia secara maksimal, saluran drainase belum tertata dengan baik sarana penanganan sampah sementara belum ada.